Industri Hasil Tembakau

Filter Rokok di Indonesia Tidak Mengandung Darah Babi

rokok Indonesia
Membunuh Indonesia
Ditulis oleh Membunuh Indonesia

Banyak cara dilakukan kelompok anti rokok untuk mendiskreditkan rokok. Setelah gagal dengan fatwa haram yang dicanangkan Muhammadiyah, kini Ketua Komisi Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT), Dr. Hakim Sarimuda Pohan, membawa isu babi. Hakim menyebut bahwa filter rokok yang digunakan di Indonesia mengandung bahan yang berasal dari darah babi. Pernyataan Hakim ini seakan menampar pernyataan LPPOM MUI yang sudah melakukan serangkaian pengujian terhadap filter rokok yang digunakan di Indonesia.

Berdasar hasil pengujian LPPOM MUI, filter rokok yang digunakan di Indonesia tidak ada yang mengandung darah babi. Dengan demikian, pengguna rokok berfilter di Indonesia aman dari bahan-bahan yang mengandung darah babi. Karenanya tidak ada yang perlu diragukan lagi dengan kehalalan filter, pada rokok yang diproduksi di Indonesia.

Sayangnya, pernyataan Hakim tersebut tidak berbasis pada apa pun kecuali pada kutipan seseorang yang konon juga mengutip penelitian dari orang lain. Hakim mengutip pernyataan dari Simon Chapman, orang Australia yang sebelumnya mengutip penelitian Criestien Meindertsma. Penelitian Meindertsma sendiri, sebenarnya hanya berhenti pada manfaat hemoglobin darah babi dalam menyaring racun asap. Penelitian Meindetsma sama sekali tidak menyinggung tentang digunakannya hemoglobin darah babi pada industri filter yang beredar di Indonesia.

Sebagai ilustrasi, ketika penelitian seseorang menyebut bahwa tepung singkong bisa digunakan untuk membuat roti, itu tidak berarti bahwa semua roti dibuat dari tepung singkong. Hanya orang dungu yang melakukan penyimpulan semacam itu. Jika ternyata tidak dungu, maka dia tentulah sedang berusaha melakukan kebohongan dengan mengabaikan hukum silogisme. Tetapi, apa pun motif dan alasannya, menyatakan sesuatu yang tidak logis sebagai sebuah kebenaran, biasanya memang hanya dilakukan oleh orang dungu atau orang tidak waras.

Apa yang dilakukan Hakim adalah salah satu bentuk kebohongan publik dan secara sengaja telah mendiskreditkan LPPOM MUI. Tudingan Hakim tersebut, sama artinya dengan menuduh LPPOM MUI tidak becus dalam melindungi masyarakat muslim yang sensitif terhadap isu babi. Sebagaimana kita tahu, Lembaga Penelitian dan Pengkajian Obat dan Makanan (LPPOM) MUI adalah pihak yang paling bertanggung jawab di republik ini dalam menentukan suatu produk makanan itu halal atau haram. Lembaga ini memiliki tenaga dan prasarana yang memadai untuk melakukan itu.

Jika LPPOM MUI menyatakan sesuatu sebagai halal atau haram, tentunya telah melalui serangkaian penelitian dan pengkajian yang seksama. Penelitian dan pengkajian di MUI ini lebih kompleks, sebab mereka bukan hanya mengkaji aspek fisik material dari benda yang diteliti dan dikaji, tetapi juga dalil-dalil hukum Islam yang menyatakan bahwa benda tersebut halal atau haram untuk dikonsumsi umat muslim.

Dengan demikian, tudingan Hakim tersebut telah mencederai reputasi LPPOM MUI dan merugikan industri rokok berfilter di Indonesia. Sebagai seorang terdidik, Hakim harus dapat membuktikan bahwa tudingannya benar. Setidaknya dia harus membuktikan bahwa pernyataannya ilmiah dan relevan dengan kenyataan yang ada di Indonesia. Jika tidak bisa membuktikan, maka Hakim harus secara terbuka mengakui bahwa apa yang dinyatakannya adalah propaganda murahan yang tidak memiliki dasar kebenaran sama sekali.

Terkadang orang harus rela kehilangan kehormatan dan martabatnya, demi mengejar ambisi. Adakalanya seseorang mau melakukan hal-hal bodoh demi mendapatkan apa yang dia inginkan. Tidak jarang pula seseorang harus mengalahkan kebenaran dan kepantasan agar terlihat berjasa di mata majikannya. Dan tidak sedikit orang yang terbiasa menggunakan cara apa saja untuk mendapat kemenangan.

Sumber gambar: Eko Susanto via Flickr

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar