Mineral

Izin Freeport Memperpanjang Keterasingan Warga Papua

papua
Membunuh Indonesia
Ditulis oleh Membunuh Indonesia

Presiden Joko Widodo memperpanjang Memorandum of Understanding (MoU) terkait izin ekspor PT Freeport Indonesia yang akan berlaku mulai hari ini, 25 Januari 2015. Awalnya, Pemerintah mengancam tidak akan memberikan perpanjangan izin karena Freeport belum memberi kejelasan mengenai pembangunan smelter yang sebelumnya dijanjikan kepada pemerintah Indonesia mulai tahun ini.

“Izin ekspor akan diperpanjang selama enam bulan,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, Sabtu 24 Januari 2015. Dalam jangka waktu itu Freeport diharuskan memenuhi semua syarat yang diajukan pemerintah.

Namun, Ketua Dewan Adat Daerah (DAD) Paniai, Jhon Gobay, sebenarnya berharap agar pemerintah memberi perhatian khusus pada aspirasi warga Papua untuk menuntut Freeport menyediakan satu wilayah tambang khusus untuk warga masyarakat tujuh suku. Warga di daerah tersebut kerap kali dikriminalisasi lantaran dituduh melakukan pendulangan liar di areal beroperasi Freeport.

Gobay menceritakan, ” Warga yang mendulang di Kali Kabur itu adalah warga dari sekitar Mimika, yang datang dari Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Paniai, dan daerah lainnya. Mereka hanya mengais rezeki dari sisa-sisa limbah Freeport yang biasa disebut tailing atau mendulang di Kali Kabur.” Menurutnya, seharusnya warga pendulang diberdayakan, bukan direlokasi dan dipulangkan ke daerah asal. Sudah pasti mereka akan kembali lagi dan itu akan terus menjadi pekerjaan Freeport dan Pemerintah Kabupaten Mimika.

Sebagai perbandingan, di Bangka Belitung, PT Timah menemukan persoalan yang sama dengan PT Freeport yakni harus berurusan dengan warga pendulang di areal kerjanya. Meski sudah dilakukan penertiban, dibersihkan dan dilarang, tetapi warga selalu kembali untuk mendulang tailing.

Pada kasus tersebut, para pendulang bersatu dan mengajukan gugatan ke MK dan memenangkan kasus itu. PT Timah akhirnya berkoordinasi dengan Pemerintah Bangka Belitung untuk memplot satu wilayah yang ditetapkan menjadi wilayah pertambangan rakyat. Kemenangan kecil rakyat itu dilindungi UU Nomor 4 Tahun 2009 dan merujuk kepada putusan MK.

Untuk kasus di Papua, Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika memiliki dasar hukum untuk mengatur kesepakatan tambang rakyat dengan PT Freeport, yakni melalui Perdasi Nomor 14 Tahun 2008 tentang pertambangan rakyat. Dalam undang-undang tersebut juga diatur soal pemetaan dan pematokan wilayah pertambangan rakyat di areal-areal yang bisa dikerjakan rakyat. Pertambangan rakyat tentu akan memberi keuntungan pada rakyat dan pemerintah daerah, melalui PAD yang diperoleh dari aktivitas pertambangan rakyat tersebut.

Warga Papua semakin terasing di negeri sendiri. Masyarakat yang hanya mengambil sisa-sisa tambang atau tailing saja dilarang. Warga Papua dianaktirikan pemerintah pusat. Pemerintah lebih berpihak pada Freeport dan hanya memikirkan keuntungan royalti 1,2% dari Freeport. Ketika saudara sendiri dianiaya, sebagian kita cuma ongkang-ongkang kaki menikmati keuntungan mengalir.

Sumber gambar: wikipedia

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar