Lain-Lain

Alih Fungsi Lahan di Riau Penyebab Kebakaran Hutan

asap
Membunuh Indonesia
Ditulis oleh Membunuh Indonesia

Hutan mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.  Hutan memberikan sumber daya alam cukup besar yang dapat diolah menjadi berbagai produk yang dapat dimanfaatkan manusia. Namun, keberadaan hutan semakin terancam oleh ulah manusia-manusia serakah yang merusak.

Bencana asap di Provinsi Riau saat ini disebabkan karena adanya alih fungsi lahan yang tidak terencana dengan baik. Riau dengan luas wilayah hampir 9 juta hektar dengan luas lahan gambut kurang lebih 4,5 juta hektar, kurang lebih 2,5 juta hektar sudah dikuasai oleh perkebunan sawit dan Hutan Tanaman Industri (HTI).

Beragam bentuk alih fungsi menyebabkan terjadinya penurunan (degradasi) fungsi strategis lahan gambut, sehingga meningkatkan luas kawasan lahan kritis. Seperti fungsi hidrologis yang berperan penting pada sistem biosfir. Sebagai sumber karbon, pengendali sirkulasi CO2, lahan gambut sangat berpengaruh besar pada kondisi keseimbangan karbon di atmosfer.

Selama ini sistem pengelolaan hutan rawa gambut umumnya tidak memperhatikan sifat inheren gambut dan melupakan prinsip-prinsip kelestarian sehingga berpotensi mengalami kerusakan dan sulit untuk diperbaharui. Terjadinya penurunan fungsi lahan gambut, diakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap karakteristik gambut pada kondisi alami.

Lahan hutan yang dialihfungsikan secara massal dan tidak terencana baik oleh manusia kerap terjadi.  Pengubahan fungsi lahan hutan menjadi lahan industri, pertanian, lahan perkebunan, perumahan, daerah transmigrasi, tempat rekreasi, dan lain sebagainya akan memberikan dampak yang kurang baik bagi hutan.  Keberadaan campur tangan manusia sedikit demi sedikit akan memperlihatkan hasil buruk dalam jangka panjang.

Kebakaran pada lahan gambut terjadi karena pembukaan lahan gambut dengan cara membakar, rata-rata menurunkan tingkat permukaan gambut sekitar 10 cm. Penurunan tanah gambut setiap 10 cm maka akan berakibat tanah akan kehilangan kemampuan menyimpan air sebanyak 800 m3 per hektar. Untuk mencegahnya harus adanya tata kelola hutan yang didominasi lahan gambut. Mengacu pada desain yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi lahan gambut sebagai daerah resapan air.

Data Dinas Kesehatan,  ada 43.386 warga Riau terpapar ISPA, bahkan menimbulkan korban jiwa.  Sudah sebulan anak-anak tidak sekolah. Kegiatan ekonomi lumpuh. Namun, tak ada proses evakuasi dari pemerintah bagi kelompok rentan, baik anak-anak, ibu hamil dan menyusui, serta manula. Evakuasi hanya inisiatif warga. Itu pun hanya segelintir. Bagi warga mampu, mereka mengevakuasi keluarga ke Bukittinggi atau Padang. Masih banyak warga tetap bertahan di tengah kepungan asap.

Data satelit NASA, sejak Januari-September 2015, titik api di Riau paling banyak pada bulan Juli sebanyak 2.085. Titik api di HTI PT Arara Abadi (336), PT RAPP (297), PT Bukit Batu Hutani (107), PT Inhil Hutani Pratama (103), PT Rimba Rokan Lestari (146) dan PT Sumatera Riang Lestari (208). Di perkebunan seperti PT Alam Lestari (43), non HGU (1.730), PT Langgam Inti Hibrindo (23), PT Pusaka Mega Bumi dan Nusantara (10).

Ade Hartati, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau melalui akun Facebook pribadinya menanggapi kasus kabut asap ini, “Yang terjadi saat ini adalah sebagai bentuk kegagalan pemerintah dalam mengelola hutan di Riau dengan baik. Kegagalan itu dikarenakan oleh regulasi yang lemah (adanya pelaksanaan kewenangan/tumpang tindih antara kabupaten/kota, provinsi, dan pemerintah pusat terkait dalam memberikan izin), sehingga menyebabkan banyak izin yang diberikan tidak mengacu pada kearifan lingkungan hidup dan masyarakat tempatan. Lemahnya pengawasan diakibatkan pelaksanaan kewenangan yang tumpang-tindih tadi, sehingga siapa melakukan apa dan siapa mengawasi apa tidak jelas.” (30/9)

Helda Khasmy, aktivis Serikat Perempuan Indonesia (Seruni) mengatakan, kebakaran terulang tiap tahun karena pola penguasaan tanah tak berpihak pada masyarakat lokal. Lahan banyak didistribusikan pada perkebunan besar dan HTI. Imbasnya, kanalisasi membuat lahan gambut kering dan rentan terbakar. “Ini karena monopoli lahan gambut Riau. Kami meminta pemerintah menghentikan monopoli penguasaan lahan, audit izin-izin pemanfaatan lahan,” katanya.

Kebakaran asap, bukan lagi menjadi bencana daerah, tetapi nasional. Proses penyelesaian pun  harus terintegrasi antara pemerintah daerah dan pusat agar kejadian tak terulang. Menanggapi itu, Wakil Ketua Internal Komnas HAM Siti Noor Laila mengatakan, kebakaran yang menimbulkan asap itu mengganggu hak-hak masyarakat, yakni hak lingkungan sehat dan kesehatan.

Komnas HAM akan mempelajari dokumen-dokumen dan segera menerjunkan tim ke Riau dan daerah lain yang terserang asap. Setelah itu, Komnas HAM akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Evakuasi warga tanpa difasilitasi pemerintah. Mestinya pemerintah segera evakuasi, terutama bagi kelompok rentan.

Komisioner Komnas HAM Sandra Moniaga ikut berkomentar. Menurut dia, selain pemerintah, perusahaan yang membakar hutan harus ikut bertanggung jawab menanggung biaya kesehatan masyarakat dan kerugian lain.

Seharusnya pemerintah bisa mengelola titik-titik rawan dengan baik sebelum kemarau. Merujuk UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang jelas mengatur peran pemerintah di setiap tingkatan. [R]

 

Sumber gambar: pixabay

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar