Lain-Lain

Asing Menguasai 85% Saham BUMN

Membunuh Indonesia
Ditulis oleh Membunuh Indonesia

Mantan Sekretaris Menteri Negara BUMN, Muhammad Said Didu, mengatakan bahwa sekitar 85% saham BUMN yang berstatus Go Public di lantai bursa dikuasai pihak asing. Dalam diskusi di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, beberapa waktu lalu, Didu menyatakan, “Walau dikuasai asing, kepemilikan tersebut tidak memiliki dampak negatif.”

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) besar sudah menjadi perusahaan terbuka, antara lain PT Telkom Tbk, PT Indosat Tbk, PT Semen Gresik Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Kimia Farma Tbk, PT Adhi Karya Tbk, PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Bukit Asam Tbk. Bahkan persaingan tidak sehat terjadi antara perusahaan bermodal negara, antara  PT Perusahaan Gas Negara Tbk (berkode saham PGAS) dengan PT Pertamina dalam tender distribusi minyak dan gas ke SPBU. Meski PGN tidak lagi diangap sebagai perusahaan plat merah karena 43,04% saham telah dimiliki publik yang di antaranya 82% dimiliki pihak asing, namun dalam sudut pandang kedaulatan, persaingan ini jelas meruntuhkan kesatuan bangsa.

Dengan 85% saham dimiliki asing maka keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan negara akan lari ke luar negeri, tidak digunakan untuk membiayai proyek pembangunan dalam negeri.

Didu berpendapat bahwa tingginya kepemilikan asing di perusahaan BUMN harus disikapi dengan memberikan insentif fiskal pada para investor asal Indonesia, di antaranya berupa kemudahan kredit perbankan untuk meningkatkan kemampuan akuisisi para pelaku usaha dalam negeri. “Orang Indonesia harus ditingkatkan kemampuannya. Jadi bisa mendapatkan dividen atau menikmati keuntungan BUMN,” katanya

Peralihan kepemimpinan negara ke tangan Jokowi-JK tidak lantas menghentikan penjualan saham BUMN ke lantai bursa. Dalam waktu dekat, Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan menjual saham PTPN VII. Ditaksir Initial Public Offering (IPO) PTPN VII kemungkinan menjadi IPO holding BUMN terbesar sepanjang sejarah. Associate Director Investment Banking Mandiri Sekuritas, Muhammad Hanugroho, mengungkapkan, “Ini (penjualan) holding besar, bisa dibilang largest in the world. Total ekuiti holding saja Rp22 triliun. Bayangkan asetnya bisa Rp70-80 triliun.” Tren ini kelak diikuti oleh perusahaan perkebunan lainnya, padahal sektor perkebunan merupakan sektor penting guna memenuhi kebutuhan pangan nasional. Mimpi Jokowi untuk mewujudkan kedaulatan pangan pun semakin “jauh panggang dari pada api”.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno, sejauh ini belum memberi sinyal akan melakukan pembelian kembali saham BUMN dari pihak asing. Meski ada tuntutan dari DPR untuk membeli kembali saham PT Indosat Tbk.

Langkah berbeda dilakukan pemerintah awal tahun ini, Presiden Joko Widodo berencana menyuntikkan dana ke perusahaan plat merah yang bergerak di sektor infrastruktur. “Kita sedang bangun kepercayaan. Kita punya ruang fiskal yang longgar dari kebijakan BBM subsidi, kita alihkan ruang fiskal itu untuk proyek infrastruktur, sehingga kita akan suntik modal ke perusahaan-perusahaan BUMN dalam mempercepat infrastruktur,” ujar Presiden Joko Widodo di Gedung BEI, Jakarta, Jumat (2/1).

Perusahaan infrastruktur yang rencananya mendapat dukungan pemerintah antara lain PT Waskita Karya, PT Wijaya Karya, dan PT Hutama Karya.

Bagaimana mungkin pada satu sisi pemerintah semakin getol menjual saham perusahaan berplat merah di sektor-sektor produktif dan vital seperti energi dan pangan, sementara di sisi lain menyuntik insentif fiskal yang besar pada sektor pendukung seperti infrastruktur. Berdasarkan pengalaman, kebijakan infrastruktur sentris ini merupakan resep yang biasa digunakan lembaga-lembaga internasional seperti IMF, ADB, World Bank, dll., untuk meminimalkan peran negara dalam menyejahterakan rakyatnya. Indonesia pada akhirnya akan menjadi sekedar negara penjaga malam (watchdog state).

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar