Industri Hasil Tembakau

Perda KTR Cacat Hukum

kawasan tanpa rokok
Membunuh Indonesia
Ditulis oleh Membunuh Indonesia

Sebagaimana kita ketahui, hingga akhir tahun 2012 lalu setidaknya tercatat sudah ada 21 daerah yang mengeluarkan aturan tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dalam bentuk perda. Uniknya, kehadiran perda-perda KTR ini memiliki kesamaan konten antara satu daerah dengan daerah lain. Artinya, ada sebuah naskah draft yang dijadikan induk dan selanjutnya di-copy paste untuk diajukan sebagai raperda di berbagai daerah.

Dalam proses kelahiran suatu produk hukum, terdapat tata cara yang dimaksudkan untuk mengakomodasi nilai-nilai khusus yang unik dari daerah dan masyarakat yang ada pada wilayah di mana produk hukum tersebut akan diberlakukan. Hal ini senapas dengan prinsip yang dikeluarkan oleh Sinzheimer yang  berpendapat, bahwa hukum tidak bergerak dalam ruang hampa dan berhadapan dengan hal-hal yang abstrak. Melainkan, ia selalu berada dalam suatu tatanan sosial tertentu dan manusia-manusia yang hidup.

Dengan sendirinya, suatu produk hukum harus memperhatikan aspek-aspek khusus di mana dia berdialektika pada suatu wilayah.  Secara sosial dia harus mempertimbangkan kepentingan segenap stakeholder yang ada di sana, dan secara moral dia harus memperhatikan nilai-nilai yang ada yang jadi ciri keunikan suatu daerah.  Demikianlah faktor-faktor yang harus diperhatikan sebelum melahirkan suatu produk hukum.

Bagaimana dengan produk hukum KTR?  Jika draft Raperda KTR pada satu daerah ternyata sama persis dengan daerah lain maka produk hukum yang dihasilkan tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat pada daerah tersebut. Sebab, jika produk hukum tersebut memang dibutuhkan, tentunya akan memiliki muatan konten yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. Tetapi jika ternyata draft raperda tersebut ternyata sama, maka tidak salah lagi ada suatu kekuatan yang mendesain draft itu dan memaksakan untuk diberlakukan sebagai produk hukum.

Apakah produk hukum semacam itu sah? Ada banyak perdebatan untuk membahas aspek sah tidaknya produk hukum tersebut. Namun secara substantif, produk hukum yang semacam itu jauh dari cerminan nilai-nilai keadilan. Sementara hukum sendiri selain bicara tentang penegakan dan kepastian, dia juga dimaksudkan untuk menjamin berlakunya nilai-nilai keadilan.

Lantas, bagaimana dengan produk hukum KTR? Menurut Ralf Dahrendorf, terdapat empat syarat yang bisa dijadikan indikasi bahwa suatu negara itu adalah negara hukum yang demokratis.  Pertama, persamaan hak dalam setiap proses politik. Kedua, tidak ada kelompok yang memonopoli. Ketiga, berlakunya nilai-nilai yang boleh disebut sebagai kebajikan publik. Keempat, menerima perbedaan dan konflik kepentingan sebagai realitas sosial yang tidak dapat dihindarkan.  Sebagai negara hukum (rechstaat), negara harus memastikan bahwa regulasi disusun berdasarkan prinsip-prinsip tersebut.

Dengan mengacu pada empat prinsip Dahrendorf, maka bisa disebut bahwa keberadaan Perda KTR itu jauh dan sama sekali tidak mencerminkan keadilan. Proses kelahirannya tidak mengacu pada keempat persyaratan tersebut. Dengan sendirinya, produk hukum yang demikian bukanlah dilahirkan oleh suatu negara hukum yang demokratis. Tetapi hanya dimungkinkan lahir dari kandungan negara yang totaliter.  Maka problemnya adalah, jika mengakui keabsahan Perda KTR tersebut, sama artinya dengan kita menampik klaim bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis.

Namun, jika kita mau konsisten dengan klaim bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis, maka kita harus menolak semua produk hukum yang kelahirannya tidak mengacu pada empat prinsip Dahrendorf tersebut.  Dalam konteks Indonesia, maka produk hukum di Indonesia seharusnya bersumber dan berdasar pada ideologi Pancasila yang disebut Sang Proklamator Soekarno sebagai “Philosofische grondslad”  dan harus berdasarkan pada UUD 1945. Artinya, setiap produk hukum harus mewakili dan melindungi segenap bangsa dan masyarakat Indonesia.

Perda KTR merupakan turunan dari UU 36/2009 tentang Kesehatan. Sementara sebagian besar konten dari UU 36/2009 ini merupakan copy paste dari traktat Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang sarat dengan kepentingan asing.  Dengan demikian, produk regulasi hukum tembakau dan rokok tersebut,  tidak sepenuhnya dapat menggambarkan terjaminnya prinsip-prinsip yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berdaulat dan demokratis. Hal ini mengindikasikan masih adanya kelompok tertentu, baik domestik maupun internasional yang mempunyai akses luas terhadap  sumber daya ekonomi dan politik di Indonesia, yang dapat mereduksi perwujudan kedaulatan hukum (the autonomy of law) Indonesia.

Karenanya, secara hierarki, Perda KTR ini adalah manifestasi kepentingan asing yang diimplementasikan di tiap daerah di Indonesia. Perda KTR ini juga tidak mengakomodasi nilai-nilai akar budaya bangsa Indonesia.  Perda KTR ini lebih menunjukkan wajahnya sebagai produk hukum yang membungkam kepentingan satu pihak, dan memenangkan kepentingan pihak lain. Bukannya produk hukum yang bermaksud mencari titik temu atas suatu konflik kepentingan para pihak. Produk hukum sebagai produk kebijakan publik harus meramu nilai keadilan (filosofis), kemanfaatan (sosiologis), dan bukan hanya semata menonjolkan aspek hukum (normatif) semata.

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar