Industri Hasil Tembakau

Industri Kretek Harus Menjadi Prioritas Nawa Cita

tembakau
Membunuh Indonesia
Ditulis oleh Membunuh Indonesia

Ketua DPP Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Nurtantio Wisnu Brata, meminta Jokowi untuk lebih memperhatikan nasib para petani tembakau dan buruh industri tembakau di Indonesia. Selain itu Nurtantio mengharapkan Jokowi melindungi sektor pertanian dan industri berbasis tembakau yang belum mendapatkan perlindungan memadai dari pemerintah.

Industri tembakau dapat digolongkan sebagai sektor strategis ekonomi domestik. Seharusnya pemerintah menjadikan sektor ini sebagai salah satu komoditas unggulan yang mesti mendapat dukungan. Ketua DPP APTI menilai selama ini pemerintah tidak memberikan perhatian serius, bahkan cenderung mendiskriminasi sektor ini.

“Kami berharap Jokowi-JK konsisten dengan program Nawa Cita yang dia usung dengan melindungi keberlangsungan pertanian tembakau dan industri nasional hasil tembakau. Sektor ini telah menyumbang 60 juta tenaga kerja dan cukai rokok yang disetorkan ke negara tiap tahun sekitar 100 triliun,” ujarnya.

Seperti diketahui, salah satu butir dari program prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam sembilan program prioritas Nawa Cita adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Mempertimbangkan skala usaha, industri tembakau adalah satu-satunya industri tanah air yang memiliki unit usaha dari hulu ke hilir.

Selain itu, seharusnya pemerintah menolak desakan dari kelompok anti tembakau untuk meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Pasalnya, Nurtantio menilai isi pasal-pasal dalam FCTC akan mematikan petani tembakau. Dia menunjukkan dalam Pasal 17 dan Pasal 26 Ayat 3 FCTC mengatur diversifikasi tanaman tembakau ke tanaman lain. Ini berarti para petani tembakau dipaksa menutup ladang pertaniannya dan mulai mencari pengganti tanaman tembakau. Bukan hanya itu, para petani cengkeh pun akan ikut terkena imbasnya pasalnya cengkeh merupakan bahan baku khas Indonesia untuk racikan rokok kretek.

Senapas dengan Nurtantio, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman, Mukhyir Hasan Hasibuan, meminta agar pemerintah tidak menerbitkan kebijakan pro-asing yang merugikan industri nasional. “Tidak harus mengacu kepada peraturan internasional seperti halnya FCTC. Indonesia telah memiliki berbagai aturan yang mengatur industri hasil tembakau: UU No.11 Tahun 1995, UU No.26 Tahun 2009, PP No.109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan,” ujarnya.

Ratifikasi FCTC dapat dipastikan akan merugikan industri tembakau yang hampir 90% dikuasai para petani tradisional. Masalah utama yang mesti jadi pertimbangan adalah persoalan tenaga kerja. Penutupan pabrik-pabrik tembakau nasional akan mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran. “Buruh sangat rentan menjadi korban lantaran penurunan kesejahteraan akibat berbagai regulasi yang memberatkan industri,” kata Mukhyir.

Seperti diketahui, pertanian tembakau di Indonesia bukan sekedar unit usaha, lebih dari itu pertanian tembakau merupakan warisan budaya masyarakat. Memaksa masyarakat untuk mengubah tradisinya, berarti mematikan tradisi itu sendiri. Sebelum meratifikasi FCTC, pemerintah mesti mempertimbangkan nasib petani cengkeh dan pekerja rokok kretek yang pasti menjadi korban. Indonesia tidak sama dengan negara lainnya dalam hal skala, kontribusi, dan permasalahan tembakau.

Sumber gambar: Eko Susanto via Flickr

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar