Industri Hasil Tembakau

Pasang-Surut Kretek Sejak Hindia Belanda Hingga Rezim SBY

rokok
Membunuh Indonesia
Ditulis oleh Membunuh Indonesia

Geliat Kretek pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda
Industri kretek di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari nama H. Jamhari yang diyakini sebagai  penemu kretek pertama kali di dunia. Berkat temuan H. Jamhari pulalah, maka jutaan masyarakat Indonesia bisa mendapat topangan hidup. Negara memperoleh pendapatkan dari cukai tembakau dalam jumlah yang signifikan setiap tahunnya.  Pendek kata, kretek temuan H. Jamhari ini telah membawa berkah yang menyejahterakan jutaan orang Indonesia.

Pada masa penjajahan Belanda, bisnis tembakau merupakan sektor unggulan di mana pada tahun 1823, dari bumi Indonesia dihasilkan 160 ribu bal tembakau yang diekspor ke Eropa. Pada saat yang sama, pemerintah Belanda menginvestasikan 1,7 miliar gulden dananya di Indonesia untuk menanam tembakau. Selanjutnya pada 1830, pemerintah Hindia Belanda mulai mengembangkan program tanam paksa (cultuurstelsel), untuk mengintensifkan hasil produk pertanian dan perkebunan.

Tanam paksa adalah ide buruk. Sebab petani yang memiliki lahan, harus menyediakan 20 persen dari luas lahannya dan menanam, mengolah, serta menyerahkan hasil panennya pada pemerintah Hindia Belanda. Sedangkan bagi yang tidak memiliki lahan pertanian, diwajibkan untuk menjalani kerja paksa tanpa upah di perkebunan-perkebunan milik pemerintah Hindia Belanda selama 66 hari (20 persen dari jumlah hari dalam setahun). Pada masa tanam paksa ini, tembakau menjadi tanaman unggulan yang penting, perkebunan tembakau semakin banyak merebak di Sumatera, Jawa, Ternate, dan Bali.

Sekalipun tanam paksa ini banyak menimbulkan kerugian bagi para petani, namun pada sisi lain dia juga mengajarkan pada petani tentang modernisasi pertanian. Selain itu, tanam paksa ini juga membantu persebaran tanaman tembakau di Indonesia. Juga semakin mengenalkan cara mengonsumsi tembakau kepada masyarakat secara luas, setelah sebelumnya tembakau hanya dikonsumsi oleh kalangan raja dan bangsawan saja.

H. Jamhari memberikan sumbangsih penting pada cara mengonsumsi tembakau secara lebih praktis.  Dia juga berhasil memberikan nilai tambah pada tembakau, berupa peningkatan cita rasa dan khasiat tembakau yang dipadu dengan racikan cengkehnya. Bahkan temuan H. Jamhari ini pada akhirnya memberi inspirasi pada industri kretek di Indonesia hingga saat ini.

Sejarah mencatat, Nitisemito dan Kota Kudus adalah cikal-bakal dari industri kretek modern.  Nitisemito adalah orang pertama yang memberi merk pada kretek buatannya dan menjualnya secara bebas. Pada tahun 1908, Nitisemito mendaftarkan “NV Bal Tiga Nitisemito” sebagai perusahaan produsen kretek secara resmi pada pemerintah Hindia Belanda. Dengan desain dan kemasan produk yang menarik, dalam sekejap, kretek cap “Bal Tiga” mampu merajai pasar rokok di Indonesia.

Industri kretek semakin meluas. Pada tahun 1909 mulai berdiri pula industri kretek di Blitar, menyusul Kediri pada tahun 1911 dan Surabaya pada  tahun 1914. Meletusnya perang dunia I pada 1914 – 1918 tidak menyurutkan geliat industri kretek Indonesia. Namun persaingan antar pemilik pabrik rokok, telah menimbulkan kerusuhan rasial di Kudus pada 31 Oktober 1918.

Pada mulanya, industri kretek hanya dilakukan oleh kalangan pribumi. Namun melihat potensi keuntungan dari bisnis kretek yang luar biasa, maka mulai banyak penduduk keturunan Tionghoa yang mencoba merambah bisnis ini. Masuknya pengusaha Tionghoa ini memicu ketegangan dengan pengusaha pribumi yang akhirnya memicu kerusuhan tersebut.

Sebagai akibat dari kerusuhan tersebut, banyak orang menjadi korban, rumah dan pabrik kretek dibakar. Pemerintah Hindia Belanda yang tidak menyukai kemajuan usaha pribumi, lantas memenjarakan banyak pengusaha kretek pribumi sebagai buntut dari kerusuhan tersebut.  Pemenjaraan pengusaha kretek pribumi ini menyebabkan industri kretek di Kudus mengalami kemunduran. Situasi ini dimanfaatkan secara jeli oleh pengusaha kretek keturunan Tionghoa untuk melipatgandakan produksinya guna mengisi kekosongan produksi kretek di pasaran.

Pada tahun 1924, industri kretek di Kudus mulai pulih. Ini ditandainya dengan kembali banyaknya perusahaan kretek yang berdiri. Di mana pada tahun itu setidaknya tercatat ada 35 perusahaan kretek di Kudus. Jumlah perusahaan tersebut semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada 1925 terjadi sedikit peningkatan, di mana tercatat ada 38 perusahaan kretek. Sedangkan pada 1928 terjadi peningkatan signifikan, di mana tercatat ada 50 perusahaan kretek di Kudus.

Sementara itu, geliat bisnis tembakau ini juga mulai dilirik oleh investor dari Inggris dan Amerika. Pada tahun 1923 berdiri “British American Tobacco” yang mendirikan pabrik di Cirebon dan memproduksi rokok putih, rokok tanpa cengkeh. Empat tahun kemudian BAT mendirikan pabrik serupa di Surabaya. Pada tahun 1931, produksi rokok putih yang dihasilkan BAT berhasil melampaui produksi kretek yang dihasilkan oleh seluruh pabrik kretek yang ada di Indonesia.  Di mana pada tahun itu, produksi rokok putih BAT mencapai 7 miliar batang, sedangkan produk kretek yang dihasilkan semua pabrik di Indonesia hanya mencapai 6,95 miliar batang.  Selain itu, BAT masih mengimpor rokok putih dari luar negeri sebesar 100 juta batang. Jadi total rokok putih yang beredar pada tahun itu sebesar 7,1 miliar batang. Kretek mulai dapat pesaing serius.

Jatuhnya bursa saham New York pada 1929 dan diobralnya belasan juta saham di Wall Streeet, menandai zaman baru kehancuran ekonomi dunia.  Masa itu disebut dengan depresi ekonomi. Imbasnya ternyata juga terasa sampai ke Hindia Belanda (Indonesia). Pendapatan pemerintah Hindia Belanda menurun tajam, sebab depresi ekonomi yang terjadi secara global telah memiskinkan ratusan juta orang di berbagai belahan dunia yang berakibat pada menurunnya daya beli dan mengganggu perdagangan luar negeri.  Guna menutupi berkurangnya pendapatan tersebut, maka pemerintah Hindia Belanda untuk pertama kali memungut pajak atas semua hasil tembakau produksi pabrik. Pemerintah Hindia Belanda mengutip pajak 20 persen atas produk komoditi ini. Pabrik pengolah tembakau selanjutnya diwajibkan membeli bandrol pajak untuk dilekatkan pada produknya.

Kebijakan ini menyebabkan kenaikan pada harga jual kretek. Akibatnya, masyarakat tidak sanggup membelinya dan kembali pada tradisi linting sendiri. Produksi dan peredaran kretek selanjutnya mengalami penurunan hingga hanya berada pada level 6 miliar batang di tahun 1932. Pukulan ini sangat dirasakan oleh pengusaha kretek skala kecil yang kemudian pada gulung tikar.

Industri kretek sedikit diuntungkan dan merasa terlindungi setelah kebijakan pemungutan pajak tersebut direvisi. Tekanan Volksraad pada waktu itu berhasil memaksa pemerintah Belanda untuk memungut pajak tembakau secara diferensial. Di mana pemerintah Hindia Belanda akhirnya mengenakan bandrol pajak yang lebih tinggi terhadap jenis rokok putih dan bandrol pajak yang lebih rendah untuk kretek.  Kebijakan ini menyebabkan industri kretek mulai bergairah menggeliat dan berhasil meningkatkan produksinya menjadi 8,43 miliar batang pada 1934. Bahkan kapasitas produksi kretek juga semakin meningkat secara signifikan, setelah pada 1935 pemerintah mengeluarkan aturan tentang harga jual minimal untuk rokok putih.  Setidaknya hingga tahun 1939 produksi kretek tercatat mencapai 15,14 miliar batang. Peningkatan produksi tersebut terus terjadi hingga akhir kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda dan digantikan oleh pendudukan balatentara Jepang di Indonesia.

Geliat Bulan Madu Kretek dengan Republik Baru
Tidak ada banyak hal terkait kretek yang bisa diungkap dari masa pendudukan Jepang di Indonesia yang singkat.  Sebab Jepang hanya tertarik pada penaklukan dan memenangkan perang. Bagi Jepang, semua hal harus bisa dimanfaatkan untuk menopang kegiatan perang. Guna memenuhi kebutuhan akan minyak pelumas, maka Jepang merombak sebagian besar perkebunan yang ada dan diganti dengan tanaman pohon jarak. Pada masa pendudukan Jepang ini, hasil produksi perkebunan Indonesia merosot sampai 80 persen.

Perkebunan tembakau dan cengkeh termasuk yang dikorbankan di sini. Akibatnya, produksi tembakau dan cengkeh turun signifikan, harga tembakau dan cengkeh sebagai bahan baku kretek menjadi mahal. Impor dilarang. Situasi ini memaksa pengusaha kretek untuk menggunakan bahan baku yang masih mereka punyai saja. Sekalipun tidak ada catatan resmi, namun dapat diperkirakan bahwa produksi kretek pada masa pendudukan Jepang ini juga mengalami penurunan drastis. Bahkan karena tiadanya cengkeh, banyak perusahaan kretek yang menggunakan garam sebagai pengganti cengkeh, guna mempertahankan bunyi “keretek-keretek” ketika kretek produksinya dibakar.

Tidak hanya itu, pemerintah pendudukan Jepang juga banyak menyita perusahaan yang ada. Termasuk perusahaan yang memproduksi kretek. NV Bal Tiga Nitisemito menjadi salah satu perusahaan yang disita Jepang. Masa pendudukan Jepang adalah masa kematian bagi industri dan perkebunan, termasuk pula industri kretek.

Setelah Jepang angkat kaki dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus 1945, upaya pemulihan ekonomi Indonesia termasuk merevitalisasi industri kretek mulai dilakukan. Sekalipun harus menghadapi agresi Belanda, namun pada 1947 impor cengkeh dan tembakau untuk dapat memenuhi kebutuhan bahan baku industri kretek bisa dilakukan. Sayangnya, keberadaan  tembakau dan cengkeh impor itu belum bisa diakses oleh semua industri kretek secara baik. Sebab situasi yang belum aman dan pertempuran sesekali masih saja terjadi. Hanya industri kretek yang berada di daerah yang dikuasai Belanda sajalah yang bisa mengaksesnya, terutama yang berada di Surabaya, Malang, dan Semarang.

Pengakuan resmi Kerajaan Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember 1949 merupakan fajar harapan bagi industri kretek. Tidak ada lagi blokade yang menghambat industri kretek untuk dapat mengakses bahan baku. Industri kretek kembali berkembang. Pemerintah tinggal meneruskan kebijakan pemerintah Hindia Belanda dalam memungut bandrol pajak atas produk tembakau.  Dalam kurun 10 tahun, pendapatan negara dari cukai tembakai meningkat secara fantastis. Jika pada 1952 cukai tembakau yang didapat negara masih berada pada kisaran 47 juta rupiah, maka pada 1962 pendapatan negara dari sektor ini bisa meningkat tajam jadi 920 juta rupiah.

Hal tersebut menandakan telah terjadi perkembangan yang menggembirakan pada  bisnis kretek tersebut. Selain meningkatnya pendapatan negara dari cukai tembakau, kemerdekaan Indonesia juga membuat industri kretek semakin meluas dan tidak terkonsentrasi di Jawa saja.  Industri kretek juga menyebar ke daerah Sumatera. Bali, dan Lombok.  Ini menyebabkan jumlah produksi kretek secara nasional meningkat, bahkan pada tahun 1963 mencapai 20,71 miliar batang.

Regulasi perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintahan Republik Indonesia ternyata juga berpihak pada industri kretek.  Pada tahun 1950, pemerintah menetapkan pajak untuk rokok yang dibuat dengan mesin sebesar 50 persen dari harga eceran, adapun rokok yang dibuat dengan tangan hanya dikenai pajak 40 persen.  Pada tahun 1959, kebijakan pajak tersebut diperbaiki lagi. Rokok buatan mesin dikenai pajak 50 persen dan rokok buatan tangan dikenai pajak 20 persen. Selain itu pemerintah juga melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan asing yang ada di Indonesia, termasuk prabrik rokok putih BAT.

Terjadinya pergolakan politik pada 1965 yang mengakhiri supremasi rezim orde lama telah membawa wajah lain pada industri kretek tanah air. Tampilnya rezim baru di Indonesia yang menamakan dirinya dengan orde baru, telah merubah kiblat negara ini untuk berpaling ke arah Barat. Kucuran dana dari bank dunia untuk membantu republik ini, diberikan dengan serangkaian persyaratan yang harus dipatuhi. Selain ide tentang liberalisasi ekonomi yang ditandai dengan pembukaan keran investasi asing selebar-lebarnya, persyaratan lain adalah pengembalian perusahaan asing yang sebelumnya telah dinasionalisasi.  Di antara perusahaan asing yang minta dikembalikan itu adalah BAT, yang sebelumnya jadi produsen rokok putih terbesar di Indonesia.

Segera setelah dikembalikan, pada tahun 1968 BAT melesat cepat menjadi lokomotif penarik gerbong yang sarat dengan muatan rokok putih.  Citra dan prestise yang dibawa rokok putih, dengan segera berhasil mendesak kretek. Sebab sedari awal memang terjadi segmentasi bahwa rokok putih banyak diminati oleh orang kaya dan rokok kretek banyak diminati oleh kalangan rakyat kebanyakan. Rokok putih berhasil mengangkat dirinya sebagai simbol status sosial masyarakat.  Maka tidak mengherankan jika pada 1970, BAT dengan rokok putihnya semakin merangsek dominasi kretek dan berhasil menguasai 40 persen pasar rokok nasional.

Perlu digarisbawahi, BAT hanyalah satu perusahaan rokok asing, dan dia sanggup mengeruk 40 persen pasar rokok nasional. Adapun sisanya yang 60 persen, diperebutkan oleh puluhan bahkan ratusan industri kretek dari berbagai skala. Dalam hal pertarungan antara rokok putih melawan kretek, memang kretek masih di atas angin. Namun jika dicermati perusahaan rokok apa saja yang melakukan pertarungan itu, maka BAT adalah perusahaan yang paling kuat bahkan luar biasa kuat.

Angin segar sedikit bisa dinikmati produsen kretek ketika pada tahun 1970 itu pula pemerintah mencanangkan swasembada cengkeh untuk mengurangi impor. Selanjutnya pada 1974, pemerintah mulai menyalurkan pinjaman lunak untuk industri kretek dan mengizinkan penggunaan mesin pembuat rokok pada industri kretek. Tidak berselang lama berdirilah perusahaan kretek dengan mesin modern seperti: Djarum pada 1976, Gudang Garam pada 1978, dan Sampoerna pada 1984. Ketiga perusahaan tersebut menyusul Bentoel yang telah eksis dengan mesin dan pabrik modern sejak 1968. Sejak waktu itulah publik mulai mengenal kretek yang menggunakan filter.

Kemasan yang lebih bagus serta penggunaan filter, membuat geliat kretek kembali bangkit. Secara perlahan kretek berhasil merangsek dan menekan peredaran rokok putih yang sudah lebih dahulu menggunakan filter. Kalangan atas yang semula mengonsumsi rokok putih, kini berangsur mulai beralih ke kretek filter yang memang memiliki cita rasa yang lebih nikmat dan lebih Indonesia.

Selain itu, program transmigrasi yang dicanangkan pemerintah ternyata juga memberi andil besar bagi penyebaran kretek ke seantero tanah air. Sebab orang Jawa yang kemudian tersebar ke berbagai penjuru Indonesia itu, sebelumnya adalah konsumen kretek. Maka dengan sendirinya program transmigrasi tersebut juga membantu penyebaran dan distribusi kretek di seluruh Indonesia.  Tidak mengherankan jika hingga tahun 1990-an, kretek terutama kretek filter bisa kembali merajai pasar rokok di Indonesia.

Detik Kematian Kretek di Tangan Presiden SBY
Proyek swasembada cengkeh yang dicanangkan Soeharto pada tahun 1970-an membuahkan hasil. Selain terjadi perluasan lahan yang signifikan, produksi cengkeh nasional juga berhasil ditingkatkan secara fantastis. Jika pada tahun 1970 luas lahan cengkeh hanya 82.387 hektar, maka pada tahun 1990-an luas areal lahan cengkeh bisa ditingkatkan menjadi 724.986 hektar.  Ini berarti produksi cengkeh juga berlipat ganda hingga hampir sepuluh kali lipat. Proyek ini juga mengukuhkan Indonesia pada posisi negara penghasil cengkeh terbesar di dunia, melampaui Zanzibar dan Madagaskar.

Dengan demikian, industri kretek Indonesia semakin tinggi kandungan lokalnya. Bahkan hingga kini, 96 persen bahan baku kretek bisa dipenuhi dari potensi sumber daya dalam negeri. Industri kretek kemudian menjadi industri unggulan mandiri, yang bahan bakunya tidak tergantung lagi pada impor. Bahkan industri kretek menjadi industri dalam negeri yang terbukti paling tangguh dalam menghadapi krisis moneter yang melanda dunia, termasuk ketika krisis melanda Indonesia pada tahun 1997.

Namun kini, kretek harus berhadapan dengan kekuatan asing yang bermaksud membunuhnya. Tersebutlah agenda global anti-tembakau dengan Proyek Prakarsa Bebas Tembakau (Tobacco Free Inisiative) WHO. Prakarsa ini merupakan salah satu dari tiga Cabinet Project yang diprioritaskan WHO yang secara resmi diluncurkan bulan Juli 1998.  Misi dari prakarsa ini adalah mengontrol perdagangan tembakau tembakau dunia melalui kebijakan regulasi nasional.

Proyek ini memberikan gambaran konkret dari perubahan arah kebijakan WHO, untuk mulai merambah ke dalam ranah politik, dan menjadikan masalah kesehatan publik (public health) sebagai agenda politik, baik di tingkat internasional, regional, maupun nasional.  Proyek ini juga menekankan pentingnya menggalang kekuatan dukungan lewat apa saja, misalnya badan-badan PBB, institusi finansial internasional, civil society, pemerintah, pihak swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat secara umum.

Selanjutnya WHO menetapkan arah strategis sebagai berikut: Pertama, WHO mengembangkan dirinya jadi badan internasional yang memiliki otoritas untuk mengatur gaya hidup warga masyarakat dunia. Kedua, mendorong lahirnya rezim kebijakan kesehatan (health policy) yang berusaha menentukan gaya hidup ideal menurut versi WHO, di antaranya larangan merokok. Ketiga, menempatkan tembakau sebagai sumber dari segala penyakit, kematian berjuta manusia, dan kehancuran ekonomi.

Hipotesa mutakhir dari tiga langkah strategis WHO tersebut adalah dengan menyebut kebiasaan merokok sebagai suatu penyakit yang harus diobati. Ini berarti WHO telah memperlakukan para perokok sebagai orang sakit. Asumsi ini bisa kita dapat dari penggunaan istilah-istilah seperti “terapi”, “cessation”, “medical treatment”, dan regulasi beserta tindakan pengisolasian untuk para perokok. Perlu dicatat, menyatakan merokok sebagai penyakit dan memperlakukan para perokok sebagai orang sakit akan membawa konsekuensi tentang upaya penyembuhan bagi para perokok.

Di sinilah kebohongan WHO bisa dikuak. Dengan menyebut merokok adalah penyakit maka diperlukan treatment khusus dan obat-obat Nicotine Replacement Therapy (NRT) untuk membebaskan para perokok dari penyakit itu. Inilah misi penting tersembunyi yang diemban WHO, di mana dia harus memasarkan treatment dan obat-obat NRT yang diproduksi dan dijual oleh korporasi-korporasi farmasi multinasional, ke seluruh negara-negara yang ada di dunia. Kepentingan industri farmasi dunia, berada di balik WHO. Mereka mengendalikan WHO agar bisa mengatur negara-negara di dunia untuk mengeluarkan aturan tentang rokok yang menguntungkan industri farmasi secara material.

Di Indonesia, WHO yang jadi agen industri farmasi berhasil memaksa pemerintahan Presiden Habibie untuk mengeluarkan PP 81/1999, yang menandai ditabuhnya era perang global terhadap tembakau di Indonesia. Keluarnya PP tersebut, bukan saja mewakili kepentingan industri farmasi dunia, tetapi juga mewakili kepentingan 2 perusahaan rokok putih, yaitu BAT dan Philip Morris. Rokok putih diuntungkan dengan adanya PP tersebut, sebab di sana juga diatur tentang batas maksimal kandungan nikotin dan tar yang hanya bisa dipenuhi oleh rokok putih, bukan kretek.

PP warisan Habibie tersebut lantas diamandemen oleh Presiden Gus Dur. Gus Dur melihat adanya pasal tentang kandungan tar dan nikotin akan membahayakan kehidupan dan masa depan kretek. Maka PP 81/1999 tersebut selanjutnya diamandemen dan digantikan dengan PP 38/2000, yang mengatur masa penyesuaian kadar nikotin dan tar dalam sebatang rokok. Di mana bagi rokok putih diberi waktu 2 tahun, sigaret kretek mesin (SKM) diberi waktu 7 tahun, dan sigaret kretek tangan (SKT) diberi waktu 10 tahun untuk penyesuaian.

Sekalipun PP 38/2000 tersebut juga memberikan kelonggaran bagi industri kretek, namun Presiden Megawati melihat PP itu masih berpotensi mengubur industri kretek nasional. Maka melalui PP 19/2003, Presiden Megawati melakukan amandemen terhadap PP 38/2000. Dalam amandemennya, aturan mengenai batasan kandungan nikotin dan tar, dihapuskan sama sekali. Namun perusahaan rokok dan kretek tetap diwajibkan untuk mencantumkan kadar kandungan nikotin dan tar pada tiap kemasannya. PP 19/2003 ini menjadikan industri kretek, bisa bernafas lega kembali.

Namun demikian, industri farmasi dan industri rokok putih tetap saja menyuarakan isu tentang perlunya pengontrolan terhadap tembakau dengan kepentingan yang tetap sama yakni mengubur industri kretek selamanya. Mereka membiayai berbagai lembaga dan perorangan untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi tentang pentingnya kontrol terhadap tembakau. Dalam sekejap di Indonesia bermunculan tokoh-tokoh anti-tembakau, yang menyuarakan spekulasi bahaya tembakau bagi kesehatan. Kampanye anti-tembakau untuk beberapa saat bisa bersuara lantang tanpa tandingan. Hingga akhirnya asumsi bahwa tembakau berbahaya bagi kesehatan dan penyebab kematian, nyaris mendapat pembenaran secara umum.

Hasil kampanye dan lobi-lobi yang dilakukan kelompok anti-tembakau ini pun pada akhirnya menuai hasil. Dalam waktu singkat, belasan provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia mengeluarkan peraturan daerah (perda) yang intinya melarang aktivitas merokok pada kawasan-kawasan tertentu. Hebatnya lagi, perda-perda anti-rokok ini juga mencantumkan sanksi denda dan pidana penjara bagi siapa pun yang melanggarnya. Akibatnya, kehidupan perokok jadi semakin terancam, perokok bisa saja jadi pesakitan dan harus meringkuk di penjara hanya karena ketahuan merokok pada tempat yang salah.  Kehadiran perda anti-rokok semacam itu dimaksudkan untuk makin mempersempit ruang gerak perokok.

Belum cukup dengan itu, pemerintah RI selanjutnya mengeluarkan UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam UU tersebut terdapat pasal-pasal mengenai rokok, adanya pasal-pasal tentang rokok dalam UU Kesehatan tersebut semakin menunjukkan kesaktian WHO dalam mengintervensi produk perundangan Indonesia. Asumsi WHO bahwa “kebiasaan merokok” itu sendiri adalah suatu “penyakit” dengan sendirinya telah mendapat pembenaran dari pemerintah.

Paralel dengan asumsi WHO dan sebagaimana lazimnya proyek pemberantasan suatu penyakit atau epidemi, maka pemberantasan rokok menjadi sah untuk dilakukan. Sebab, rokok adalah biang dari penyakit merokok. Namun akal sehat kita akan memberitahu kita, bahwa asumsi WHO tersebut mengada-ada dan hanya mewakili kepentingan industri farmasi guna memasarkan produk treatment untuk menggantikan rokok. Sebab treatment yang diproduksi industri farmasi tersebut, anehnya juga berbahan nikotin. Suatu zat yang sama, dan ada pada kandungan rokok.

Ironis memang, kretek sebagai suatu industri unggulan dan orisinil karya anak bangsa yang menggunakan bahan baku lokal serta tahan terhadap krisis, harus dikebiri dengan berbagai peraturan yang didasarkan pada asumsi dan kepentingan asing.  Sektor industri yang jadi topangan hidup jutaan orang di Indonesia, dipaksa takluk pada kepentingan asing dengan memanfaatkan antek kolaborator dalam negeri.  Kebijakan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang lalu terhadap industri kretek menunjukkan manifestasi kebodohan yang menyedihkan. Sebab, pemerintah Hindia Belanda yang menjajah Indonesia pun, memiliki perhatian tinggi dan berusaha mengembangkan potensi industri kretek ini, mengingat manfaat sosial dan ekonomi yang dibawanya bagi masyarakat luas.

Pemerintah penjajahan Belanda saja bisa memberikan perhatian dan perlindungan kepada industri kretek. Pemerintahan SBY yang lalu tidak bisa. Apakah pemerintahan Jokowi-JK sekarang bisa?

Sumber gambar: Eko Susanto via Flickr

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar