Industri Hasil Tembakau

RUU Pertembakauan Memenuhi Syarat Formal Masuk Prolegnas 2013

tembakau
Membunuh Indonesia
Ditulis oleh Membunuh Indonesia

Tuduhan akun kelompok anti rokok bahwa, Baleg DPR RI memasukkan suatu rancangan undang-undang, RUU, tanpa Naskah Akademik (NA) dalam Prolegnas, adalah suatu bentuk penghinaan terhadap kapasitas legislasi DPR. Terlebih dengan menambahkan fitnah, bahwa DPR telah menerima uang suap dari pihak yang berkepentingan dengan RUU tersebut.  Akun kelompok anti rokok harus bisa membuktikan, bahwa tuduhannya bukanlah fitnah tetapi sesuatu yang benar. Sebab ini menyangkut kewibawaan lembaga tinggi negara.

Berkait dengan RUU Pertembakauan, jika RUU ini telah diterima dan dimasukkan Baleg DPR dalam Prolegnas 2013, sudah pasti RUU ini memiliki naskah akademik. Maka tetap mempertanyakan NA dari RUU Pertembakuan ini, adalah suatu sikap yang mengolok-olok kapasitas Baleg DPR. Jika tidak dimaksudkan untuk mengolok-olok Baleg DPR, bisa jadi itu dimaksudkan untuk menghasut masyarakat dengan kabar bohong.

Memang benar bahwa masih terdapat tanda bintang pada draft RUU Pertembakauan tersebut. Namun tanda bintang ini bukan berarti bahwa RUU tersebut masih harus mendapatkan persetujuan antar fraksi untuk masuk Prolegnas.  Tanda bintang dimaksud menunjukkan bahwa masih diperlukan kesepakatan antar fraksi mengenai judul dan substansi RUU. Jadi sekali lagi tidak benar hasutan kelompok anti rokok yang menyebut bahwa RUU Pertembakauan diberi tanda bintang karena masih harus mendapat persetujuan antar fraksi untuk masuk Prolegnas.

Entah apa yang melatarinya, kelompok anti rokok gencar melakukan penolakan atas masuknya RUU Pertembakauan dalam agenda Prolegnas 2013. Sayangnya, asumsi yang digunakan untuk melakukan penolakan itu, bukanlah sesuatu yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.  Dengan tanpa mengajukan fakta, dia malah menuduh Baleg DPR bodoh, karena memasukkan suatu RUU yang tidak memiliki naskah akdemik. Selanjutnya dia malah memfitnah Baleg DPR yang dituduhnya menerima suap dari industri rokok untuk memasukkan RUU tersebut ke dalam agenda Prolegnas 2013.

Selanjutnya dengan alasan pertanian tembakau terluas hanya ada di 3 provinsi, maka baginya sudah cukup alasan untuk mengeluarkan RUU Pertembakauan dari agenda Prolegnas.  Hal ini menunjukkan kedangkalan pikirnya. Bahwa menyangkut kepentingan  satu provinsi saja, pemerintah bisa dan perlu mengeluarkan UU. Coba lihat UU tentang tentang Provinsi Nangroe Aceh Darusallam, UU Keistimewaan DIY, dan banyak lagi.  Apakah keistimewaan DIY itu mewakili kepentingan seluruh rakyat atau mayoritas rakyat Indonesia?

Argumen kelompok anti rokok yang seperti itu, selain menunjukkan kedangkalan pikir, juga menegaskan bahwa dia mewakili pola pikir fasisme totalitarian. Sebuah pola pikir yang mengabaikan dan menghilangkan kepentingan minoritas untuk bisa hidup dan mendapat penghidupan yang layak di negeri ini.  Sebuah pola pikir yang tidak mengakui keberadaan dan hak minoritas dalam suatu perikehidupan berbangsa dan bernegara.

Tentu saja pola pikir demikian sangat jauh dari nilai-nilai demokrasi yang dianut oleh bangsa ini. Di mana secara prinsip, demokrasi memberikan ruang untuk mengakomodasi perbedaan, melindungi semua komponen bangsa yang ada secara proporsional, baik terhadap komponen yang kecil maupun yang besar, yang lemah maupun yang kuat. Dengan pemahaman yang demikianlah, maka kita akan dapat menghargai dan tahu arti penting suatu negara, bukan sekedar kelompok kepentingan.

RUU Pertembakauan adalah reaksi kritis terhadap UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang cakupannya terlalu luas. Saking luas cakupannya, bahkan UU Kesehatan juga mengatur secara teknis tentang tatakelola tembakau, pemasangan iklan produk hasil tembakau, distribusinya dan lain-lain. Akibatnya, kewajiban fundamental dari Kementerian Kesehatan jadi terabaikan, sebagai akibat dari luasnya kewajiban Kemenkes yang diatur dalam UU tersebut. Sebagaimana bisa kita saksikan di media massa, pada saat ini banyak orang miskin yang terlantar karena tidak bisa mengakses layanan kesehatan secara memadai. Hal semacam itulah yang seharusnya jadi agenda besar Kemenkes, bukannya ikutan mengurusi tembakau.

RUU Pertembakauan telah memenuhi syarat-syarat legal formal untuk dapat masuk dalam agenda Prolegnas 2013, harapannya, DPR dan Pemerintah bisa segera mengesahkannya sebagai Undang-Undang.  Sebab RUU Pertembakauan ini penting untuk melindungi penghidupan ratusan ribu petani tembakau dan masa depan jutaan anak mereka. Selain itu, dengan disahkannya RUU Pertembakauan ini, akan menegaskan bahwa Indonesia adalah bangsa berdaulat yang bisa mengatur bangsanya sendiri tanpa campur tangan asing.

Sumber gambar: Eko Susanto via Flickr

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar