Lain-Lain

Kebijakan Ekonomi Belum Melindungi Pekerja

phk
Membunuh Indonesia
Ditulis oleh Membunuh Indonesia

Paket kebijakan ekonomi pemerintah dinilai tidak menyentuh ketenagakerjaan secara utuh dan komprehensif. Kebijakan ini tidak memperlihatkan integrasi kebijakan ekonomi, perindustrian, perdagangan, dengan ketenagakerjaan.

Anggota IX DPR RI, Rieke Dyah Pitaloka mengatakan, pemerintah harus melahirkan kebijakan yang mendorong terciptanya lapangan kerja dan melindungi hak pekerja. Perlindungan harus simultan dengan penguatan industri dan pengusaha nasional.

Berdasarkan data yang dihimpun memperlihatkan paket kebijakan ekonomi pemerintah belum menciptakan penguatan pada industri nasional. Masih banyak industri yang melakukan efesiensi pekerjaan dengan secara terpaksa, termasuk pengurangan jam kerja hingga pemutusan hubungan kerja.

Pemutusan hubungan kerja sudah terjadi sejak Januari sampai September 2015. Ada empat sektor yang paling banyak melakukan pemutusan hubungan kerja, yaitu industri garmen 36.000 orang, sepatu 10.000 orang, elektronik 15.000 orang, dan batubara 10.000 orang. Sementara Kementerian Tenaga Kerja menunjukkan total pemutusan tenaga kerja nasional sejumlah 79.425 orang sejak Januari sampai September 2015.

Indonesia masuk Masyarakat Ekonomi Asean, negeri ini membutuhkan kebijakan ekonomi yang melindungi dan memperkuat industri nasional. Jangan sampai kebijakan paket ekonomi justru menciptakan deindustrialisasi nasional yang melahirkan paket Pemutusan Hubungan Kerja. [M]

 

Sumber gambar: Flickr

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar