Lain-Lain

Mengebiri Hak Buruh

demo buruh
Membunuh Indonesia
Ditulis oleh Membunuh Indonesia

Empat paket kebijakan ekonomi yang telah diliris pemerintah lebih berpihak kepada kepentingan pengusaha, tidak kepada buruh. Paket kebijakan ekonomi pemerintah menenggelamkan usaha kecil dan menengah ke dalam pusaran arus pasar bebas. Indonesia berubah menjadi surga kaum kapitalis yang bebas menghantam basis kekuatan ekonomi nasional.

Paket Ekonomi Jilid IV yang baru diliris pemerintah berisi formula terbaru penentuan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP). Terkait formula tersebut, Peraturan Pemerintah (PP) No.78 Tahun 2015 tentang pengupahan telah diteken Presiden Jokowi dan mulai berlaku untuk kenaikan UMP tahun 2016. Diikuti 7 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker), yakni: Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tentang Formula Upah Minimum (UM), Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)/Upah Minimum Kota (UMK), Tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral (UMS), Tentang Struktur Skala Upah, Tentang Tunjangan Hari Raya (THR), Tentang Uang Service, dan Tentang Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Formula baru penentuan kenaikan upah mendapat tentangan dari para buruh. Formula itu dinilai mengakibatkan pertumbuhan upah minimum tenaga kerja menjadi sangat rendah. Presiden Konferensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menyerukan perlawanan untuk menolak PP Pengupahan No.78 Tahun 2015. PP Pengupahan adalah produk politik upah murah yang dibuat oleh pemerintahan Jokowi-JK agar kemiskinan bisa dilakukan secara sistemik dan hanya memuaskan kalangan investor rakus yang akan mengeksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia menjelang Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Desember 2015.

Protes terhadap PP No.78 selain pada konteksnya juga pada proses penetapannya yang tidak melibatkan kaum buruh. Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengingatkan, sejumlah pasal dalam PP tersebut tidak menunjukkan keberpihakan pada buruh, contohnya Pasal 24. Mogok legal adalah hak buruh yang dijamin UU 13/2003. Saat mogok secara legal, pekerja tetap mendapatkan upah. Namun, adanya Pasal 24 Ayat 4c, pengusaha pasti tidak akan memberikan izin mogok. Pasal ini hanya akan menjadi alat bagi pengusaha menjatuhkan sanksi kepada pekerja atau buruh.

Sementara pengusaha menyambut baik Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV yang mampu mengembangkan bisnis mereka, di depan istana presiden, kaum buruh bertahan memperjuangkan hak konstitusionalnya yang akan dikebiri lewat PP No.78 Tahun 2015. [B]

 

Sumber gambar: smeaker.com

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar