Lain-Lain

Kebijakan Pemerintah Bertolak Belakang dengan Harapan Guru

sekolah dulu
Membunuh Indonesia
Ditulis oleh Membunuh Indonesia

Empat ratus guru di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, terancam tidak mengajar. Saat ini mereka belum memiliki ijazah sarjana strata satu. Pemerintah akan menstafkan guru karena ketentuan Undang-Undang menyatakan bahwa guru harus bergelar S1. Artinya, guru harus segera menuntaskan studinya sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah yaitu akhir tahun 2015 ini.

Kepala  Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Kementerian Pendidikan dan Budaya (Kemendikbud) Khalid Fathoni mengatakan (7/9/2015), jika ada guru yang belum tersertifikasi hingga 31 Desember 2015 ini, semua hak keprofesionalannya hilang, atau dia tidak lagi bisa menjalankan profesi sebagai guru. Tapi Kemendikbud akan terus berupaya mencari jalan.

Khalid juga mengatakan bahwa Kemendikbud akan meninjau kembali mekanisme sertifikasi guru dengan mempercepat pengurusan guru-guru yang sudah lama mengajukan sertifikasi. Kemendikbud juga akan memperpanjang waktu melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) yang di dalamnya mengatur perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen untuk memperpanjang jangka waktu sertifikasi.

Persoalan guru selalu saja muncul tiap tahun. Bukti ketidakseriusan pemerintah dalam menyelesaikan masalah guru. Itu sebabnya pemerintah didesak membuat kebijakan atau strategi dalam mengatasi persoalan yang tiap tahunnya tidak pernah berubah.

Elviana, anggota Komisi X DPR RI, mengatakan (7/9/2015) bahwa masalah guru sangat banyak, mulai sertifikasi, tunjangan profesi sampai pada distribusi guru. Padahal banyak pihak berharap dengan mendikbud baru masalah ini bisa terselesaikan. Dia menyarankan pemerintah lebih fokus dalam penanganan masalah guru.  Beban guru yang wajib mengajar seminggu sebanyak 24 jam sebagai syarat untuk mendapatkan tunjangan profesi masih menjadi kendala. Guna mengejar target  mengajar 24 jam, para guru ini harus bersaing dengan guru honor.

Kebijakan-kebijakan pemerintah sering bertolak belakang dengan harapan guru. Pemberian tunjangan sertifikasi yang begitu sulit diperoleh, beratnya proses kenaikan pangkat/golongan karena guru harus melakukan penelitian dan mempublikasikan karya ilmiah sebagai salah satu syarat, belum lagi biaya sertifikasi guru yang harus ditanggung oleh guru yang bersangkutan.

Pemerintah pusat berencana meninjau kembali mekanisme sertifikasi guru. Padahal sesuai dengan Undang-Undang, seluruh guru harus sudah tersertifikasi paling lambat 31 Desember 2015.

Lagi-lagi nasib baik tidak berpihak kepada guru, meski beban dan tanggung jawab yang dipikul guru sebagai tenaga pengajar dan pendidik begitu berat namun tidak mendapatkan imbalan setimpal dari pemerintah. (S)

Sumber gambar: wikipedia

 

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar