Mineral

Gunung Emas Papua Dirampok Asing

freeport
Membunuh Indonesia
Ditulis oleh Membunuh Indonesia

Pasca kemerdekaan Republik Indonesia, negeri ini pernah melakukan perjuangan hebat untuk memperebutkan sebuah daerah bekas Hindia Belanda: Irian Jaya Barat. Berbagai jalur diplomasi ditempuh untuk menegakkan kedaulatan negara. Tapi Belanda tetap mempertahankan Irian Barat sebagai jajahannya, bahkan memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam Konstitusinya pada 19 Pebruari 1952.

Setelah melalui perjuangan diplomasi, baik secara bilateral, Forum PBB, dan dukungan Asia-Afrika gagal, pemerintah RI menempuh jalan lain pengembalian Irian Barat, yaitu jalur konfrontasi. Upaya tersebut dilakukan secara bertahap, mulai dari pembatalan Uni Indonesia-Belanda, pembentukan pemerintahan sementara Provinsi Irian Barat di Soasiu (Maluku Utara), nasionalisasi perusahaan milik Belanda, hingga dilakukannya pemutusan hubungan diplomatik yang merupakan reaksi atas sikap Belanda yang tidak menghendaki penyelesaian secara damai.

Pada bulan April 1961, Belanda bahkan membentuk Dewan Papua. Dalam Sidang umum PBB September 1961, Belanda pun mengumumkan berdirinya Negara Papua dan mengajukan usulan dekolonisasi di Irian Barat, yang dikenal dengan ”Rencana Luns”.

Menindaklanjuti usaha licik Belanda itu, Presiden Soekarno pada 19 Desember 1961 mengumumkan ‘Tri Komando Rakyat’ (Trikora) dalam rapat raksasa di alun-alun utara Yogyakarta, yang berisi: Pertama, gagalkan berdirinya negara Boneka Papua bentukan Belanda. Kedua, kibarkan sang Merah Putih di Irian Jaya tanah air Indonesia. Ketiga, bersiap melaksanakan mobilisasi umum.

Setelah dikobarkannya Trikora, Indonesia melakukan operasi-operasi infiltrasi dengan mengepung beberapa kota penting di Irian Barat. Usaha ini mampu memakasa Belanda untuk bersedia menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia melalui Persetujuan New York yang membuka Irian Barat menjadi provinsi ke-26.

Sejak tahun 1963, secara politik status Papua beralih dalam pangkuan RI. Hal ini diperkuat dengan dukungan dari masyarakat Irian Barat yang menyatakan rakyat Irian ingin bergabung dengan Republik Indonesia melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969.

Secara de facto dan de jure, Irian Barat atau sekarang Papua, merupakan bagian dari RI. Tapi faktanya Indonesia masih terus terjajah oleh kekuatan ekonomi atau modal. Penjajahan ekonomi yang paling kentara adalah penguasaan terhadap sumber daya alam mineral dan energi. Perusahaan-perusahaan tambang dari berbagai negara datang untuk menguasai dan mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya, termasuk di bumi Papua.

Bumi Papua yang Indonesia rebut melalui perjuangan yang besar ternyata memiliki berbagai jenis tambang berlimpah. Pantas saja Belanda ngotot untuk mempertahankan Papua yang tanahnya mempunyai kandungan tembaga, emas, minyak, dan gas. Namun, sangat disayangkan ketika Indonesia berhasil mengusir Belanda, yang mengelola tambang ini bukan pemerintah kita melainkan Amerika melalui PT Freeport Indonesia. Jadilah kebanyakan orang Papua hanya menjadi penonton di kampungnya sendiri. Rakyat negeri ini menjadi miskin sedangkan bangsa asing bertambah kaya.

Hal ini tidak terlepas dari liberalisasi di sektor tambang dan migas yang dilakukan sejak orde baru. Ketika itu era orde baru melahirkan UU Penanaman Modal Asing, diikuti Kontrak Karya PT. Freeport Mcmoran dan PT. Inco Ltd, baru kemudian lahirnya UU Pertambangan Nomor 11 Tahun 1967. Sudah 46 tahun pemerintah membuka izin seluas-luasnya kepada perusahaan asing untuk mengelola tambang dan migas di Indonesia. Selama itu pula mereka menikmati keuntungan yang berlimpah.

Seluruh dunia juga tahu bahwa tambang emas PT Freeport Indonesia di Papua adalah yang terbesar di dunia, baik dari sisi luas area maupun produksi per tahunnya. Menurut Thompson Reuters dan Metals Economics Group yang dilansir CNBC, tambang dengan luas 527.400 hektar itu pada tahun 2011 lalu memproduksi emas sebanyak 1.444.000 ons atau 40.936 kg.

Menurut pihak Freeport, jumlah cadangan emasnya sekitar 46,1 juta troy ounce. Bila dihitung dengan acuan harga emas sekarang yang sudah menyentuh kisaran Rp 550.000 per gram, maka jumlah cadangan emas Freeport itu mencapai Rp 1.329 trilyun. Jumlah itu pun baru perhitungan tambang emasnya saja dan masih terdapat produk lainnya seperti perak dan tembaga.

Parahnya, dana bagi hasil dari eksplorasi tambang yang disepakti PT Freeport dengan pemerintah Indonesia sangatlah tidak adil. Freeport mampu meraup 99 persen keuntungan dari tanah Papua  yang memiliki 42 juta hektare hutan dengan keanekaragaman hayati, seperti bahan tambang, minyak dan gas bumi, dibawa ke negara asalnya. Bayangkan, pemerintah hanya mendapatkan satu persen dari keuntungan Freeport. Sungguh angka yang tidak masuk nalar. Sejak 1967 hingga kini Freeport masih menggangsir bumi Papua, menambang emas, perak, dan tembaga.

Berikutnya pada 1991, kontrak karya kedua kembali diteken dan berlaku 30 tahun mendatang, dengan opsi perpanjangan dua kali, masing-masing 10 tahun. Pemerintah sempat meminta renegosiasi kontrak karya itu. Sebab beleid baru tentang pertambangan sudah lahir, yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba. Tapi Freeport tidak mau mengubah kontrak sesuai akta itu. Freeport pun kabarnya akan melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan izin dan perpanjangan kontrak karyanya.

Bila pemerintah harus rela mendapatkan satu persen dari keuntungan Freeport, maka hal yang hampir serupa juga terjadi bagi masyarakat Papua. Bagi masyarakat Papua, keberadaan Freeport sama sekali, tidak membawa berkah, sebaliknya banyak mendatangkan petaka. Masyarakat Papua sampai detik ini masih saja hidup bagai di zaman batu, jauh dari kemakmuran.

Sejak awal keberadaan Freeport, penguasaan tanah adat oleh masyarakat Papua pun terancam. Dalam satu klausul kontrak karya, Freeport diperkenankan untuk memindahkan penduduk yang berada dalam area tambangnya. Itu artinya, Freeport dibenarkan untuk menguasai tanah adat dan memindahkan penduduk yang ada di area yang dikuasainya. Padahal ketentuan itu bertentangan dengan UU No.5/1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria.

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar