Mineral

Kabinet Terbelah Soal Pengelolaan Migas oleh Negara

pertamina
Membunuh Indonesia
Ditulis oleh Membunuh Indonesia

Pemerintahan Jokowi meluncurkan dua paket kebijakan ekonomi sepanjang September 2015. Kedua paket tersebut ditujukan untuk menderegulasi 134 kebijakan yang dipandang menghambat perekonomian nasional. Kebijakan ini mengundang perdebatan alot, salah satunya terkait soal pengelolaan minyak dan gas bumi.

Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja menegaskan bahwa pengelolaan blok minyak dan gas bumi yang berakhir kontraknya tidak harus diberikan pada Pertamina. Menurutnya prioritas memang ke perusahaan milik negara tetapi tidak harus ke Pertamina. Investor lama bisa mengajukan perpanjangan atau perusahaan lain juga bisa.

Saat ini pemerintah menghadapi tantangan investasi migas cukup besar mulai dari keterbatasan infrastruktur, lokasi cadangan yang kebanyakan berada di laut dalam, hingga kontur cekungan yang sulit. Butuh investasi besar serta tingginya risiko yang dihadapi.

Wakil Ketua Komisi VII DPR, Satya W Yudha menilai terbitnya Permen ESDM 15/2015 mesti mempertimbangkan kapasitas Pertamina. Satya W Yudha berpendapat bahwa Pertamina harus sebagai perusahaan kelas dunia, jangan seperti pada masa lalu di mana menguasai blok migas sekaligus menjadi regulator sehingga Pertamina menjadi birokrat.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli berharap para pemangku kepentingan pengelolaan sumber daya alam dapat lebih berpihak pada rakyat. Menurut Rizal, jika potensi gas alam Indonesia yang sangat besar seperti yang ditemukan di Masela, Maluku serta di perbatasan Timor Leste dikelola dengan baik oleh perusahaan plat merah maka akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekitar.

Rizal mengingatkan, jangan sampai blok migas strategis seperti di Lapangan Abadi di Blok Masela yang cadangannya mencapai 10,73 triliun kaki kubik (TCF) hanya dikeruk dan diekspor ke negara lain. Ia ingin rakyat dan masyarakat di sekitar kawasan lapangan gas bisa menarik manfaat sebesar-besarnya. Hal itu sesuai dengan amanat konstitusi agar sumber daya alam yang ada di Indonesia harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat dan bangsa.

Direktur Pengembangan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Bambang Manumayoso cukup optimis Pertamina mampu mengelola blok migas dari sisi teknologi maupun sumber daya manusia (SDM).

Pengamat geopolitik perminyakan, Dirgo D Purbo, berharap pemerintah dapat memberikan hak istimewa buat Pertamina untuk dapat mengelola blok-blok migas yang akan berakhir kontraknya. Dirgo menambahkan, kondisi migas nasional saat ini yang berada dalam kondisi kritis akan sulit membaik jika pemerintah tidak memberikan dukungan bagi Pertamina untuk mengelola dan mengambil alih blok migas yang habis kontrak. Menurutnya, berikan dulu haknya ke Pertamina, lalu terserah Pertamina mau diapakan setelah itu. Karena perusahaan migas asing tidak akan rela lapangan migas yang cadangannya besar dilepas ke Pertamina.

Terlepas dari perdebatan tersebut, pembuktian keberpihakan pemerintah akan diuji saat menentukan siapa yang berhak jadi pengelola lima wilayah kerja (WK) migas yang akan habis kontraknya pada 2017 nanti. Saatnya negara membuktikan komitmennya untuk dapat berdiri di atas kaki sendiri. [F]

 

  Sumber gambar: wikipedia

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar