Industri Hasil Tembakau

PMK 78/2013 Ancam Kehidupan Puluhan Ribu Buruh

cukai rokok
Membunuh Indonesia
Ditulis oleh Membunuh Indonesia

Dasar hukum PMK No.78 Tahun 2013 dipertanyakan oleh Nusron Wahid, anggota Komisi XI DPR RI. Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur soal cukai hasil tembakau tersebut dianggap bukan merupakan derivasi dari UU tentang Cukai. Selain itu, Nusron juga menganggap PMK ini tidak masuk akal, sebab selain akan mematikan perusahaan kecil, PMK ini juga memuat aturan yang akan menaikkan cukai rokok bagi pabrikan rokok milik para pengusaha rokok yang masih bertalian keluarga.

Aturan ini menunjukkan bahwa PMK tersebut bersifat anarkis. Bagaimana mungkin suatu usaha akan dinaikkan tarif cukainya, hanya karena saudara dari si pengusaha tersebut juga memiliki usaha sejenis. Selain tidak masuk akal, aturan ini juga terkesan sangat dipaksakan. Sebab standar pungutan terhadap cukai atau pajak tentunya memiliki basis paradigma yang bersifat umum, bukan khusus.

Berkait dengan rokok, basis dari pungutan cukai ini tentunya terletak pada merk dan omzet, bukannya pada silsilah keluarga pemilik usaha rokok itu. Satu keluarga menekuni bisnis yang sama adalah hal yang lumrah dan biasa. Namun demikian pemerintah juga harus melihat bahwa keberadaan masing-masing usaha itu adalah entitas subjek hukum yang berdiri sendiri-sendiri. Jadi akan sangat tidak adil jika diberlakukan sama. Ambil contoh, A dan B adalah kakak-adik yang masing-masing memiliki usaha sejenis. Usaha A jauh lebih maju dan berkembang dibanding usaha B, mosok iya hanya karena mereka bersaudara maka tarif cukainya lantas harus disamakan?

Menanggapi pertanyaan Nusron, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Bambang Brodjonegoro, mengatakan bahwa derivatif PMK tersebut merujuk pada Pasal 5 Ayat 5 UU Cukai, yang berisi kewenangan Kementerian Keuangan atas penerapan tarif cukai untuk menertibkan perusahaan rokok. Tujuan PMK ini, menurutnya adalah memberikan perlindungan terhadap pabrik rokok kecil. Lebih jauh lagi, Bambang juga menolak jika peraturan tersebut dibuat karena didorong oleh pihak ketiga. Dia juga mengungkapkan, data pembuatan peraturan tersebut diperoleh dari pemantauan pihaknya dan informasi dari Ditjen Bea Cukai.

Pernyataan Bambang ini didukung oleh kolega Nusron di Komisi XI, Ismet Hasan, yang mendukung diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.78/2013 tentang penetapan golongan dan tarif cukai hasil tembakau. Alasannya sederhana saja, sebab mampu menaikkan fiskal melalui cukai rokok dalam tempo cepat. Dengan alasan yang sama, PMK ini juga mendapat dukungan dari Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati.

Pernyataan Bambang, Ismet, dan Enny di atas, mencerminkan pandangan pragmatis yang melatari dikeluarkannya PMK ini, yaitu dalam rangka meningkatkan pendapatan negara secara cepat dan mudah. Betulkah hanya itu? Tentu saja tidak. Berdasar hitung-hitungan Enny, PMK ini berpotensi meningkatkan pendapatan hingga 5 triliun rupiah. Persoalannya, kalo cuma untuk meningkatkan fiskal sebesar 5 triliun rupiah, kenapa peningkatan itu harus dikejar dari sektor tembakau dan hasil tembakau?

Kira-kira apa agenda lain di balik PMK ini? PMK ini memiliki misi untuk mematikan pabrik rokok kecil dan menengah. Sebab dengan besaran cukai yang sama, maka pabrik-pabrik rokok kecil dan menengah ini akan kalah bersaing dengan pabrik rokok besar yang beberapa di antaranya telah dimiliki asing.

Dampak terburuk dari matinya pabrik-pabrik rokok kecil ini adalah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK). Sebagaimana kita ketahui bersama, industri rokok adalah industri padat kerja yang menampung banyak tenaga kerja. Jika nantinya PMK ini akan benar-benar diberlakukan, mampukah pemerintah memberikan lapangan kerja baru bagi buruh-buruh rokok yang ter-PHK ini? Nalar kita selanjutnya akan membandingkan, apakah untuk meningkatkan pendapatan negara sebesar 5 triliun rupiah, pemerintah harus mengorbankan nasib kehidupan puluhan ribu buruh?

Cukup sehatkah akal Anda untuk menelaah konsekuensi logis yang seperti ini?

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar