Lain-Lain

Pengelolaan Migas Tidak Cerminkan Keadilan Sosial

tambang
Membunuh Indonesia
Ditulis oleh Membunuh Indonesia

Pengelolaan sumber daya alam belum memberikan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Menurut Faisal Basri, mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Indonesia, selama ini terdapat kekeliruan paradigma pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam seperti minyak, gas bumi, batu bara, dan mineral, sekedar dijadikan komoditas untuk menambah pemasukan kas negara. Tidak sebagai modal untuk menggerakkan perekonomian demi kesejahteraan rakyat.

“Sudah bukan zamannya lagi migas sebagai sumber buruan bagi pemburu rente, tetapi sebagai sumber untuk menyejahterakan rakyat,” kata Faisal Basri. Lebih lanjut Faisal memperingatkan, di masa yang akan datang, kesenjangan antara konsumsi migas dan produksi semakin besar. Ketimbang produksi, jual-beli akan semakin mendominasi. Menurut Faisal, untuk memperbaiki kekeliruan ini, kegiatan jual-beli tersebut harus diatur secara ketat, tegas, dan transparan supaya tidak ada celah buat para pemburu rente migas.

Menurut pengamat hukum dari Universitas Tarumanagara, Ahmad Redi, keinginan untuk mengatur tata kelola migas itu hendaknya terangkum dalam Revisi UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas yang sedang dibahas pemerintah dan DPR. Kata Redi, Revisi Undang-Undang tentang Migas hendaknya membawa semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipakai untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karenanya soal pengelolaan migas harus dikembalikan pada konstitusi Indonesia.

Redi menambahkan, “Selama ini ada ketidakadilan sosial dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Misalnya, Indonesia selaku pemilik sumber daya alam di Papua hanya mendapat royalti 1 persen dari Freeport. Bayangkan, betapa kecilnya. Sangat tidak mencerminkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia selaku pemilik sumber daya alam.”

Pengelolaan sumber daya migas idealnya diusahakan oleh badan usaha milik negara. PT Pertamina (Persero) misalnya dapat mengelola sendiri atau menggandeng swasta yang sifatnya berupa kontrak bersama swasta dan pemerintah (joint-venture). Apabila dikuasai swasta, saham pemerintah harus mayoritas, dan lambat laun ada proses divestasi saham sampai 100 persen.

Sumber gambar: wikipedia

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar