Pangan

Kaum Tani dan Tragedi 65

petani
Membunuh Indonesia
Ditulis oleh Membunuh Indonesia

Yang sering terlupakan dari Tragedi 65 ialah bahwa kebanyakan dari mereka yang dibantai tak lain adalah kaum tani.

Sebelum tragedi, kaum tani gurem dan tuna kisma giat menuntut penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA 1960) yang bertujuan mereformasi pemilikan dan penguasaan lahan yang amat timpang sejak Agrarische Wet diterapkan pemerintah kolonial tahun 1870. Ketimpangan penguasaan lahan dan kedudukan kaum tuan tanah digugat. Tak cuma secara ekonomis, tetapi juga sosial dan kultural.

Meski jumlahnya cuma segelintir, tuan tanah atau kaum sikep sejak penerapan Agrarische Wet 1870 menguasai sebagian besar lahan perdesaan. Ketika kesadaran politik kaum tani gurem berkembang berkat organisasi gerakan-gerakan tani, para tuan tanah menghadapi tekanan dari sebagian besar orang yang hidup hanya dari sepetak lahan atau sekadar sebagai penjual tenaga kerjanya sendiri.

Tekanan yang menggerahkan ini sulit ditepis karena tuntutan petani miskin didukung UUPA 1960 dan disokong pula oleh PKI sebagai salah satu partai besar kala itu. Berbagai upaya dilakukan supaya tuntutan kaum tani gurem dan tuna kisma tak terlaksana. Salah satunya mencantelkan konflik kelas di perdesaan ke konflik politik antar partai-partai di politik nasional. Tak cuma itu, konflik penguasaan lahan dibumbui perkara identitas keagamaan.

Ujungnya, konflik penguasaan lahan menjadi pelik duduk perkaranya. Tuan tanah mengidentifikasi diri sebagai nasionalis atau santri. Mereka yang menuntut reforma agraria diidentifikasi sebagai komunis atau ateis. Selubung ideologis macam inilah yang mengemuka ketika Tragedi 65, meski konflik sebetulnya mendekam di konflik kelas perdesaan yang akarnya ada pada ketimpangan kepemilikan lahan.

Ketika PKI sebagai penyokongnya dituduh makar dan petinggi-petingginya ditangkapi atau dibunuh pasca Gestok 65, hanya tinggal tunggu waktu saja pemberangusan menjalar ke pusat konflik sebenarnya antara tuan tanah dan tani gurem di perdesaan.

Dengan bekal belah-belah identitas-identitas kultural politik dan propaganda pengiblisan mereka para penuntut lahan, kaum tani dibantai. Jutaan jumlahnya. Mengerikan caranya.

Kesudahannya mudah ditebak. Kengerian nasib menghantui siapa saja yang berani menuntut apa pun dari rezim baru. Tak ada seorang pun berani kembali menuntut penerapan distribusi penguasaan lahan berdasarkan UUPA 1960. Berbagai UU investasi baru dikeluarkan. UUPA 1960 tak dihapuskan, tapi tak juga diabaikan. Begitu pula nasib petani gurem dan tuna kisma.

Apakah Reformasi mengubah kondisi kaum tani? Ya. Pemerintah makin neoliberal. Demi kelangsungan kekuasaan, ketundukan pada kaum modal menjadi keharusan. Kebutuhan kaum modal akan lahan untuk pertambangan, perkebunan, infrastruktur, dan wilayah industri manufaktur disokong.

Korporasi makin bengis mencaplok lahan. Kaum tani pun tergusur dari lahan-lahan mereka demi modal. Setiap tahun rata-rata 100 hektar sawah lenyap.

Setiap perlawanan terhadap pencaplokan lahan dihadapkan pada senjata dan penjara. Ketimpangan di perdesaan tak hanya terpelihara, tapi juga makin tajam. Di tengah kondisi seperti ini, hanya mereka kaya yang punya akses ke perlindungan politik. Mereka yang miskin hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Semangat UUPA 1960 pun makin tersingkir jauh ke belakang gemerlap palsu pembangunan.

Setiap 24 September kita diingatkan, ketika pada tanggal itu 55 tahun yang lalu Presiden Soekarno menetapkan UUPA 1960. Selamat Hari Tani! [D]

 

Sumber gambar: Yayak Yatmaka dan Kuncoro Adi Broto, draft buku Sejarah Gerakan Kiri Indonesia untuk Pemula (2015)

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

1 Comment

  • Potret buram dunia pertanian nusantara,lahan makin menyempit, regulasi yg merugikan petani2 gurem,peran pemerintah yg kurang pro aktif permasalahan2 pertanian bibit,pupuk,pemasaran dsb praktek seperti ini dibiarkan tanpa ada solusi yg jitu

Tinggalkan komentar