Lain-Lain

Indonesia Menghadapi ASEAN Open Sky 2015

Membunuh Indonesia
Ditulis oleh Membunuh Indonesia

Dunia penerbangan kembali menjadi sorotan, menyusul insiden yang menimpa maskapai penerbangan berbendera Malaysia, Air Asia QZ 8501 pada hari Minggu (28/12). Sesungguhnya, Indonesia tak lama lagi harus menghadapi ASEAN Open Sky yang resmi berlaku pada tahun 2015 seiring dimulainya Masyarakat Ekonomi ASEAN.

ASEAN Open Sky merupakan kebijakan liberalisasi angkutan udara yang ditandatangani 10 kepala negara ASEAN pada Bali Concord II yang dideklarasikan pada KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) ASEAN tahun 2003. Pokok tujuan ASEAN Open Sky adalah untuk membuka wilayah udara antar sesama anggota negara ASEAN. Setelah diberlakukan, ASEAN Open Sky akan membebaskan maskapai, pengelola bandar udara, pengatur pe­nerbangan di darat (ground handling), hingga pengatur lalu lintas penerbang­an untuk bebas ­berusaha dan berekspansi.

Tahap-tahap menuju ASEAN Open Sky sendiri sudah dilakukan sejak 2008, di antaranya dengan menghapuskan hambatan penerbangan antar ibu kota negara anggota ASEAN. Selanjutnya, liberalisasi yang sama dijalankan tahun 2009 pada hak angkut kargo, diikuti kemudian hak angkut penumpang tahun 2010 dengan puncaknya pada  ASEAN Single Aviation Market tahun 2015. Liberalisasi angkutan penerbangan ini tertuang dalam The ASEAN Air Transport Working Group, “The Roadmap for the Integration of ASEAN: Competitive Air Services Policy”.

Seperti sektor-sektor lain yang selama ini didominasi modal negara, sektor penerbangan dinilai belum siap untuk mengimplementasikan rezim ASEAN Open Sky. Dampak terburuk dari liberalisasi angkutan udara bagi Indonesia, ujar Executive Vice president for Sales and Marketing Garuda Indonesia, Erik Meijer, adalah “lemahnya posisi Indonesia yang memiliki jumlah bandara internasional terbanyak di antara negara-negara ASEAN, dengan 29 bandara”. Situasi ini dapat membuat Indonesia berakhir menjadi pasar bagi negara-negara ASEAN lainnya.

Situasi tersebut diperparah dengan kondisi infrastruktur bandara internasional di Indonesia. Sebagai contoh, lanjut Erik, perusahaan penerbangan berbendera Singapura, Singapore Airlines, dapat mengakses lima bandara internasional yang ada di Indonesia, sebaliknya maskapai Indonesia hanya diperbolehkan terbang menuju satu bandara saja di Singapura. Hal yang sama berlaku bagi maskapai dari negara ASEAN lainnya.

Dalam hal kesiapan menghadapi ASEAN Open Sky, Singapura dianggap paling siap. Tak heran jika pada tahun 2007 Perdana Menteri Lee Hsien Loong dalam pembukaan pada 13th ASEAN Transport Ministers begitu menggebu-gebu mendorong percepatan berlakunya ASEAN Open Sky. Singapura sejak tahun 1960-an telah terbiasa menjalankan rezim Open Sky dengan maskapai dari negara-negara maju asal Eropa, Asia, dan Amerika. Dari sisi kesiapan infrastruktur bandara, Changi International Airport, Singapura, memiliki layanan Air Traffic Controller (ATC) yang mampu melayani lalu lintas udara di kawasan Asia Tenggara. Tak heran, jika Bandara Changi dianggap sebagai bandara poros/hub di Asia-Pasifik.

Bagaimana dengan Indonesia? Berdasarkan catatan tabloid Aviasi, dari sisi navigasi, hanya airport yang berada di bawah BUMN (Angkasa Pura I dan II) yang peralatan navigasinya cukup memadai. Sedangkan bandar udara  yang dikelola  Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Perhubungan masih minim, sehingga bisa membahayakan keselamatan penerbangan jika dioperasikan pada malam hari. Sementara dalam hal maskapai penerbangan, setidaknya Indonesia mempunyai dua perusahaan penguasa pasar domestik, yakni Garuda Indonesia (Garuda dan Citilink) dan Lion Air (Lion, Batik, Wings, Malindo, dan Thai Lion).

Sebagai sebuah rezim internasional, ASEAN Open Sky rencananya akan mendeklarasikan pasar tunggal ASEAN Single Aviation Market (ASAM) pada Desember 2015. ASAM sepenuhnya akan meliberalisasi perjalanan udara di antara negara-negara anggota di kawasan ini, yang memungkinkan negara-negara ASEAN dan maskapai yang beroperasi di wilayah tersebut untuk langsung mendapatkan keuntungan dari pertumbuh­an dalam perjalanan udara di seluruh dunia dan juga membebaskan pariwisata, perdagangan, investasi, dan jasa di antara negara-negara anggota.

Satu tahun bukanlah waktu yang panjang untuk mempersiapkan diri menghadapi ASEAN Open Sky. Jika Indonesia, dalam hal ini pemerintahan Jokowi gagal memenuhi janjinya untuk menyiapkan pengurangan biaya komponen, yang selama ini 70% didatangkan dari luar negeri, maka bukan tidak mungkin ASEAN Open Sky justru dimanfaatkan negara-negara tetangga untuk membunuh Indonesia.

Sumber gambar: wikipedia

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar