Lain-Lain

Tragedi Pembagian BLSM

kemiskinan
Membunuh Indonesia
Ditulis oleh Membunuh Indonesia

Pembagian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di sejumlah wilayah banyak yang tidak tepat sasaran. Warga miskin banyak tak dapat BLSM, sedangkan warga ekonomi menengah malah mendapat kompensasi itu.

Seperti yang terjadi Medan, di mana rata-rata warga yang datang untuk menerima bantuan banyak menggunakan sepeda motor. Amir, 32 tahun, salah seorang penerima BLSM di Kantor Pos Medan Johor mengatakan bahwa sepeda motor tersebut merupakan kepunyaannya yang ia kredit mulai setahun yang lalu.

Kemudian, di sejumlah tempat juga terdapat penerima BLSM yang ikut antre dengan perhiasan emas di sekujur tubuhnya. Seorang wanita bernama Ayu, 26 tahun, warga kampung Cikawali, Subang tidak terlihat malu sedikit pun ketika ikut mengantre di Kantor Pos Subang untuk menerima BLSM.

Ia menyebut, bahwa BLSM merupakan sebuah rezeki baginya. Ayu mengaku enggan memberikan BLSM kepada warga yang lebih membutuhkan, karena menurutnya BLSM adalah haknya sebagai warga negara.

Kejadian hampir serupa juga terjadi di Denpasar ketika banyak penerima BLSM yang kedapatan memiliki telepon genggam dan menggunakan pakaian mahal. Padahal, seperti diketahui bahwa penerima BLSM adalah masyarakat miskin dan tidak mampu. Salah satu indikator miskin dan tidak mampu adalah tidak memiliki telepon genggam dan didominasi dengan warga yang berpakaian lusuh.

Selain di tiga daerah tersebut, masih banyak kejadian lain terkait tidak akuratnya data yang digunakan pemerintah dalam pembagian BLSM. Keadaan ini sungguh amat tragis mengingat masih banyak warga yang memang betul-betul miskin jutru tidak menerima BLSM.

Seperti yang dialami oleh Saani. Nenek berusia 65 tahun ini rela selama dua hari berkeliling instansi untuk BLSM. Saani sebenarnya mempunyai tanda pengenal. Berhubung ia kini menempati kontrakan yang berbeda dengan alamat yang tertera dalam KTP, aparat lingkungan setempat tidak memberikannya Kartu Perlindungan Sosial (KPS) sebagai syarat mendapatkan BLSM.

Ia lantas mendatangi Kelurahan Angke, Jakarta Barat, sesuai yang ada dalam KTP. Dari kelurahan, Saani diarahkan mendatangi Kantor Wali Kota Jakarta Barat di Puri Kembangan. Sesampainya di Kantor Wali Kota, Saani kembali diarahkan oleh petugas untuk menuju kantor BNP2P seraya menuliskan alamat kantor itu.

Kemudian, Saani melanjutkan perjalanan untuk mendatangi BNP2P itu. Bukannya mendapati kantor tersebut, Saani malah “nyasar” ke kantor Balaikota DKI Jakarta. Sesampainya di sana, Saani yang tidak memiliki KPS, tetap tidak mendapat BLSM. Akhirnya, Saani pun pulang dengan tangan hampa dari Kantor Balaikota DKI Jakarta.

Selain perjuangan Saani, di berbagai daerah juga terdapat banyak warga miskin yang tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya. Seperti yang terjadi pada seorang nenek renta di Mandailing Natal yang tak terdata sebagai penerima dana imbas kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut.

Khodijah, nenek berusia 80 tahun hidup dalam kondisi yang memprihatinkan. Setelah kematian suaminya beberapa tahun silam, ia terpaksa menghabiskan hidup di kandang kambing. Kelumpuhan yang dialami nenek Khodijah membuatnya tidak dapat lagi mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sementara itu, bilapun terdapat warga miskin lain yang telah mendapatkan BLSM, proses pembagian yang tidak terkordinasi dengan rapi menyebabkan banyak terjadi kericuhan. Di Jombang, ratusan warga yang sudah tiga jam mengantre di bawah terik matahari tidak mampu menahan kesabarannya dan berdesakan untuk masuk ke Kantor Pos Kecamatan Ngoro. Akibatnya kericuhan tidak dapat terelakkan.

Kericuhan tersebut juga hampir memakan korban jiwa ketika seorang nenek tak kuat menahan desakan warga hingga terduduk lemas di tanah. Nenek tersebut nyaris terinjak-injak massa. Beruntung di lokasi ada personel TNI langsung mengevakuasi dan menggendong perempuan tua itu ke tempat aman.

Kemudian, terkait dengan sistem pemberian BLSM yang tidak bisa diwakilkan, membuat nenek tua yang sedang sakit-sakitan terpaksa digotong warga ke kantor pos. Nenek Marsini, 75 tahun, yang terbaring lemah harus susah payah dibawa ke Kantor Pos Plandil, Jombang. Begitu beratnya perjuangan Nenek Marsini demi memperoleh uang Rp300 ribu, dana kompensasi kenaikan harga BBM, per 21 Juni lalu.

Melihat berbagai kejadian di atas, seharusnya pemerintah menyalurkan BLSM menggunakan data akurat agar pembagiannya tepat sasaran. BPS sendiri juga perlu memperbaharui data terkait penerima BLSM. Selain itu pemerintah juga jangan hanya mengambil jalan pintas dan tidak mau ambil repot ketika menjalankan sebuah kebijakan. Sebelum menggulirkan kebijakan, perlu adanya perencanaan yang matang dan mengatur segala aspek. Ini tidak lain agar kejadian seperti kericuhan, desak-desakan, atau terpaksa digotongnya nenek yang tidak mampu berjalan, tidak kembali terulang.

Sumber gambar: wikipedia

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar