Mineral

Pemerintah Malu-Malu dalam Renegosiasi Fiskal dengan Freeport

Membunuh Indonesia
Ditulis oleh Membunuh Indonesia

Pemerintahan Joko Widodo berkomitmen untuk mendapatkan remittance lebih besar dari PT Freeport untuk pembangunan Papua. Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan PT Freeport Indonesia sepakat untuk melanjutkan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) untuk enam bulan ke depan.

Dari enam poin renegosiasi kontrak karya yang dibahas dalam nota kesepahaman, lima di antaranya telah disepakati. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, R Sukhyar, menjelaskan bahwa masih ada yang belum selesai dalam pembahasan MoU pertama, yaitu pembahasan masalah fiskal. “Kita masih ada kesepahaman yang masih buntu di pertama, sehingga perlu dilanjutkan di MoU kedua,” katanya.

Poin yang belum disepakati pemerintah dan PT Freeport menyangkut kontribusi Freeport untuk pengembangan Papua dan nasional.

Sebelumnya, manajemen PT Freeport Indonesia menyatakan keberatan atas usul pemerintah yang menginginkan 60 persen hasil pertambangan perseroan di Papua masuk ke kas negara.

Perhitungan ini didasarkan pada keinginan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari kegiatan produksi, pengolahan hingga ekspor konsentrat. Revisi fiskal dilakukan meliputi penerimaan pajak, royalti, dan beberapa bea yang dikenakan ke perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut. Delapan tahun terakhir, pemerintah hanya memperoleh porsi 40 persen dari total seluruh pendapatan Freeport Indonesia.

Menanggapi belum terselesaikannya negosiasi fiskal, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin, menegaskan pihaknya tidak berkeberatan untuk memberikan kontribusi lebih ke Papua sebagaimana diminta pemerintah Indonesia. Namun, sebagai investor, Freeport tentu memiliki perhitungan bisnis dan tidak ingin jika usahanya di Indonesia merugi.

Menteri ESDM, Sudirman Said, belum menunjukkan sikap tegas terkait renegosiasi bagi hasil ini. Sudirman mengatakan pihaknya masih memberi keleluasaan bagi kedua belah pihak untuk mempertimbangkan persoalan kontribusi yang bisa diberikan ke Papua dibanding yang kemarin. Pemerintah masih malu-malu untuk memantapkan posisi tawarnya di hadapan korporasi asing yang telah menghisap tanah air selama puluhan tahun itu. Masyarakat tentu dapat menilai, kepada siapa pemerintah Jokowi berpihak. Korporasi asing atau rakyat Indonesia?

Gambar foto: energitoday

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar