Mineral

Mafia Migas dan Kepentingan Asing dalam UU Migas Nasional

Presiden Soeharto menandatangani Letter of Intent (LoI) pada tanggal 15 Januari 1998, diawasi Direktur Pelaksana IMF, Michel Comdessus
Membunuh Indonesia
Ditulis oleh Membunuh Indonesia

Sektor minyak dan gas (migas) Indonesia, dari hulu ke hilir, dikuasai oleh kepentingan asing, dengan memanfaatkan kekuasaan dan celah dalam aturan. Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara hanya menguasai 15% produksi minyak mentah di Indonesia, persentase ini bahkan di bawah korporasi multinasional asing asal Amerika Serikat, Conoco Philips, yang mencapai angka 18%. Share operator blok di Indonesia dibagi perusahaan asing lain, di antaranya; Exxon Mobil 9%, Chevron 3%, British Petroleum 3%, PetroChina 5%, Vico 6%. Kondisi ini merupakan implikasi dari penerapan UU No.22 Tahun 2001 yang berbau neoliberal dan sarat kepentingan asing.

Sejak tahun 2004, Indonesia menjadi importir minyak. Produksi atau lifting minyak menurun drastis dari 1,5 juta barrel perhari (bph) pada 1980-an ke 0,8 juta bph tahun ini. Di sisi lain, konsumsi minyak bumi mencapai 1,2 juta bph dan terus meningkat. Selain sebab natural maturation dari sumur penggalian minyak yang dikelola Pertamina, tingkat konsumsi minyak bumi tidak sebanding dengan peningkatan produksi minyak dalam negeri akibat Kontrak Kerja Sama (KKS) yang menguntungkan kepentingan asing. Pertamina harus membeli 85% jatah negara atas minyak di negeri sendiri dari operator blok yang mayoritas dikuasai asing. Sisanya, 15%, harus dibeli melalui trader yang ditentukan badan yang ditunjuk Kementrian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), BP Migas, yakni Pertamina Energy Limited lte (Petral). Kondisi yang lebih memprihatinkan adalah Pertamina harus membeli minyak berdasarkan Indonesian Crude Price (ICP) yang sepenuhnya bergantung pada mekanisme pasar.

Petral yang didirikan pada 1969 merupakan perusahaan Joint Venture Pertamina dan konsorsium perusahaan minyak Amerika Serikat, diakusisi penuh Pertamina pada 2001. Meski dianggap anak perusahaan Pertamina, Petral sesungguhnya menjadi corong asing dalam mencekik kedaulatan migas nasional. Caranya dengan memonopoli pengelolaan dan pengembangan pasar untuk minyak mentah dari Indonesia dan produk minyak lainnya yang akan disalurkan ke Pertamina. Seperti diakuinya di laman resmi Petral, Petral memperdagangkan produk minyak perusahaan Indonesia (Pertamina) juga perusahaan asing untuk menyalurkan minyak bagi Pertamina. Tugas Petral adalah untuk memenuhi kebutuhan permintaan minyak di Indonesia. Maka bisa disimpulkan, Petral adalah agen asing yang bekerja atas nama Indonesia.

Bukan tanpa sebab Petral diakuisisi. Semasa krisis ekonomi pada tahun 1997, Presiden Soeharto menandatangai Letter of Intent (LoI) program penyelamatan ekonomi Indonesia dengan IMF, yang pada intinya mewajibkan pemerintah untuk merestrukturisasi dan meliberalisasi sektor-sektor perekonomian di Indonesia. Bab khusus tentang Energi dan Sumberdaya Mineral dalam LoI ini menodong pemerintah untuk merasionalisasi Pertamina menjadi Badan Usaha yang diperlakukan setara dengan badan usaha non-pemerintah, swasta.

Penerapan LoI ini ke dalam produk hukum nasional terjadi pada 2001, yang mana pemerintah mengesahkan UU No.22 Tahun 2001. Selain IMF, UU ini dipengaruhi campur tangan Amerika Serikat melalui United States Agency for International Development (USAID). Reformasi regulasi sektor energi di Indonesia tertuang dalam dua dokumen berjudul Energy Sector Govenance Strenghened dan Energy Sector Reform. Secara terbuka, dokumen USAID ini menyatakan keterlibatannya dalam memberi bantuan dana untuk merombak regulasi energi di Indonesia. Di antaranya bantuan fiskal pada tahun 2001 untuk menciptakan sektor energi yang lebih efisien dan transparan. Bantuan meliputi: pendampingan USAID dalam perancangan undang-undang minyak dan gas baru, kebijakan penentuan harga, kebijakan pencabutan subsidi, hingga donor untuk program-program organisasi, masyarakat sipil, media, dan universitas yang mendukung “rasionalisasi” sektor energi di Indonesia.

Undang-undang migas benar-benar pro-asing dan membunuh Indonesia.

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar