Lain-Lain

Pada Siapa Pemerintah dan Perguruan Tinggi Mengabdi

kampus UI
Membunuh Indonesia
Ditulis oleh Membunuh Indonesia

Pemerintah membentuk Badan Independen Infrastruktur yang tugasnya memberi rekomendasi dan evaluasi kebijakan untuk memperlancar pembangunan dan investasi asing. Badan ini berada di bawah pengawasan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Deputi Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas, Dedy S. Priatna, mengatakan bahwa fungsi utama organisasi independen infrastruktur ini untuk mengurangi bottlenecking, penggodok rekomendasi bagi pemerintah agar pembangunan infrastruktur dapat lebih cepat dan lancar untuk investor.

Badan ini dibentuk lewat kerja sama antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Indonesia Infrastructure Initiative yang didanai Australian Aid. Badan ini akan diisi oleh pemerintah, swasta, dan perguruan tinggi.

Perguruan tinggi yang akan terlibat, menurut Bappenas, antara lain Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Gadjah Mada. Rekomendasi yang diberikan pada pemerintah terutama yang memfasilitasi kebutuhan investor dan pengusaha akan ketersediaan lahan, keringanan regulasi, dan juga insentif lainnya.

Dedy berterus terang bahwa institut ini menjadi advokat, menjadi penyambung pemerintah agar pemerintah mau melakukan usulan.

Badan ini akan dibiayai penuh oleh perusahaan anggota. Nilai yang harus dibayar tersebut berdasarkan hasil survei kemampuan bayar pihak swasta. Alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur meningkat 60% menjadi Rp290 triliun pada tahun 2015.

Adapun data dari Bappenas menunjukkan bahwa kebutuhan biaya untuk pembangunan infrastruktur selama lima tahun ke depan sesuai dengan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mencapai Rp4.796 triliun. Dari total kebutuhan tersebut, APBN menyediakan Rp1.433 triliun dan APBD Rp545 miliar. Sisanya dari BUMN Rp1.066 triliun dan swasta Rp1.751 triliun.

Sebagai imbalan dari dana yang siap disediakan pihak swasta, proyek infrastruktur pemerintah akan disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan investor. Tidak usah heran jika lima tahun ke depan pemerintah akan menganak-emaskan pihak swasta ketimbang rakyat jelata.

Sumber gambar: wikipedia

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar