Lain-Lain

Rembang Melawan: Perjuangan Warga Melawan Kendali Modal

rembang melawan

Puluhan petani dan perempuan dari Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati, didukung Aliansi Mahasiswa Jogja Peduli Rembang berbondong menggeruduk Universitas Gajah Mada (UGM) pada Jumat (20/03/2015). Aksi ini merupakan bentuk kegusaran warga atas kesaksian yang diberikan dua saksi ahli, yang menjabat sebagai dosen UGM, dalam sidang gugatan warga Rembang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, Kamis (19/3/2015).

Eko Haryono, dosen Geologi UGM, dan Heru Haryanta selaku dosen Teknik UGM, dianggap memihak PT Semen Indonesia. Dalam kesaksiannya, Eko menilai Karst di kawasan Pegunungan Kendeng Utara boleh ditambang karena termasuk Karst Muda. Heru menambahkan, penambangan batu gamping (kapur) di kawasan tersebut berada di wilayah yang tidak memiliki sumber air.

Keterlibatan intelektual kampus sebagai corong perusahaan di kawasan ini bukan pertama kali. Sebelumnya, PT Semen Gresik (kini PT Semen Indonesia) pada 2005 mendapatkan izin dan Amdal untuk mendirikan pabrik baru di 4 kecamatan di Kabupaten Pati. Lolosnya izin dan Amdal ini disinyalir berkat dukungan Lembaga Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Diponegoro. Ironisnya, saat itu Universitas Gadjah Mada dan Universitas Pembangunan Yogyakarta justru menolak penambangan di kawasan tersebut karena pertimbangan ekologis dan sosiologis.

Warga menolak pembangunan pabrik semen PT Semen Indonesia di kawasan Pegununan Kendeng, Rembang. Warga menilai pembangunan akan merusak kelestarian lingkungan kawasan yang kaya akan mineral tersebut. Lebih lagi pembangunan pabrik berpotensi mencemari sumber mata air utama warga. Di kawasan ini sedikitnya ada sekitar 300 sumber mata air. Warga menggunakannya untuk keperluan konsumsi rumah tangga dan irigasi pertanian. Bahkan, PDAM Lasem dan Rembang mengandalkan pasokan air tanah dari kawasan tersebut.

Secara perundangan, pegunungan Kendeng Utara yang terletak di Cekungan Watuputih merupakan kawasan lindung imbuhan air terlindungi. Status ini ditegaskan Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Jawa Tengah No.6/2010 Pasal 63, merujuk pada Kendeng Utara sebagai “area adalah kawasan lindung imbuhan air”. Kawasan ini termasuk Kawasan Karst Lindung Geologi Kaya Mineral, dilindungi Perda RTRW Rembang No.14/2011 Pasal 19 yang menyertakannya sebagai “area adalah kawasan lindung geologi”.

Secara geografis, kawasan ini membentang dari Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Beberapa kabupaten yang dijalinnya di Jawa Tengah adalah Kabupaten Pati, Grobogan, Rembang, dan Blora. Pegunungan ini terus membentang ke timur hingga Kabupaten Tuban, Bojonegoro, dan Lamongan Provinsi Jawa Timur. Kekayaan alam kawasan ini memancing sejumlah perusahaan untuk membangun pusat produksi di sana. Di antaranya, PT Semen Indonesia, PT Semen Indonesia Rembang, PT Gunung Mas Mineral, dan PT Bosowa di Rembang dan Pati. Juga, PT Vanda Prima Lestari di Grobogan dan PT Imasco Tambang Raya di Blora. Sedangkan sebagian wilayah di Kabupaten Tuban sudah dikuasai PT Semen Indonesia dan PT Holcim Indonesia Tbk.

Di Pegunungan Kendeng Utara, PT Semen Indonesia yang saat itu bernama PT Semen Gresik, sejak 2005 sudah mulai mengincar beberapa lokasi penambangan dan pembangunan pabrik baru. Saat itu rencananya pembangunan akan dikerjakan di 4 kecamatan di Kabupaten Pati, di antaranya Kecamatan Sukolilo, Kayen, Gabus, dan Margorejo. Rencananya luas wilayah pendirian pabrik baru PT Semen Gresik ini mencapai 1.350ha.

Pemerintah Kabupaten Pati memberikan izin penambangan pada PT Semen Gresik. Warga menolak rencana tersebut, untuk mengorganisir aspirasi, mereka membentuk himpunan bernama Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK). Saat itu warga berpengang pada Surat Keputusan Menteri ESDM No.1456 K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Karst dan SK No.0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Karst Sukolilo. Surat Keputusan menyatakan bahwa luas kawasan karst mencapai 19.590ha, dengan luas kawasan lindung 3.210ha, dan kawasan budidaya 16.380ha. Melalui jalur hukum JMPPK akhirnya memperoleh kemenangan pada 2010, ditandai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 103 K/TUN/2010. Mahkamah Agung menyatakan bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Semen Gresik belum melalui prosedur Amdal sehingga harus dibatalkan.

Selang dua tahun, tepatnya pada tahun 2012, PT Semen Gresik yang telah berubah nama menjadi PT Semen Indonesia kembali berupaya membangun pabrik penambangan dan pengolahan semen di kawasan Pegunungan Kendeng Utara. Kali ini PT Semen Indonesia memilih kawasan Cekungan Watuputih, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang sebagai calon wilayah operasinya. Di kawasan tersebut terdapat 109 mata air (hanya 50 yang dicantumkan dalam Amdal), 4 sungai bawah tanah, dan 49 gua dengan fosil-fosil menempel di dinding gua. Rencananya, perusahaan yang mencatat laba bersih Rp5,37 triliun pada tahun 2013 itu akan menanamkan investasi sebesar Rp3,7 triliun. Nilai investasi sebesar itu rencananya dipakai PT Semen Indonesia untuk mendanai tambang karst seluas 900ha ditambah 103ha untuk kawasan pabrik pengolahan.

Pada 2012, pemerintah provinsi atas nama gubernur Bibit Waluyo memberikan izin eksplorasi di kawasan tersebut. Warga Gunem, Rembang, merasa tidak dilibatkan dalam kesepakatan pendirian pabrik. Mereka mengirimkan surat tuntutan sosialisasi pendirian pabrik semen pada Presiden, DPR, Gubernur Jawa Tengah, Bupati Rembang, DPRD Rembang Camat Gunem, dan Kepala Desa Tegal Dowo. Namun, tuntutan itu malah dibalas dengan keputusan Kementrian Kehutanan pada 22 April 2013 yang menyetujui tukar guling lahan Perhutani KPH Mantingan untuk lokasi pendirian pabrik di Gunem. Merasa tidak diindahkan, warga kemudian melakukan aksi demonstrasi di DPRD dan di area pabrik PT Semen Indonesia. Hingga pada 16 Juni 2014, berbarengan dengan peletakan batu pertama PT Semen Indonesia, warga memutuskan untuk menduduki lokasi pabrik. Pendudukan berlangsung hingga detik ini.

Belakangan diketahui PT Semen Indonesia mengangkangi Kementerian Kehutanan dengan tidak mematuhi persetujuan prinsip tukar-menukar kawasan hutan. Untuk menambah area pabrik, PT Semen Indonesia menebang 21,13ha hutan Kadiwono di Kecamatan Bulu. Padahal terang-terang Surat Menteri Kehutanan No S.279/MENHUT-II/2013 menyatakan “Kawasan yang diizinkan adalah hutan Mantingan, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang.” Dalam melakukan aksinya warga sering menerima intimidasi dan tindakan represif dari aparat TNI/Polri. Pertengahan Juni 2014, tujuh orang warga dibawa aparat saat tengah melakukan aksi menuntut sosialisasi pembangunan pabrik. Ancaman hukum yang dibual aparat tentunya bertentangan dengan Undang-Undang No.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 66, di mana “setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup tidak dapat digugat secara pidana dan perdata.”

Perjuangan warga Rembang masih terus berjalan hingga hari ini. Meski ada provokasi dari pihak-pihak yang tidak membolehkan warga Pegunungan Kendeng Utara hidup tenteram dengan lingkungan ekologis dan sosial yang terjaga baik. Beberapa waktu lalu tagar #SaveRembang di jejaring Twitter bahkan dikooptasi oleh pihak-pihak yang sengaja memperkeruh suasana. Dengan tagar tersebut mereka sengaja mengangkat isu-isu nasionalisme dan kedaulatan NKRI. Dalam imajinasi mereka, perusahaan berbendera Indonesia, dengan komisaris utama warga pribumi, Mahendra Siregar, harus diberikan dukungan karena mendukung semangat pembangunan nasional. Mereka seolah luput melihat bahwa 49% saham PT Semen Indonesia, se-Indonesia-pun namanya dimiliki oleh asing. Persoalan sesungguhnya bukan status negara asal suatu perusahaan, melainkan soal hilangnya hak-hak rakyat setempat atas lingkungan hidupnya.

Persoalan penting lain adalah meningkatnya konflik agraris pasca bergulirnya Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Pada tahun 2014 saja, menurut catatan KPA terdapat 215 konflik, angka ini meningkat dari 105 konflik atau meningkat signifikan 104%. Potensi konflik agraria dan ekologi dapat menimpa warga di 23 kabupaten di seluruh Jawa. Sampai saat ini pemerintah telah menerbitkan 72 izin eksplorasi kawasan karst. Dampak pembangunan pabrik PT Semen Indonesia di Rembang dapat sebabkan 22 desa di Rembang terancam mengalami kekeringan. Kasus Rembang dan kawasan penambangan karst lainnya akan menampakkan pola sebangun jika didudukkan dalam kerangka MP3EI.

MP3EI sebagai proyek konektifikasi dan integrasi rantai produksi kapitalisme di Indonesia meningkatkan kebutuhan akan bahan baku pembangunan infrastruktur fisik, terutama semen. Menurut Ketua Asosiasi Semen Indonesia (ASI), Widodo Santoso, MP3EI menciptakan peningkatan konsumsi semen lebih dari 10%, dari 55 juta ton di tahun 2012 menjadi 60 juta ton pada tahun 2013 (Tempo, 2013). PT Semen Indonesia merupakan salah satu perusahaan produsen semen yang hendak menangkap peluang memenuhi kebutuhan MP3EI. Mendukung hasrat kapitalistiknya ini, PT Semen Indonesia (Persero),Tbk. mendapat fasilitas non cash loan senilai Rp1,4 triliun dari PT Bank Mandiri (Persero),Tbk. (Bank Mandiri, 2014). Direktur Institutional Banking Bank Mandiri, Abdul Rachman, mengatakan, ”Langkah ini adalah bagian dari komitmen kami menyediakan pembiayaan yang dibutuhkan untuk menuntaskan program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI sebagai upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.”

Persoalan ekologis yang dialami warga Rembang merupakan salah satu contoh konkret dari permasalahan agraria yang diakselerasi oleh proyek konektivikasi bisnis ekploitasi dan ekplorasi sumber daya alam MP3EI. Untuk mencapai tujuan MP3EI, pembebasan dan pengadaan tanah merupakan prasyarat utama. Dalam rantai produksi global, pemerintah berperan sebagai pembangun infrastruktur fisik dan kebijakan untuk melenggangkan aktivitas perusahaan yang juga terikat dalam rantai produksi global. Melalui MP3EI pemerintah justru menjadi aktor utama yang memicu konflik agraria di sektor infrastruktur. Aparat hukum dikerahkan untuk menjamin risiko yang tentu muncul akibat pengadaan tanah tersebut untuk kepentingan bisnis. Republik Indonesia berpotensi kehilangan ajektif res publica yang dilekatkan padanya. Publik mana yang kau wakili. Satu bangsa di bawah kendali modal!***

Untuk keperluan perolehan data, penulis berterima kasih pada Muhammad Afandi dan Forum Komunikasi Masyarakat Agraris.

Sumber gambar: Twitter

Tentang Penulis

Muhammad Firman Eko Putra

Muhammad Firman Eko Putra

Penyuka teh, buku, dan petualangan.

Tinggalkan komentar