Industri Hasil Tembakau

PMK 78/2013 Cacat Hukum, Harus Ditolak

cukai rokok
Membunuh Indonesia
Ditulis oleh Membunuh Indonesia

Pengamat hukum, Margarito Kamis, menilai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 78/2013 tentang Penetapan Golongan dan Tarif Cukai Hasil Tembakau yang Memiliki Hubungan Keterkaitan yang diberlakukan oleh pemerintah per 10 Juni 2013, sejak awal sudah kehilangan legitimasi. Bahkan, salah satu kesimpulan dari rapat kerja Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan pada 11 Juni 2013 lalu,  DPR meminta pemerintah untuk merevisi PMK 78. Namun, pemerintah enggan menjalankan permintaan DPR untuk melakukan revisi, pemerintah justru ngotot memberlakukan PMK 78 itu.

Seyogianya, pemerintah wajib memperhatikan dan mengikuti pertimbangan DPR, karena dalam sistem kita, kekuasaan membuat UU itu ada pada DPR. Pemerintah, apalagi menteri, memperoleh kewenangan membuat peraturan karena didelegasikan, baik secara atributif maupun non atributif. Menteri tidak memperoleh delegasi langsung dari DPR. Menteri sama sekali tidak mempunyai kewenangan membuat peraturan kecuali kalau didelegasikan.

Karena PMK 78 ini belum mendapatkan persetujuan DPR,  maka secara konstitusional, peraturan itu tidak sah. Dari segi prosedur, pembentukannya juga tidak sah karena tidak memenuhi persyaratan konstitusional, yaitu mendapat persetujuan dari DPR. Terdapat dua  kelemahan dari PMK tersebut, yaitu secara prosedur keliru, dan mendapatkan penolakan dari masyarakat. Menurut UU, masyarakat juga harus dimintai pertimbangan.

Sementara, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi menyayangkan sikap pemerintah memberlakukan PMK 78 ini. Sofjan menyebut, PMK 78 hanyalah akal-akalan pemerintah menutupi kegagalan birokrat mengawasi kebocoran pendapatan negara dari cukai. Padahal, praktiknya banyak akibat dari lemahnya pengawasan. Menurut Sofyan Wanandi, aturan ini ini tidak ada gunanya, justru bisa dimanfaatkan untuk memeras pengusaha rokok skala kecil.

Sofjan meyakini, pola bisnis perusahaan rokok yang menguasai pasar dalam negeri sudah tidak lagi mengandalkan hubungan keluarga sedarah. Aturan ini tidak berguna karena korbannya adalah perusahaan-perusahaan rokok kecil.

Penolakan PMK 78/2013 ini juga dilontarkan oleh peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Latif Adam. Latif menilai langkah pemerintah yang menaikkan cukai rokok terhadap industri nasional hasil tembakau berpotensi melanggar UU No.39 Tahun 2007 tentang Cukai.  Menurutnya, pemerintah saat ini telah keluar dari patron demi mengejar penerimaan negara. Sebab, cukai itu bukan instrumen utama dalam penerimaan negara.

Lebih jauh lagi, Latif menegaskan bahwa cukai seharusnya digunakan sebagai instrumen untuk mengontrol konsumsi suatu produk atau barang.  Menurut dia, pemerintah saat ini menggunakan pendekatan parsial dalam mengoleksi penerimaan negara.  Padahal, semakin ekspansif kenaikan cukai terhadap produk tertentu, dapat berimplikasi pada penurunan pendapatan dari sumber penerimaan negara lainnya seperti pajak.

Seperti diketahui, belum lama ini pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 78/PMK.011/2013 tentang Penetapan Golongan dan Tarif Cukai Hasil Tembakau terhadap Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau yang Memiliki Hubungan Keterkaitan.

Peraturan itu merevisi PMK 191/PMK.04/2010 tentang Perubahan atas  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau. Peraturan ini bertujuan utama menaikkan cukai tembakau yang mengarah kepada single tarif antara perusahaan kecil dengan perusahaan besar pada tingkat tarif tertinggi.

Menurut Latif, pemerintah (Kemenkeu) secara sewenang-wenang menaikkan cukai rokok dengan berbagai alternatif kebijakan. Pemerintah mengabaikan mandat UU No.39 Tahun 2007 tentang Cukai. Pada Pasal 5 ayat 4 disebutkan bahwa kenaikan itu perlu memperhatikan kondisi industri dan aspirasi pelaku usaha industri dan harus mendapatkan persetujuan DPR.

Sayangnya, Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, Agung Kuswandono, ngotot akan tetap memberlakukan Peraturan Menteri Keuangan No.78/2013 tentang Penetapan Golongan dan Tarif Hasil Cukai Tembakau pada 10 Juli 2013 mendatang. Agung tidak peduli, sekalipun PMK 78/2013 tersebut dinilai menyalahi peraturan hukum tata negara.

Seharusnya, Agung Kuswanjono menyadari bahwa Bea Cukai hanya pihak pelaksana dari aturan itu. Sementara, saat ini DPR dan Kemenkeu yang diwakili oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) belum ada kesepatan dan masih akan merevisi aturan itu.

Menyikapi kengototan Agung tersebut, pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Trisakti, Max Boli Sabon berpendapat bahwa Bea Cukai tidak bisa menetapkan sendiri aturan itu. Kementerian Keuangan  yang mewakili pemerintah dan DPR yang menentukan, bukan Bea Cukai.  Selanjutnya Max menegaskan, jika tetap ngotot melaksanakan PMK 78, maka pejabat Bea Cukai itu bisa nilai telah melanggar hukum dan bisa dikenai sanksi. Perlu diketahui bahwa di dalam UU No.39/2007 tentang Cukai, kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan cukai harus sepertujuan DPR terlebih dahulu.

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar