Lain-Lain

Peran Pemerintah pada UMKM Sangat Minim

rokok
Membunuh Indonesia
Ditulis oleh Membunuh Indonesia

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi yang besar dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain sebagai penopang pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berkontribusi dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Dalam krisis ekonomi yang pernah melanda Indonesia, banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti beraktivitas, sedangkan sektor UMKM terbukti lebih tangguh dan tetap tumbuh melawan terjangan krisis tersebut.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia kini mencapai 55,2 juta unit atau 99,98 persen dari jumlah usaha Indonesia. UMKM tersebut bergerak di berbagai sektor ekonomi seperti pertanian, perikanan, peternakan, industri, perdagangan, dan jasa. Sektor ini terbukti memberikan kontribusi 57,12 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sektor ini telah menyerap 101,72 juta orang tenaga kerja atau 97,3 persen dari total tenaga kerja Indonesia.

Dengan berbagai keunggulannya, seperti modal yang relatif kecil bila dibandingkan yang harus dikeluarkan perusahaan besar, dapat menyulap dan menghasilkan produk dalam waktu yang singkat, manajemennya yang relatif sederhana,  serta jumlahnya yang banyak dan tersebar di Indonesia, menyebabkan UMKM memiliki daya tahan yang cukup baik terhadap berbagai gejolak ekonomi.  UMKM pun terbukti mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak di banding usaha besar yang secara tidak langsung dapat membantu kesejahteraan masyarakat dan perekonomian Indonesia.

Namun, kondisi tersebut tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ketika UMKM menghadapi kendala yang seperti halnya unit usaha lainnya, pemerintah kerap acuh. Berdasarkan hasil identifikasi Badan Pusat Statistik (BPS), kendala yang sering dihadapi UMKM antara lain: kurangnya permodalan, kesulitan pemasaran, persaingan usaha yang ketat, kesulitan bahan baku, kurang teknis produksi dan keahlian, keterampilan manajerial kurang, kurangnya pengetahuan mengenai manajemen keuangan, serta iklim usaha yang kurang kondusif.

Hal tersebut juga diakui oleh CEO UMKM Center, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI), Nining I. Soesilo, bahwa selama bergerak membina UKM, lembaganya tak mendapati sedikit pun peran pemerintah. Pemerintah tak memberikan ruang gerak yang luas bagi UMKM untuk menggelar dagangan, meski untuk pasar dalam negeri.

Nining menggambarkan, untuk wilayah Jakarta saja, UMKM hanya diberi ruang di tempat yang tidak strategis. Sebut saja, gedung Small Medium Enterprise Company (SMESCO) yang sepi pengunjung. Sementara, jika ingin mengajukan diri memasukkan produk di tempat strategis, seperti mal besar atau hotel, lebih banyak ditolak.

Selain itu, sistem pasar tunggal ASEAN yang sudah di depan mata, membuat UMKM berpikir keras agar produknya dapat bersaing dengan produk asing. Kepala Sub Direktorat Masyarakat Ekonomi ASEAN II, Kementerian Perdagangan, Darsem Lumban Gaol, menyebutkan beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh UMKM nanti. Antara lain, persaingan yang makin tajam termasuk dalam memperoleh sumber daya, menjaga dan meningkatkan daya saing UKM sebagai industri kreatif dan inovatif, meningkatkan standar, desain dan kualitas produk agar sesuai ketentuan ASEAN serta diversivikasi output dan stabilitas pendapatan usaha mikro.

Dipastikan, ke depannya persaingan UMKM akan sangat berat jika tidak ada perbaikan mendasar untuk mengurangi hambatan-hambatan menjalankan bisnis di Indonesia. Dengan demikian, pemerintah sebagai regulator diharapkan dapat menyiapkan kebijakan maupun regulasi agar UMKM dapat bertahan. Tentu, strategi yang harus diterapkan dalam pengembangan UMKM, terlebih untuk menghadapi pasar bebas, pemerintah sebaiknya memperhatikan kekuatan dan tantangan yang ada.

Kebijakan tersebut antara lain, menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menyediakan lingkungan yang mampu mendorong pengembangan UMKM secara sistemik, mandiri, dan berkelanjutan; mempermudah akses pada bahan baku, teknologi, dan informasi; menyediakan bantuan teknis berupa pelatihan maupun penelitian dan pendampingan dan manajemen keuangan dan pemasaran melalui BDSP; dan yang tidak kalah penting adalah menciptakan sistem penjaminan kredit (financial guarantee system), terutama yang disponsori oleh pemerintah pusat dan daerah.

Bila pemerintah lebih perhatian kepada keberadaan UMKM, diharapakan produk dalam negeri akan menjadi produk unggulan dan menjadi primadona dalam pasar tunggal ASEAN 2015 mendatang. Bila tidak tercapai pun, semoga Indonesia tidak hanya sebagai pasar UMKM asing, namun juga ikut memberikan kontribusi produk kepada negara tetangga.

Sumber gambar: Eko Susanto via Flickr

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar