Mineral

Freeport Tidak Bayar Deviden, Negara Diam!

Membunuh Indonesia
Ditulis oleh Membunuh Indonesia

Freeport McMoran Indonesia (Freeport) merupakan perusahaan penghasil emas terbesar di dunia melalui tambang Grasberg. Freeport Indonesia telah melakukan eksplorasi di dua tempat di Papua. Tambang Erstberg dari tahun 1967 dan tambang Grasberg sejak tahun 1988 di kawasan Tembagapura, Kabupaten Mimika.

Pemerintah sangat mendukung keberadaan Freeport. Penandatanganan Kontrak Karya (KK) I pertambangan antara pemerintah Indonesia dengan Freeport pada tahun 1967 kemudian menjadi landasan aktivitas pertambangan Freeport. Bahkan UU Pertambangan Nomor 11/1967 yang disahkan bulan Desember 1967 yaitu delapan bulan setelah penandatanganan KK, menjadikan KK tersebut sebagai dasar penyusunannya.

Freeport tidak berkontribusi terhadap Indonesia, bahkan terhadap penduduk Mimika sendiri. Komposisi penduduk Kabupaten Mimika, tempat Freeport berada, terdiri dari 35% penduduk asli dan 65% pendatang. Menurut BPS, 41% penduduk Mimika miskin. 60% penduduk miskin tersebut adalah penduduk asli. Di Provinsi Papua sendiri, kemiskinan mencapai 80,07% atau 1,5 juta penduduk.

Pada rentang tahun 2012—2014, perusahan tambang emas dan tembaga milik Amerika ini tidak membayar deviden kepada pemerintah selaku pemilik sebagian sahamnya. Dampaknya adalah target Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2014 sebesar Rp40 triliun tidak tercapai. Sementara itu, setoran deviden yang mampu diberikan oleh 141 perusahaan negara lainnya diprediksi terbatas pada kisaran Rp37,5—38,5 triliun.

Ini jelas mengurangi pendapatan APBN dan merugikan negara. “Freeport itu tidak membayar deviden ke pemerintah pada 2012, 2013, 2014. Kacau!” ungkap Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, R Sukhyar hari Selasa kemarin (20/1/2015).

Jika sudah 3 tahun negara tidak menerima deviden yang menjadi hak dan kewajibannya, seharusnya hal ini menjadi tanda tanya besar. Mengapa pemerintah lamban menangani kasus ini dan tidak memperbaharui UU di Indonesia yang masih lemah kekuatan hukumnya terhadap pemegang saham minoritas dan kedaulatan atas tanah pertambangan rakyat?

Ini menjadi sesuatu yang dilematis bagi bangsa Indonesia selama ini, khususnya masyarakat Papua. Padahal, pertambangan yang sangat luar biasa besar ini mampu kita kelola sendiri tanpa campur tangan pihak asing.

Pemerintah tidak berdaya dan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pemberhentian kerja sama dengan pihak Freeport guna menyelamatkan harkat dan martabat seluruh bangsa Indonesia. Pemerintah telah terkontaminasi dan buta oleh jumlah dolar yang menggiurkan dari Freeport yang masuk ke kantong pribadi.

Jika memang negara memiliki proporsi hak meskipun minoritas atas deviden Freeport, ditambah dengan adanya rujukan kebijakan mengenai peraturan/etika di pasar modal yang diakui secara international tentang perlindungan terhadap hak pemegang saham, apakah negara sama sekali tidak memiliki kedaulatan di tanah airnya sendiri untuk menuntut hak?

Gambar foto: wikipedia

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar