Mineral

Memperpanjang Izin Penjajahan Freeport

freeport papua
Membunuh Indonesia
Ditulis oleh Membunuh Indonesia

Kontrak kerja antara pemerintah dan Freeport sangat merugikan. Negara abai terhadap hak atas kepemilikan tanah dan sumber daya alam. Mengabaikan kesejahteraan rakyat, penghormatan martabat manusia serta supermasi hukum terhadap rakyat, terutama rakyat Papua.

Freeport McMoran Indonesia (Freeport) pernah tidak membayar deviden kepada pemerintah. Ini jelas merugikan. Pemerintah tidak berdaya dan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pemberhentian kerja sama dengan pihak Freeport guna menyelamatkan harkat dan martabat seluruh bangsa Indonesia.

Pada tahun 2015, pemerintah Indonesia akan memperpanjang izin operasi PT. Freeport Indonesia di wilayah tambang Papua. Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementrian ESDM, Dadan Kusdiana, mengatakan, kepastian kelanjutan operasi selama 20 tahun tersebut menyusul persetujuan Freeport mempercepat perubahan kontrak karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebelum kontrak berakhir pada 2021.

Dadan mengatakan, percepatan perubahan pengelolaan tersebut merupakan terobosan hukum tanpa melanggar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang menyebutkan bahwa perpanjangan operasi bisa diajukan dua tahun sebelum kontrak berakhir.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, mewanti-wanti Presiden Joko Widodo terkait dengan berubahnya status tersebut. Hikmahanto mempertanyakan, apakah perubahan status bagian dari penyelundupan hukum yang dilakukan oleh Freeport agar memperoleh perpanjangan? Kontrak Freeport berakhir pada 2021, dan kontrak baru dapat diperpanjang 2 tahun sebelum berakhir.

Bila dilakukan perubahan status, maka IUPK berdasarkan Pasal 83 huruf (g) akan memberi Freeport operasional 20 tahun lagi. Artinya Freeport dapat beroperasi di Indonesia hingga 2035 bila dihitung sejak tahun 2015. Lebih lama 14 tahun dari jatuh tempo KK di tahun 2021. Perubahan status ke IUPK juga akan memberi hak kepada Freeport untuk dapat memperpanjang dua kali untuk jangka waktu masing-masing 10 tahun. Dia menuturkan, bila hak ini dijalankan, maka Freeport akan bisa beroperasi di Indonesia hingga 2055.

Warga Papua semakin terasing di negeri sendiri. Pemerintah lebih berpihak pada Freeport dan hanya memikirkan keuntungan royalti 1,2% dari Freeport. Keberadaan Freeport di tanah Papua banyak melahirkan konflik. Masyarakat Papua masih hidup jauh dari kemakmuran. Penguasaan tanah adat masyarakat Papua pun terancam.

Sumber gambar: wikipedia

 

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar