Industri Hasil Tembakau

Perda KTR Kerap Menyalahi Regulasi PP Tembakau

kawasan tanpa rokok
Membunuh Indonesia
Ditulis oleh Membunuh Indonesia

Terkait dengan semakin melebarnya penerapan peraturan daerah (perda) mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di berbagai daerah, semakin banyak pula penolakan masyarakat atas keberadaan perda itu. Hal ini didasari oleh proses kelahiran perda yang sarat dengan agenda terselubung kampanye anti tembakau dan sering menyalahi regulasi yang telah dibuat pemerintah pusat. Perda tersebut juga sama sekali tidak memperhatikan aspek kompleksitas yang ada dalam masyarakat.

Penerapan perda mengenai KTR acapkali tidak luput dari sikap sewenang-wenang, atau lebih tepatnya ‘asal-asalan’ pihak pemerintah daerah. Dalam hal ini Pemda maupun Pemkot kerap membuat peraturan yang melangkahi, menyimpang, tidak koheren, atau bahkan berseberangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di tingkat nasional, yaitu PP No.109/2012 atau dikenal dengan PP Tembakau.

Salah satu contohnya adalah Pasal 115 Ayat (1) UU Kesehatan, pengelola gedung wajib menyediakan ruang khusus merokok di dalam gedung, sedangkan dalam Raperda maupun perda-perda larangan merokok sudah mencakup seluruh lingkup kawasan.

Regulasi yang tertuang dalam Perda KTR juga tidak proporsional. Perda KTR tidak mengacu pada aspek filosofi, yuridis, dan sosiologis. Peraturan tersebut dengan sendirinya telah melanggar hak asasi manusia, karena telah mengisolasi bagi perokok dan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari industri rokok di tanah air.

Parahnya lagi, banyak Perda KTR yang sebenarnya lebih memuat kepentingan asing dibanding kebaikan masyarakat. Bukan rahasia lagi bila terdapat kota yang mendapatkan donasi dari Bloomberg Initiative untuk menerbitkan perda KTR melalui program Enforcement  of Smoke Free Area Local Regulation toward a 100% smoke free Bogor City mulai bulan Mei 2011 hingga bulan Maret 2013 sebesar $193,968.

Melihat fakta yang menggelikan tersebut dan potensi ketidakefektifan Perda KTR karena kompleksitas persoalan di masyarakat, maka eksistensi Perda KTR melalui sinergi antara kultur, subtansi, struktur hukum, sebagai syarat terbangunnaya sistem hukum yang ideal, sangat lemah. Karena dalam rumusan Perda KTR, keadilan hukum di masyarakat cenderung diabaikan.

Sebagaimana telah diketahui, Perda KTR dirumuskan dengan gaya dan cara yang sama antara satu daerah dengan daerah lainnya. Padahal semestinya, setiap peraturan yang dibuat harus mendasarkan pada prinsip kepentingan masyarakat (based on people’s interest) atau dibuat for the sake of the people sesuai kebutuhan masyarakat lokal. Tapi tetap harus dalam koridor peraturan yang lebih tinggi di atasnya. Dalam mengambil keputusan, pembuat perda harus bersikap arif dan bijaksana karena hal ini menyangkut hajat hidup orang banyak.

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar