Pangan

Pemerintah Menganaktirikan Peternak Sapi Nasional

sapi
Membunuh Indonesia
Ditulis oleh Membunuh Indonesia

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tengah mendorong peningkatan investasi sapi dan industri pengolahan sapi melalui program sawit-sapi. Program ini pokoknya bermaksud mengintegrasikan usaha perkebunan kelapa sawit dengan usaha peternakan sapi. Proyek percontohan integrasi sawit-sapi telah berjalan lewat skema Indonesia-Australia Partnership on Food Security in the Red Meat and Cattle Sector di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah.

Kebutuhan daging sapi nasional sekitar 400 ribu ton (1,8 juta ekor sapi) per tahun atau setara Rp30,72 triliun per tahun. Peternak dalam negeri baru memenuhi 65% kebutuhan nasional. 35% kekurangannya  diimpor dari Amerika Serikat, dan Australia, Selandia Baru. Australia dipilih pemerintah menjadi partner kerja sama proyek percontohan integrasi sawit-sapi di Pangkalan Bun karena saat ini Australia memenuhi 75% kuota impor sapi yang ditetapkan pemerintah.

Data BKPM menunjukkan, proyek Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang telah memperoleh izin prinsip namun belum terealisasi (pipeline projects) dalam periode 2010 hingga kuartal III-2014 masing-masing Rp17,5 triliun dan US$4,1 miliar. Direktur Jenderal Kementerian Perdagangan, Partogi Pangaribuan, mengumumkan pada bulan September 2014 Indonesia telah meningkatkan kuota impor sapi dari Australia sehingga dapat menambah simpanan untuk kuartal pertama tahun ini.

Di tengah gencarnya upaya pemerintah membuka keran impor sapi, Ketua Gabungan Perusahaan Pembibitan Sapi Potong Indonesia (GAPPSI), Dayan Anthony, berharap pemerintah memberikan kompensasi fiskal kepada perusahaan dalam negeri yang menerapkan integrasi sapi dan sawit. Untuk memenuhi kebutuhan daging sapi, diperlukan sekitar 3,8 juta sapi dengan bobot kotor minimal 200 kg. Sementara, rata rata sapi lokal hidup berbobot 180 kg per ekor.

Proyek percontohan integrasi sawit-sapi Indonesia-Australia bertujuan untuk mengganti kuota impor dan memangkas biaya produksi dan importasi. Tapi persoalannya, subtitusi impor justru dilakukan dengan menarik masuk investasi asing dan membebaskan perusahaan-perusahaan asing melakukan aktivitas produksi di Indonesia, bukan dengan merangkul para peternak dalam negeri. Semestinya proyek integrasi sawit-sapi sepenuhnya dikelola oleh pemerintah dan para pelaku usaha peternakan sapi nasional. Sungguh-sungguhkah pemerintah ingin mewujudkan kedaulatan pangan? Ataukah hanya menjual wacana kedaulatan demi menyedot investasi asing?

Sumber gambar: wikipedia

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar