Industri Hasil Tembakau

Saat Aspirasi Petani Tembakau Diabaikan

petani tembakau
Membunuh Indonesia
Ditulis oleh Membunuh Indonesia

Di tengah besarnya ketidakpastian ekonomi yang membelit, petani tembakau membutuhkan wadah yang dapat menampung aspirasi mereka. Beragam aksi dan demonstrasi sering dilakukan, tapi pemerintah tidak pernah mau mendengar. Pemerintah terkesan cuek, abai, lalai, dan anti terhadap usaha petani tembakau. Petani tembakau sudah bosan hanya disuruh mendengar tanpa pernah didengar.

Seperti diketahui, selama ini pemerintah banyak menghasilkan kebijakan pembatasan rokok yang menguntungkan kepentingan asing. Di antaranya yakni regulasi yang mengaitkan bahwa rokok berbahaya bagi kesehatan, pengaturan peningkatan tarif cukai yang dilakukan secara eskalatif dan progresif menuju single tarif, mempersedikit pemain rokok untuk alasan mempermudah pengaturan, dan pemberlakukan regulasi untuk menstandardisasi produk yang menggilas kretek.

Hal tersebut merupakan pengkhianatan pemerintahan rezim SBY terhadap jutaan petani tembakau nasional. Oleh pemerintah, petani dipaksa untuk menjalankan kebijakan tersebut. Tapi pemerintah sendiri sekali pun tidak pernah memperhatikan aspirasi yang sering disuarakan petani tembakau. Penolakan terhadap peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia yang serempak di tujuh kota dan ketidakpuasan petani terhadap PP 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Tembakau bagi Kesehatan sering diabaian dan dianggap ‘angin lalu’ oleh pemerintah.

Sebagai negara demokrasi, Indonesia sebenarnya menjamin kebebasan rakyatnya untuk menyampaikan pendapat. Hal ini tertuang jelas di dalam UUD 1945 yang menyatakan setiap warga negara Indonesia memiliki kebebasan dalam berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat di muka umum. Tapi  tidak hanya menyatakan pendapat, petani juga butuh perhatian pemerintah dalam menampung aspirasinya. Selain itu, komunikasi yang intens dengan wakil rakyat tidaklah cukup. Dialog antara rakyat dengan wakilnya itu juga harus mampu menghasilkan sebuah tindakan riil bagi keberlangsungan usaha petani tembakau.

Jika aspirasi mereka terus tidak didengar, maka tumbuh sikap masa bodoh dan acuh tak acuh masyarakat terhadap pemerintah. Ketika petani tembakau sepakat untuk tidak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan seperti menolak membayar pajak dan tidak akan mengikuti semua bentuk demokrasi di Indonesia, ini bukan murni kesalahan dari petani tembakau yang didramatisir sebagai upaya pemberontakan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut hanyalah ungkapan ketidakpuasan petani tembakau karena selama ini aspirasinya tidak pernah didengar pemerintah. Jika sudah seperti itu, maka yang akan rugi adalah pemerintah. Untuk apa ada pemerintahan jika yang diperintah saja tidak mau mendengarkan?

Alangkah baiknya jika pemerintah lebih peka dan mengambil posisi yang lebih arif terhadap kehidupan petani tembakau. Mendengarkan segala aspirasi dan perlindungan kepada para petani sesungguhnya adalah bagian dari amanat konstitusi dalam hal misi kemerdekaan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang dapat melindungi bangsa Indonesia.

Ia sekaligus menjadi cermin apakah bangsa ini masih memiliki sisa-sisa kedaulatan di bidang ekonomi, di tengah kecenderungan pemerintah untuk terus mengikuti arus globalisasi yang secara kasat mata selalu ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan perusahaan multinasional asing. Kalau ini terus terjadi, maka kekhawatiran bahwa Indonesia telah terperangkap dalam aneka bentuk kolonialisme baru memang bukan isapan jempol. Tapi sebuah fakta yang terus dipelihara oleh penanggung jawab pemerintahan dari tingkat pusat hingga tingkat daerah.

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar