Industri Hasil Tembakau

Pemberitaan RUU Pertembakauan Melenceng

tembakau
Membunuh Indonesia
Ditulis oleh Membunuh Indonesia

RUU Pertembakauan yang saat ini sedang dibahas Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sejatinya merupakan regulasi untuk mengakomodasi dan melindungi kepentingan petani. Namun, dalam pemberitaan media mengenai RUU ini, media lebih banyak mengulas tentang isu kesehatan dan keabsahan RUU yang menjembatani petani tembakau ini.

Tak dapat dipungkiri bahwa pemerintah selama ini selalu menjadikan tembakau sebagai ‘kambing hitam’ atas kesehatan masyarakat. Berbagai regulasi diciptakan untuk mengaitkan rokok sebagai suatu produk berbahaya. Secara tidak langsung kebijakan ini telah mematikan industri kretek menengah ke bawah. Padahal, usaha tembakau tersebut telah banyak memberikan kontribusi besar kepada negara.

Atas dasar itulah Rancangan Undang-Undang Pertembakauan diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang tidak hanya mempertimbangkan aspek kesehatan, tapi juga mengakomodasi dan melindungi kepentingan petani. Karena sangat tidak adil jika perspektif kesehatan semata-mata digunakan untuk mengatur regulasi soal kretek dan tembakau. Sebuah undang-undang atau regulasi harus mempunyai naskah akademik melalui riset-riset komprehensif, holistik, multi perspektif atau dari berbagai sudut pandang.

Namun, fakta semacam itu boleh dibilang sering menjadi pengecualian dalam kancah pemberitaan media nasional. Oleh media-media yang dekat dengan para pembenci tembakau, hal tersebut sering diabaikan atau sengaja ditepikan. Yang ada hanyalah pemberitaan dampak kesehatan dari produk tembakau, tidak sahnya RUU Pertembakauan karena dianggap tidak memenuhi prosedur, dan kisah-kisah menyeramkan lainnya yang mendiskreditkan petani tembakau.

Di media, sering muncul berita tentang anggapan akan hilangnya aspek perlindungan terhadap masyarakat bila RUU Pertembakauan disahkan. Menurut kelompok pembenci tembakau, RUU tersebut berupaya menghilangkan fakta bahwa tembakau merupakan zat adiktif. Kemudian, ada pula berita yang memberitakan bahwa RUU Pertembakauan merupakan anak haram karena tidak melalui prosedur yang ada dan RUU ini tidak memiliki naskah akademik.

Kisah-kisah tersebut, oleh pembenci tembakau, sering secara tendensius dieksploitasi untuk menggiring opini publik agar mengambil posisi antipati terhadap RUU Pertembakauan. Tanpa mencoba menepis bahwa masih ada hal-hal yang tak diinginkan dalam RUU itu, harus dikatakan bahwa tembakau merupakan budaya bangsa Indonesia yang juga menyangkut aspek ekonomi dan sosial.

Terkait anggapan bahwa Baleg tidak memiliki naskah akademik mengenai RUU Pertembakauan, hal itu tentu tidak benar. Kalau tidak ada naskah akademik, tentu tidak mungkin RUU ini akan masuk Prolegnas 2013.

Wakil Ketua Baleg, Sunaryadi Ayub, mengatakan baleg pada tanggal 8 Desember 2012 melakukan raker dengan Kementerian Hukum dan HAM membahas RUU yang akan masuk dalam Prolegnas 2013. Dalam raker tersebut, disepakati memasukkan 70 RUU, salah satu di antaranya adalah RUU Pertembakauan.

Kemudian, yang sering orang lupa adalah kedudukan tembakau bagi petani di antara komoditi pertanian lainnya. Mungkin tembakau memang bukan yang paling menguntungkan, tapi tembakau paling diandalkan di wilayah di mana tembakau ditanam.

Karena itu, pemerintah harus mampu memuat regulasi yang memperhatikan kepentingan ekonomi dan industri hasil tembakau dengan tidak semata-mata mengutamakan kesehatan. Regulasi itu juga diharapkan tidak lagi bersifat membatasi industri kretek. Pasalnya, dengan adanya pembatasan, sama saja dengan membunuh petani tembakau yang terkait dengan tenaga kerja mencapai 42 juta orang.

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar