Industri Hasil Tembakau

Pajak Ganda Rokok adalah Benih Fasisme

Rokok Indonesia
Membunuh Indonesia
Ditulis oleh Membunuh Indonesia

Pengenaan pajak ganda terhadap rokok tidak bisa segera direalisasikan, sebab masih terdapat banyak persoalan dalam regulasi yang mengaturnya. Hingga sekarang masih banyak perbedaan pendapat terkait hal itu, bahkan pihak bea cukai sendiri—sebagai institusi pemungut cukai—menilai masih ada materi yang perlu direvisi. Sayangnya, pihak Kemenkeu tetap kukuh meminta agar kebijakan tersebut tetap diteruskan.

Dalam Pasal 26 hingga 31 dari UU No.28 Tahun 2009 secara tegas memang disebut adanya pajak rokok. Pengenaan pungutan pajak rokok ini di luar pungutan cukai rokok seperti yang telah berlangsung selama ini. Menurut Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai (KPPBC) Kudus, pengertian pajak rokok itu sendiri rancu. Sebab dalam UU ini disebutkan bahwa pajak rokok adalah pajak dari cukai rokok. Persoalannya, cukai sendiri sebenarnya sudah merupakan pajak.

Menyikapi hal tersebut, sebanyak 5 orang perokok mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Mereka meminta MK menguji dan membatalkan Pasal 1 angka 19, Pasal 2 ayat (1), Pasal 26 hingga 31, Pasal 94 ayat (1), Pasal 181 dari UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Kelima penggugat ini menilai penetapan cukai rokok sebagai jenis pajak tidak langsung yang dipungut negara, tidak dapat dikenai pajak lagi. Sebab hal itu akan menyebabkan timbulnya pajak ganda yang dilarang dalam hukum perpajakan.

Pengenaan pajak ganda atas rokok ini, pada gilirannya akan menjadikan harga rokok semakin tinggi. Tentu saja hal ini akan makin memberatkan konsumen rokok, padahal seperti kita ketahui bersama, sesuai dengan putusan MK No.6/PUU-VII/2009, merokok merupakan aktivitas legal yang otomatis dilindungi oleh konstitusi. Karena merokok adalah aktivitas legal, maka rokok dengan sendirinya juga merupakan produk legal. Dengan pertimbangan yang demikian, maka pengenaan pajak ganda rokok adalah sesuatu yang berlebihan dan tidak pantas dilakukan negara.

Dalam bukunya “An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations”, Adam Smith mengemukakan empat asas dalam pemungutan pajak. Keempat asas tersebut adalah: (1) asas kesamaan dan keadilan, (2) asas kepastian hukum, (3) asas tepat waktu, dan (4) asas keekonomisan dalam pemungutan pajak. Dengan merujuk pada putusan MK yang menyebut bahwa merokok adalah aktivitas legal dan merupakan hak konsitusional warga negara, maka dengan sendirinya rokok merupakan barang legal. Mengenakan pajak ganda terhadap rokok sebagai barang legal, akan bertentangan dengan asas pertama dan kedua pemungutan pajak, yakni asas kesamaan dan keadilan serta kepastian hukum. Kenapa rokok sebagai barang legal harus dikenai pajak ganda, sementara barang legal yang lain tidak.

Dari sini bisa kita simpulkan bahwa pihak pembuat undang-undang tersebut, tidak menguasai teori perpajakan secara baik. Di mana kepentingan pragmatis UU tersebut, terlihat lebih menonjol daripada pertimbangan normatif tentang kemaslahatan bersama. Betapapun pemungutan pajak atas cukai terhadap barang legal adalah sesuatu yang tidak lazim dalam dalam hukum perpajakan mana pun. Sayangnya, entah didorong oleh motivasi apa,  pemerintah Indonesia justru tetap berupaya memaksakan hal itu. Dengan tanpa malu pemerintah tetap berusaha melawan norma kelaziman dari asas-asas perpajakan seperti telah disebut di muka.

Apakah tradisi pemerintah yang melawan norma kepantasan dan kelaziman yang seperti ini akan kita biarkan terus? Membiarkan atau mengambil sikap permisif terhadap suatu tindakan yang melawan norma kepantasan, sebenarnya secara umum akan membawa dampak yang sangat berbahaya bagi peradaban. Sebab kita akan jadi terbiasa dengan tindakan-tindakan yang tidak pantas. Nilai-nilai kepantasan sebagai atribut sosial akan mengalami penurunan. Selanjutnya, moralitas dan peradaban kita pun juga akan mengalami penurunan. Selanjutnya kita akan jadi bangsa yang dekaden, yang tidak memiliki lagi norma-norma kepantasan. Kita akan jadi bangsa totaliter dan fasis. Di mana penguasa, dengan kekuatan yang dimilikinya akan memaksakan kehendaknya pada siapa pun. Sebenarnya, membiarkan ini sama artinya dengan kita sedang menanam benih fasisme, menyirami dan memupuknya. Hanya penguasa fasis yang memungut pajak seenak wudelnya sendiri.

Sumber gambar: Eko Susanto via Flickr

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar