Hasil Laut

Pembunuhan Sistemik Petani Garam Nasional

tambak garam
Membunuh Indonesia
Ditulis oleh Membunuh Indonesia

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengklaim bahwa Indonesia saat ini dalam keadaan surplus garam. Maka dari itu, KKP menginginkan garam konsumsi dapat diekspor tahun ini. Tapi, yang terjadi di lapangan tidaklah demikian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 665,4 ribu ton garam impor yang masuk ke tanah air dari Januari hingga April 2013. Total dana yang dikeluarkan untuk membeli garam impor tersebut sebesar US$ 30,4 juta. Mimpi untuk ‘kembali’ swasembada dan petani garam yang sejahtera nampaknya masih jauh dari harapan.

Ya, dahulu Indonesia pernah berjaya dengan produksi garamnya. Lahan tambak yang luas, didukung dengan bergairahnya sentra garam nasional di banyak tempat menjadi cerita di balik kejayaan ini. Masyarakat pada tahun 1990-an bisa menjadi saksi bagaimana Indonesia mencapai swasembada garam. Predikat sebagai negara pengekspor garam pun disandang. Petani garam pun mulai merasakan hasil jerih-payahnya.

Namun, keadaan itu berbalik ketika Akzo Nobel memprakarsai kampanye besar-besaran penggunaan garam beryodium di Indonesia. Sentra garam berguguran, lahan tambak terbengkalai, produksi nasional turun drastis, ribuan petani kehilangan mata pencaharian. Sebaliknya, impor garam membanjiri negeri ini hingga kini.

Bila ditelusuri lebih dalam, Akzo Nobel merupakan perusahaan multinasional yang berpusat di Belanda dengan 18 unit usaha, salah satunya garam. Akzo Nobel telah memproduksi garam beryodium sejak 1918, di mana empat pabriknya di Eropa dan Australia saja mampu memproduksi dua juta ton garam per tahun. Kampanye garam beryodium Akzo Nobel di Indonesia dengan cepat menjadi ‘bertaring’, sebab turut menggandeng United Nations Children’a Fund (UNICEF) dan pemerintah Indonesia, dalam hal ini Departemen Kesehatan.

UNICEF mengeluarkan fatwa bahwa salah satu asupan penting di masa tumbuh kembang anak bahkan sejak masih dalam kandungan adalah garam beryodium. UNICEF pernah mengutus Tim Peneliti Konsumen Garam yang diketuai oleh Dr. Justus M. De Jong untuk ke Indonesia. De Jong sendiri kini menjabat sebagai manajer Akzo Nobel.

Sementara itu, pemerintah Indonesia kemudian menerbitkan Keputusan Presiden No.69 Tahun 1994, yang kemudian dijabarkan oleh Surat Keputusan (SK) Menteri Perindustrian Nomor 29/M/SK/2/1995, tentang Pengesahan dan Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib terhadap sepuluh macam produk industri. Kemudian juga terdapat SK Menteri Perindustrian Nomor 77/M/SK/5/1995 tentang Penyataan Teknis Pengolahan, Pengemasan, dan Pengolahan Garam Beryodium, yang isinya mengatur supaya setiap produk kemasan dan label menggunakan garam beryodium serta berupaya meningkatkan kualitas garam rakyat hingga memenuhi standar SNI.

Selanjutnya, Komite Nasional Garam dibentuk dan pada tahun 2001 Bank Dunia menggelontorkan sejumlah dana untuk standardisasi perusahaan garam. UNICEF juga telah mengalokasikan dana untuk menarik garam non-yodium dari pasaran.

Sayangnya, keseriusan pemerintah untuk mendukung kampanye garam beryodium tidak ditindaklanjuti dengan keseriusan dalam merawat infant industri nasional, melalui subsidi, teknologi, riset, dan pengembangan serta proteksi harga dan pengawasan impor yang ketat. Setelah standar baru muncul, produsen dalam negeri harus berhadapan langsung dengan eksportir luar negeri yang sudah jauh lebih siap. Akibatnya, industri garam nasional terjerembab dan tidak pernah bangkit.

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar