Lain-Lain

BLSM Rentan Terjadi Konflik Horisontal

kemiskinan
Membunuh Indonesia
Ditulis oleh Membunuh Indonesia

Pasca kenaikan harga BBM akhir Juni lalu, pemerintah memberikan kompensasi kepada masyarakat yang dianggap miskin berupa Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Namun, penerapan bantuan ini di lapangan sangat jauh dari harapan dan justru berpotensi menimbulkan konflik horisontal antar kalangan masyarakat.

Kekhawatiran akan terjadinya konflik lantaran banyak orang yang sebenarnya mampu secara ekonomi justru menerima BLSM, sedangkan keluarga miskin banyak yang tidak kebagian. Selain itu, banyak penyelenggara kebijakan yang menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2011 sebagai basis data pembagian BLSM sekarang. Akibatnya distribusi BLSM tidak tepat sasaran, warga yang sudah meninggal dunia atau berstatus pegawai negeri sipil (PNS) tetap menerima kompensasi atas kenaikan harga BBM tersebut.

Parahnya lagi, terdapat upaya sistematis yang menjadikan program ini alat jualan politik. Oleh pihak-pihak tertentu, pemberian kompensasi kenaikan tarif BBM tak lebih dari sekadar pencitraan. Mereka menggunakan momentum BLSM sebagai “kuda tunggang” baru untuk menggiring para pemilih pada Pemilihan Umum 2014.

“BLSM ini tujuan utamanya memberikan tali asih pada masyarakat miskin akibat kebijakan kenaikan harga BBM. Pada pelaksanaan di lapangan, malah diklaim oleh partai-partai tertentu untuk mendongkrak suara di Pemilu 2014,” kata pengamat politik, Muhammad AS Hikam.

Maka tak disangsikan lagi bila banyak masyarakat yang menolak BLSM. Di sejumlah daerah, juga banyak yang menghentikan penyaluran BLSM untuk menghindari konflik akibat rasa iri dan curiga antar warga atas ketidakadilan pemerintah terkait data penerima.

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Andi ZA Dulung, mengatakan, penyaluran BLSM dihentikan sementara karena situasi politik lokal dan munculnya penolakan masyarakat. Ia menyebutkan, pemerintah memutuskan untuk menghentikan sementara penyaluran BLSM di sejumlah daerah supaya tidak menimbulkan kekisruhan.

“Untuk mendinginkan suasana, kita putuskan untuk tidak dibagikan dulu,” kata Andi saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VIII DPR.

Faktanya, kekhawatiran tersebut memang telah terjadi. Di Bekasi misalnya, terdapat petugas pendistribusian kartu perlindungan sosial (KPS) program BLSM yang dikejar-kejar warga dengan membawa senjata tajam. Diduga warga emosi lantaran tak mendapat jatah kompensasi atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Akibatnya, petugas batal mendistribusikan KPS yang menjadi syarat utama pengambilan BLSM di kantor pos yang ditunjuk.

Dengan demikian, pemerintah harus memuat kebijakan yang benar-benar memberikan manfaat. Pemerintah jangan membodohi dan mendidik masyarakat untuk menjadi pengemis yang rela berjam-jam mengantre pemberian kompensasi yang jumlahnya tidak sebanding dengan kenaikan seluruh harga bahan pokok seiring meningkatnya harga BBM.

Selain itu, daripada menimbulkan konflik horisontal dalam masyarakat, akan lebih baik jika pemerintah memberikan kompensasi yang lebih riil. Misalnya dengan pemberian sekolah gratis, pengobatan gratis, serta pembangunan infrastruktur pelayanan masyarakat yang memadai.

Sumber gambar: wikipedia

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar