Industri Hasil Tembakau

Menkes Harus Sosialisasi Tempat Khusus Merokok

rokok
Membunuh Indonesia
Ditulis oleh Membunuh Indonesia

Selama ini Menkes selalu menyosialisasikan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang telah dicanangkan pemerintah dalam PP No.109/2012 atau dikenal dengan PP Tembakau. Tapi, sosialisasi tersebut tidak sesuai dengan amanah PP Tembakau karena informasi mengenai kewajiban KTR menyediakan ruangan untuk merokok sangat minim disertakan.

Seperti diketahui, Menteri Kesehatan, selalu meminta pemerintah daerah untuk segera menetapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di wilayahnya masing-masing melalui Peraturan Daerah. Penetapan KTR  selama ini telah banyak diupayakan oleh berbagai pihak, baik di lembaga atau institusi pemerintah maupun swasta dan masyarakat.

Menurut PP Tembakau, kawasan yang mencakup KTR di antaranya adalah area bermain anak, tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja, tempat belajar mengajar, tempat ibadah, dan angkutan umum.

Hal itu juga diatur dalam Pasal 115 UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Adapun pengaturan soal tempat khusus merokok terdapat di dalam penjelasan penjelasan Pasal 115 Ayat (1) UU Kesehatan yang berbunyi:

“Khusus bagi tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok.”

Kata “dapat” pada aturan tersebut berarti pemerintah boleh menyediakan atau tidak menyediakan tempat khusus untuk merokok. Hal itu akan menghilangkan kesempatan bagi para perokok untuk merokok manakala pemerintah benar-benar tidak menyediakan tempat khusus untuk merokok di tempat kerja, di tempat umum, dan di tempat lainnya.

Ini memicu penolakan dari sejumlah pihak yang kemudian mengajukan permohonan pengujian pasal tersebut kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Pemohon menilai aturan itu bukan kewajiban untuk menyediakan tempat khusus merokok sebagai kawasan merokok karena adanya kata “dapat”.

MK pun selanjutnya mengabulkan permohonan pengujian yang diajukan oleh Enryo Oktavian, Abhisam Demosa, dan Irwan Sofyan untuk menguji Pasal 115 Ayat (1) UU Kesehatan beserta penjelasannya. Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan kata “dapat” dalam Penjelasan Pasal 115 Ayat (1) UU Kesehatan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. MK menghilangkan kata ‘dapat’ sehingga menjadi:

“khusus bagi tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya menyediakan tempat khusus untuk merokok”.

Atas putusan itu, MK mewajibkan pemerintah daerah menyediakan tempat khusus merokok di tempat kerja, di tempat umum, dan di tempat lainnya. Keputusan tersebut menjadi bukti bahwa negara masih mengakui dan mengayomi berlangsungnya sebuah aktivitas legal, yang dilindungi konstitusi dan berhak mendapatkan ruang untuk pelaksanaannya.

Dengan demikian, merupakan keniscayaan bila dalam menyosialisasikan tentang larangan merokok di tempat-tempat tertentu, Menkes juga perlu memberikan informasi mengenai adanya ruangan khusus untuk merokok. Toh merokok adalah perbuatan yang secara hukum legal atau diizinkan.

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar