Lain-Lain

Privatisasi Air di Indonesia Mengkhawatirkan

air bersih
Membunuh Indonesia
Ditulis oleh Membunuh Indonesia

Indonesia merupakan lima negara penghasil air tanah terbanyak. Sekitar enam persen cadangan air bersih dunia ada di Indonesia. Kekayaan cadangan air inilah yang membuat Indonesia jadi buruan perusahaan multinasional dari berbagai dunia. Salah satu pengelola air terbesar adalah Aqua Danone, perusahaan yang 74% sahamnya dikuasai korporasi asal Perancis.

Aqua Danone memiliki 14 pabrik dan memonopoli puluhan mata air. Dari tahun 2001 hingga 2008, Aqua Danone telah menyedot lebih dari 30 miliar liter dan menguasai 80% penjualan air minum dalam kemasan (AMDK) di Indonesia.

Selain Aqua Danone, terdapat 246 perusahaan AMDK beroperasi di Indonesia. Dalam proses produksi AMDK, lebih dari 50% air terbuang percuma. Data yang dimiliki ASPADIN (Asosiasi Perusahaan Air Minum dalam Kemasan Indonesia) menunjukkan, perusahaan AMDK di seluruh Indonesia setiap tahun membutuhkan sekitar 11,5 miliar liter air bersih, namun yang akhirnya menjadi produk AMDK hanya sebanyak 7,5 miliar liter per tahun. Sisanya, 4 miliar liter air bersih, terbuang percuma untuk proses pencucian dan pemurnian air.

Kepala Sub Bidang Pengendalian Sumber Daya Alam BPLHD Kota Bekasi, Sugiono, menerangkan bahwa hasil uji menyebutkan penurunan muka air tanah sudah pada tahap rawan. Penurunan mencapai 40 sampai 60 persen dibandingkan penggalian awal. Ada penurunan 0,5 sampai 1 sentimeter. Sugiono menilai lebih dari 60% air tanah di Indonesia mengalami pencemaran, penggunaan air tanah juga dinilai berlebihan.

Privatisasi air di Indonesia dilindungi Undang-Undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Undang-undang ini didukung peraturan daerah (Perda) di berbagai tempat. Undang-undang ini memberikan peluang privatisasi sektor penyediaan air minum dan penguasaan sumber-sumber air (air tanah, air permukaan, dan sebagian badan sungai) oleh badan usaha dan individu. Sebagai contoh di Jakarta, ketersediaan air bersih hanya tinggal dua persen. Sedangkan untuk Pulau Jawa tersisa empat persen. Seperti diketahui, pemegang konsesi pengelolaan air bersih di Jakarta adalah PT Pam Lyonnaise Jaya (Palyja). Saham Palyja dikuasai dua perusahaan asal Perancis, 51 persen milik Suez International dan 49 persen milik PT Astratel.

Pengamat lingkungan dari Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA), Muhammad Reza, menilai pemerintah tidak berpihak pada hak rakyat untuk mendapat air bersih. Kepentingan korporasi yang tujuan utamanya menghisap laba sebesar-besarnya lebih diprioritaskan. Tidak peduli dampak lingungan dan sosial.

Dampak lingkungan dan sosial dirasakan oleh warga di Desa Adat Pelandung, Kabupaten Karangasem, Bali, dan Cirahab, Kabupaten Serang, yang mengalami krisis air akibat aktivitas eksploitasi yang dilakukan Aqua Danone.

Selain itu, Erwin Ramedhan, saksi ahli dalam sidang uji materi Undang-Undang Sumber Daya Air Nomor 7 Tahun 2004, mencurigai ada dugaan manipulasi pajak yang dilakukan Aqua Danone. Pasalnya, berdasarkan penelusurannya, keuntungan Aqua terus meningkat tiap tahun tapi laporannya sebagai perusahaan terbuka menunjukkan laba kotor yang malah stagnan.

Erwin mencontohkan pendapatan Aqua pada 2008 sebesar Rp95 miliar sama seperti tahun 2000. “Padahal ada kenaikan harga, ada penambahan jumlah produksi, kok hasilnya sama. Kalau mau netral ini kita sebut ada sesuatu,” ujar Erwin.

Persoalan lain yang mengganggu Erwin adalah minimnya penerimaan daerah dari hasil eksploitasi yang dilakukan Aqua. Jawa Tengah hanya mendapat Rp1,2 miliar setahun. Pendapatan ini berbanding terbalik dengan perolehan laba Aqua yang mencapai Rp80 miliar per bulan atau Rp960 miliar setahun. Lebih lagi Aqua dinilai telah melanggar konsesi. Berdasarkan izin dari pemerintah Kabupaten Klaten, Aqua hanya diizinkan menyedot 20 juta liter per bulan. Kenyataannya eksploitasi air oleh Aqua mencapai angka 40 juta liter per bulan.

Pemerintah lupa mandat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang menyebutkan, seluruh sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Jika kebutuhan paling dasar seperti air saja digadaikan pada asing, apa masih pantas kita menyebut diri sebagai negara berdaulat?

Sumber gambar: pixabay

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar