Industri Hasil Tembakau

Perspektif Petani dalam RUU Pertembakauan

petani tembakau
Membunuh Indonesia
Ditulis oleh Membunuh Indonesia

Bila  sebelumnya Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) telah menyatakan pandangan beserta harapannya mengenai regulasi yang mengatur industri tembakau, Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) memandang PP 109 tentang Tembakau banyak merugikan petani. APTI juga memiliki harapan terhadap RUU Pertembakaun.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar Badan Legislasi (Baleg) DPR, secara garis besar APTI menginginkan agar usaha petani tembakau dipertahankan mengingat telah memberikan kontribusi yang cukup besar kepada negara. Peran komoditi tembakau juga dapat menimbulkan “multiplier effect” karena menciptakan aliran ekonomi yang besar dari hulu sampai hilir dan berkembangnya sektor sekunder maupun tersier yang terkait seperti industri pendukung sarana pertanian, perdagangan barang, jasa transportasi dan ekspedisi, jasa keuangan, dan sebagainya. Menurut APTI, bila pemerintah tidak memberikan perlindungan terhadap pertanian tembakau, maka lama kelamaan industri tembakau akan mati, lalu menyebabkan beberapa industri rokok tutup dan akan mematikan petani tembakau.

Terkait adanya anjuran pemerintah dalam PP Tembakau untuk mengganti tanaman tembakau menjadi komoditi jenis lain, petani tembakau melalui APTI secara tegas menolak diversifikasi lahan pertanian tersebut. Keengganan petani ini disebabkan oleh nilai tembakau yang lebih tinggi dibandingkan jenis komiditas lainnya. Kemudian, melihat bahwa tembakau yang paling banyak di Indonesia adalah tembakau rakyat, maka APTI menyarankan agar pemerintah lebih mempertegas sektor budidaya dalam RUU tentang Pertembakauan.

Dalam RDPU, APTI juga membahas tentang belum optimalnya keterlibatan pemerintah dalam tata niaga tembakau, baik sebagai regulator maupun fasilitator belum optimal, sehingga petani tembakau tidak terlindungi. Kemudian, APTI menyatakan bahwa dalam pengaturan masalah pertembakauan harus dicermati adanya kepentingan asing yang ingin memasukkan produk rokoknya karena sudah kelebihan produksi. Belum lagi fakta bahwa dua raksasa kretek telah diambil alih modal asing. Sampoerna diakusisi Philip Morris pada tahun 2005, menyusul Bentoel diakuisisi BAT tahun 2009. Babak baru ‘bisnis kretek’ dimulai oleh dua punggawa rokok putih dunia. Sementara itu ratusan bahkan ribuan perusahaan kretek kecil gulung tikar.

Eksistensi pemerintah terhadap keberadaan petani tembakau juga dipertanyakan APTI. Di satu sisi, pemerintah menikmati hasil cukai tembakau yang meningkat tiap tahunnya. Di sisi lain, banyak kebijakan pemerintah yang tidak memberikan perlindungan terhadap petani tembakau, misalnya subsidi pupuk yang tidak boleh diberikan untuk tanaman tembakau. Padahal bila petani mendapat sedikit perhatian saja dari pemerintah, produksi tembakau petani akan meningkat. Pemerintah juga harus mengawasi adanya cukai palsu yang selalu muncul seiring dengan kenaikan cukai yang tinggi. Pasalnya, bila tidak diatasi, negara tidak akan menerima sumbangan hasil jerih industri kretek karena cukai palsu tersebut.

Atas fakta tersebut, APTI memberi kesimpuan bahwa regulasi yang mengatur tembakau saat ini baik di tingkat UU maupun hierarki di bawahnya lebih banyak mematikan pelaku pertembakauan nasional. Oleh karenanya, APTI mengharapkan agar RUU tentang Pertembakauan yang sedang dipersiapkan oleh Baleg mampu menjamin kelayakan ekonomi bagi petani. Dengan petani yang sejahtera, akan terwujud suatu komoditi andalan yang bertanggung jawab secara kualitas untuk keuntungan dan kepentingan bersama, sekarang dan yang akan datang.

Sumber gambar: Eko Susanto via Flickr

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar