Hasil Laut

Pelabuhan Nasional Belum Berdaulat

Membunuh Indonesia
Ditulis oleh Membunuh Indonesia

Negara harus mengelola pelabuhan karena secara geopolitik sangat vital bagi perekonomian dan keamanan negara. Indonesia dikelilingi perairan seluas 7,9 juta kilometer persegi merentang dari Sabang sampai Merauke dengan 17.508 pulau. Wawasan Nusantara dan Djuanda Convention 1957 pada intinya mengukuhkan kedaulatan Indonesia dan melindungi sumber daya nasional yang berada di lepas pantai.

Pengamat ekonomi dan Koordinator Koalisi Anti Utang, Dani Setiawan, di Jakarta, Selasa (7/10) menyatakan, “Itu (pengelolaan oleh negara) mandat konstitusi, pelabuhan itu melekat dengan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan kepentingan publik.”

Lebih jauh lagi, menurut Dani, pelabuhan memiliki posisi yang sangat strategis untuk memfasilitasi perpindahan barang dan jasa, sarana transportasi, serta hal-hal yang berkaitan dengan bisnis modern ekspor impor barang. Dani membandingkan dengan Malaysia dan Singapura yang mampu mendulang keuntungan dari bisnis logistik pelabuhan.

Sayangnya, dua pelabuhan peti kemas utama milik Indonesia, yakni Tanjung Priok dan Tanjung Perak, justru dimiliki oleh modal asing. Investor pelabuhan peti kemas di Tanjung Priok adalah Hutchinson Port Holding. Sedangkan Dubai Port World di pelabuhan peti kemas Tanjung Perak. Bahkan, rencana terminal peti kemas terbesar yang dalam tahap pembangunan, Terminal Kalibaru, Tanjung Priok, akan dikelola perusahaan asal Jepang, Mitsui & co, Ltd. (Mitsui).

Kementerian Perhubungan telah menetapkan 25 pelabuhan strategis di Indonesia dengan 24 unit pelabuhan di antaranya dikendalikan oleh BUMN pelabuhan. Namun, modal asing cukup besar di dalamnya. Tentu pertimbangan aspek bisnis akan lebih besar ketimbang untuk kepentingan masyarakat.

Dani menyayangkan sikap pemerintah dalam memperbaiki pelayanan pelabuhan dengan lebih memilih menyerahkan diri pada modal asing daripada memperbaikinya secara struktural. “Kenapa pelabuhan, bandara, dan transportasi diincar asing? Karena perputaran uangnya besar dan belum tentu pelayanan publik bisa diatasi,” katanya.

Wakil Ketua Komite Tetap Penyedia dan Pelaku Logistik Kadin Indonesia, Zaldi Masita, menambahkan keputusan penyerahan pengelolaan dua terminal terpadat yakni Tanjung Priok dan Tanjung Perak pada asing sangat memprihatinkan. Bahkan, operator pelabuhan memperpanjang konsesi bagi perusahaan asing.

“Ini situasi yang cukup memprihatinkan. Karena itu, pemerintahan baru ke depan harus bisa menghentikan praktik liberalisasi seperti itu. Perkuat peran pengusaha nasional di sektor ini,” ujar perwakilan pengusaha logistik nasional tersebut.

Sesuai mandat konstitusi, pelabuhan merupakan sektor vital yang semestinya dilindungi dan dikuasai sepenuhnya oleh negara. Presiden Soekarno pada tahun 1965 menerbitkan prinsip Deklarasi Ekonomi (Dekon) yang pokoknya melindungi sektor-sektor produksi tertentu yang dianggap vital, di antaranya: sektor transportasi dan telekomunikasi, energi, persenjataan, dan pertambangan. Ada baiknya Presiden Joko Widodo saat ini membuka kembali lembar sejarah dan meyakinkan diri bahwa Indonesia semestinya berdaulat seperti masa lalu.

Sumber gambar: wikipedia

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar