Lain-Lain

Dukung Keputusan MK Menghapus Undang-Undang Sumber Daya Air

air
Membunuh Indonesia
Ditulis oleh Membunuh Indonesia

Perusahaan air mineral milik swasta di Indonesia merugikan masyarakat. Indonesia masuk peringkat lima besar penghasil air tanah terbanyak di dunia, tetapi masyarakat harus membeli air untuk kebutuhan hidup.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 berbunyi, “Seluruh sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat.” Negara tidak menjalankan amanat konstitusi ini.

Februari 2015, Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air karena bertentangan dengan UUD 1945.

MK menyatakan bahwa sumber daya air adalah bagian dari hak asasi. Negara tetap sebagai pemegang hak penguasaannya atas air. Pengguna air untuk keperluan pertanian rakyat dibebaskan dari kewajiban membiayai jasa pengelolaan sumber daya air.

Swasta tidak boleh melakukan penguasaan atas sumber air atau sumber daya air. Pemerintah hanya dapat memberikan izin pengusahaan air untuk negara lain apabila penyediaan air untuk berbagai kebutuhan sendiri telah terpenuhi. Yaitu kebutuhan pokok, sanitasi lingkungan, pertanian, ketenagaan, industri, pertambangan, perhubungan, kehutanan dan keanekaragaman hayati, olah raga, rekreasi dan pariwisata, ekosistem, estetika serta kebutuhan lain.

Hak penguasaan oleh negara atas air adalah ‘ruh’ atau ‘jantung’ Undang-Undang SDA sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Keputusan MK harus kita dukung.

Sumber gambar: pixabay

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar