Mineral

Pemerintah Tidak Konsisten Menerapkan UU Minerba

tambang
Membunuh Indonesia
Ditulis oleh Membunuh Indonesia

Pemerintah menargetkan ekspor batubara minimal 350 juta ton pada tahun 2015 atau meningkat dibandingkan 2014 yang hanya mencapai 320 juta ton. Kementerian ESDM menargetkan produksi batubara mencapai 460 juta ton pada 2015. “Dari produksi itu, sebanyak 110 juta ton untuk memenuhi kebutuhan konsumen di dalam negeri,” ujar Dirjen Mineral dan Batubara ESDM, R Sukhyar. 75% hasil produksi batubara Indonesia ditujukan untuk memenuhi kebutuhan energi di negara-negara industri.

Data dari tahun 2012—2014 menunjukkan, tujuan utama ekspor batubara Indonesia adalah China, India, dan Jepang. Tahun 2013, jumlah ekspor ke masing-masing negara tersebut: China 29,3 juta ton, India 24,8 juta ton, dan Jepang 13,4 juta ton.

Sejak tanggal 12 Januari 2014, merujuk  UU nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba), industri pertambangan dilarang mengekspor sumber daya mineral dan batubara belum diolah. Untuk mendapatkan izin ekspor, perusahaan batubara harus melakukan pengolahan dan pemurnian smelter di dalam negeri.

Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi industri mineral dan batubara nasional dan meningkatkan nilai tambah dari produk ekstraksi. Kenyataannya, undang-undang ini hanya efektif ditegakkan untuk perusahaan-perusahaan pertambangan bermodal kecil yang pada umumnya perusahaan dalam negeri. Sebaliknya, jika ini menyangkut kepentingan modal perusahaan multinasional sekelas Freeport McMoran Indonesia dan Newmont, sikap pemerintah melunak.

Lobi-lobi dilakukan kedua raksasa tambang asal Amerika Serikat tersebut. Pertengahan Januari 2014, petinggi Freeport, Richard C Adkerson, datang khusus dari AS untuk bertemu Menteri Perekonomian, Menteri ESDM, Menteri Keuangan, dan Menteri Perdagangan. Tujuannya, meminta dispensasi atas blok tambang milik mereka di Timika, Papua. Lebih jauh, Richard meminta rekomendasi untuk ekspor dan bea keluar.

Dari 37 perusahaan kontrak karya (KK) mineral dan 75 Perjanjian Karya Pengusaan Pertambangan Batubara ( PKP2B), hingga akhir 2014 baru 25 perusahaan yang setuju menandatangani renegosiasi tambang. 87 perusahaan lainnya belum menyetujui renegosiasi, 3 di antaranya raksasa tambang, PT Freeport Indonesia, PT Newmont Nusa Tenggara, dan PT Vale Indonesia. 25 perusahaan yang menyetujui regulasi tersebut adalah perusahaan berskala kecil dan berasal dari dalam negeri.

Pemerintah tetap memberikan izin pada perusahaan multinasional. Apakah regulasi yang diterapkan pemerintah untuk melarang ekspor bahan baku sumber daya mineral dan batubara lewat UU Nomor 4 Tahun 2009 ditujukan untuk memperbesar remittance nasional sekaligus melindungi ekosistem? Ataukah regulasi ini hanya menjadi dalih untuk membunuh perusahaan tambang nasional dan melanjutkan perusakan lingkungan di Indonesia?

Gambar foto: wikipedia

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar