Pangan

Kepentingan Asing Menghadang Kemandirian Beras Nasional

petani
Membunuh Indonesia
Ditulis oleh Membunuh Indonesia

Pemerintahan Jokowi berambisi mewujudkan kemandiran (swasembada) pangan nasional dalam waktu tiga tahun. Pernyataan ini muncul pasca kunjungan Jokowi ke forum ASEAN Summit November lalu. Saat itu Presiden Vietnam, Truong Tan Sang, memberikan tawaran pada Indonesia untuk membeli beras hasil produksi Vietnam lagi. Segera setibanya di tanah air, Jokowi langsung memanggil Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, dan memerintahkan untuk menghentikan impor beras.

Isu kemandirian pangan sudah lama redup di balik isu ketahanan pangan (food security) yang selama masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono digalakkan. Jika kemandirian pangan berarti seluruh pengusahaan pangan nasional dipenuhi dari hasil pangan negeri sendiri, maka ketahanan pangan hanya menuntut keterpenuhan akses masyarakat pada hasil pangan. Maka, kemandirian pangan tidak bisa disamakan dengan ketahanan pangan, karena dengan ketahanan bisa diartikan pemerintah dapat melakukan upaya apa pun asalkan kebutuhan pangan nasional terpenuhi, termasuk melalui impor pangan dari negara asing.

Itikad pemerintah untuk membalikkan paradigma yang selama ini dijalankan pemerintahan sebelumnya untuk mengembalikan kemandirian pangan disampaikan pada acara penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara di Subang, Jawa Barat, Jumat (26/12).

“Saya terus terang sangat geregetan. Negara yang sangat kaya, sangat luas sawahnya, tapi masih impor,” kata Jokowi kepada para penerima.

Sebab utama sektor pangan tak pernah memperoleh kemandirian di negeri sendiri adalah kuatnya cengkeraman para mafia pangan, salah satunya mafia beras, yang sarat kepentingan asing. Pintu bagi mafia beras mulai terbuka sejak penandatanganan Washington Consensus pada tahun 1997, pemerintah Soeharto pada saat itu setuju untuk menandatangani klausul dengan IMF untuk merestrukturisasi sektor pangan nasional. Ketiga poin utamanya: (1) reformasi lembaga pangan Indonesia, yaitu Badan Urusan Logistik atau Bulog, (2) deregulasi pertanian termasuk penurunan tarif dan pencabutan subsidi domestik, (3) penjualan beras dengan harga murah (di bawah harga pasar). Pada intinya, Letter of Intent ditandatangani pemerintah saat itu dengan IMF untuk meliberalisasi investasi dan perdagangan pangan dan meningkatkan privatisasi. Monopoli Bulog terhadap beras sejak saat itu dihapuskan.

Pada tanggal 11 september 1998, di bawah tekanan inflasi, pemerintah Indonesia menandatangani LoI lainnya dengan IMF. Dokumen yang berjudul Seven Points Strategy fo Rice mewajibkan pemerintah untuk membuka keran impor beras guna menstabilkan harga pasar. Selain IMF, lembaga internasional lainnya yang giat mempreteli kedaulatan pangan nasional adalah Asian Development Bank (ADB). Sejak tahun 1967, ADB secara rutin memberikan bantuan teknik (Technical Assistance) pada sektor pertanian dan sumber daya alam. Hingga Maret 2008, pinjaman ADB pada sektor pertanian telah mencapai angka US$278 juta, dengan US$900.000 di antaranya hibah dari pemerintah Jepang. Seperti pepatah mengatakan “tidak ada makan siang gratis”, maka beragam bentuk bantuan, teknis dan finansial, ini meminta timbal balik dalam bentuk pembayaran hutang (debt servicing) dan produk hukum nasional yang disesuaikan permintaan pemberi hutang.

ADB dan IMF berperan besar dalam deregulasi sektor pertanian dari hulu ke hilir. Cakupan deregulasi meliputi penguasaan atas tanah, air, dan kekayaan alam di sekitarnya. Sektor agraria menjadi ujung tombak deregulasi pihak asing, Undang-undang Pokok Agraria (UUPA No.5/1960) sebagai payung hukum segala regulasi sektor agraria yang paling demokratis dan sesuai semangat Undang-Undang Dasar 1945 dipeti-eskan oleh berbagai amandemen yang didorong oleh ADB dan IMF. Bank Dunia pada 2004 meluncurkan skema liberalisasi sektor pertanian melalui Proyek Administrasi Pertanahan (Land Administration Project). Pada intinya, proyek ini memaksa pemerintah untuk membangun kerangka hukum pertanian, di antaranya mengatur pencabutan subsidi bagi petani beras dan perlakuan setara petani lokal dari berbagai kelas dengan perusahaan pertanian beras asing.

Kemandirian pangan hanya dapat terwujud jika pemerintah, dalam hal ini pemerintah Jokowi-JK, memiliki komitmen untuk mengembalikan regulasi yang telah diliberalisasi asing kepada semangat UUD 1945 Pasal 33 dan UUPA No.5/1960 yang sesuai dengan nilai-nilai kerakyatan. Jika tidak, seruan Jokowi untuk mewujudkan kemandirian pangan dalam waktu tiga tahun tersebut hanya menjadi isapan jempol belaka.

Sumber gambar: Eko Susanto via Flickr

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar