Industri Hasil Tembakau

Perda KTR adalah Suatu Produk Hukum Ilegal yang Harus Ditolak

petani tembakau
Membunuh Indonesia
Ditulis oleh Membunuh Indonesia

Penolakan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) terhadap kelahiran perda-perda kawasan tanpa rokok (KTR) di berbagai daerah, bukanlah suatu sikap insidental. Penolakan tersebut merupakan sikap APTI yang konsisten untuk melakukan advokasi terhadap hak perokok yang telah dijamin secara konstitusional. Itu juga dalam rangka memperjuangkan kelangsungan hidup petani tembakau di Indonesia. Dengan demikian APTI akan terus melakukan penolakan terhadap kelahiran perda KTR di mana pun.

Kehadiran perda KTR di berbagai daerah, terlihat sangat dipaksakan. Sebab draft raperda KTR tersebut kesemuanya copy paste dari draft awal yang entah dibuat oleh siapa. Draft raperda yang copy paste ini menandakan tidak adanya penghargaan terhadap keunikan dan kekhususan masyarakat pada suatu daerah. Selain itu juga menunjukkan adanya satu paket kepentingan yang harus diakomodasi oleh semua daerah.

Semua perda KTR tidak disusun berdasar prinsip-prinsip demokratis, yang menghargai kepentingan semua golongan yang ada pada suatu daerah. Draft raperda KTR disusun berdasar prinsip top down, bukan bottom up. Sebuah paket perundangan yang dirancang dari atas, untuk disahkan dan diimplementasikan pada tingkatan bawah. Perundangan semacam ini tidak lazim dalam negara demokrasi, tetapi biasa terjadi pada negara totaliter dan fasis. Dalam sistem pemerintahan totaliter dan fasis, penggunaan kekuatan untuk memaksakan kehendak adalah hal yang biasa terjadi. Sebab kekuasaan itu sendiri adalah hukum, yang bisa diimplementasikan seenaknya sendiri.

Sekalipun MK dalam putusannya mengesahkan aktivitas merokok sebagai kegiatan legal, dan memerintahkan pemilik gedung atau siapa pun yang berkuasa atas itu untuk menyediakan ruang merokok bagi merokok, namun perintah MK tersebut diabaikan. Padahal perintah MK tersebut dituangkan dalam revisi terhadap pasal 115 ayat (2) UU Kesehatan yang berbunyi pengelola gedung wajib menyediakan ruang khusus merokok di dalam gedung. Namun pada kenyataannya perintah MK tersebut diabaikan.

Padahal maksud dari ayat tersebut sudah sangat jelas dan gamblang, akan tetapi tetap saja diabaikan. Seharusnya suatu peraturan dibuat berdasar prinsip kepentingan masyarakat (based on people’s interest). Dalam mengambil keputusan pembuat perda harus bersikap arif, bijaksana, dan peka. Sebab bagaimanapun juga suatu aturan perundangan akan berimplikasi dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Jika tidak, maka implementasi aturan perundangan tersebut akan tidak efektif dan hanya memboroskan anggaran saja.

Menurut J.M. Otto, W.S.R. Stoter, dan J. Arnscheidt, beberapa masalah dapat timbul sehubungan dengan efektivitas dari suatu perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang terlalu ambisius dapat membawa akibat penolakan (social-resistance) dari masyarakat, timbulnya stagnasi dan akhirnya menimbulkan ketidaktaatan pada hukum (disrespect to the Rule of Law). Jika ini yang terjadi, maka akan mengakibatkan turunnya wibawa institusi pembuat aturan perundangan itu sendiri. Selain itu, campur tangan dari political power pada berbagai level pada setiap tahap implementasi peraturan dengan mencampuri urusan administratif dan proses yudisial dapat mempengaruhi efektivitas peraturan perundang-undangan.

Agar suatu perundangan bisa berjalan efektif, maka pembuat perundangan harus memperhatikan pengaruh heterogenitas dalam masyarakat, seperti perbedaan kelas, pendidikan, perbedaan kepentingan, serta perbedaan kondisi sosial-ekonomi dan budaya. Selain itu akses masyarakat terhadap proses pembuatan produk hukum perlu ditingkatkan. Begitu juga dengan akses terhadap peran institusi yang terkait dengan implementasi suatu produk hukum.

Perda KTR tidak berangkat dari adanya kepentingan masyarakat secara luas, tapi berangkat dari kepentingan kelompok yang ingin menghancurkan kehidupan petani tembakau di Indonesia. Perda KTR ini memang tidak secara langsung menyerang petani tembakau, tetapi menyerang perokok sebagai pengguna akhir produk tembakau. Perda KTR adalah suatu upaya sistematis untuk mematikan kehidupan petani tembakau.

Maka bisa dipahami bagaimana tekad APTI untuk terus melawan dan melakukan penolakan terhadap kehadiran perda-perda KTR secara konsisten dan terus-menerus. Sebab, terdapat banyak cacat hukum dari perda KTR tersebut, mulai dari proses perumusan yang tidak melalui tahapan dan kaidah yang lazim juga pengesahannya yang tidak memiliki payung hukum. Dengan sendirinya perda KTR sebenarnya suatu produk hukum ilegal yang harus ditolak, sampai kapan pun.

Sumber gambar: Eko Susanto via Flickr

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar