Lain-Lain

Malpraktik Masih Banyak, Kesehatan Harus Otokritik

malpraktik
Membunuh Indonesia
Ditulis oleh Membunuh Indonesia

Berita kegagalan tenaga media profesional, misalnya dokter dan perawat, dalam praktik sering sekali kita dengar di berbagai media massa. Maraknya pemberitaan malpraktik, dipicu oleh makin beraninya pasien yang menjadi korban untuk menuntut hak-haknya.

Berdasarkan data, masyarakat yang mengadukan dokter ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) tercatat semakin meningkat. Ketua MKDKI, Prof. Ali Baziad, menjelaskan bahwa pada 2006 hingga 2012 terdapat 126 pengaduan ketidakpuasan pelayanan kesehatan. Itu pun baru kasus yang dilaporkan ke MKDI.

Tindak lanjut pengaduan tersebut, sebanyak 45 persen pelayan kesehatan mendapat peringatan sesuai dengan pelanggarannya berdasarkan keputusan MKDKI, sisanya tidak ditemukan bukti yang jelas. Sedangkan pada Januari-Juni 2013 terdapat 36 pengaduan dari masyarakat dan saat ini pihaknya sudah menindaklanjutinya.

Melihat banyaknya kasus gugatan yang dilontarkan masyarakat, terdapat benang merah yang menjadi akar permasalahan, yakni rendahnya mutu pelayanan kesehatan di Indonesia. Mutu pelayanan kesehatan juga masih terbatas karena jumlah pelayanan, distribusi, dan mutu tenaga kerja kesehatan yang belum memadai.

Menurut Marius Widajarta, Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia, bahwa setiap minggu ada korban malpraktik dalam berbagai tingkatan di seluruh Indonesia. Ini dikarenakan pengawasan praktik kedokteran di negeri ini begitu longgar dan hanya bagus sebagai teori di atas kertas.

Dengan demikian, hal tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah gagal melindungi rakyat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil dan merata. Tak hanya itu, terjadi pula ketimpangan dalam pelayanan kedokteran. Banyak daerah yang pelayanan kesehatannya sangat tidak memadai, kalaupun tersedia fasilitas kesehatan, tidak didukung oleh Sumber Daya Manusia yang kemampuannya memadai.

Berkaitan dengan hal tersebut, sebenarnya UUD 1945 hasil amandemen sudah mengamanatkan tentang pelayanan kesehatan yang baik. Dalam Pasal 28 H ayat (1) dikatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Di sini secara jelas diatur bahwa hidup secara sehat dan memperoleh pelayanan kesehatan merupakan hak setiap warga negara dan hal ini menjadi kewajiban bagi negara untuk merealisasikannya. Dengan diamanatkannya dalam UUD 1945, sudah seharusnya pelayanan kesehatan di Indonesia harus ditingkatkan dan diprioritaskan karena sudah menjadi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.

Ironisnya, saat ini banyak pasien ditolak pihak rumah sakit ketika ingin mendapatkan pelayanan kesehatan. Sementara alasan rumah sakit menolak pasien di antaranya tidak tersedianya alat medis, kartu jaminan kesehatan pasien tidak memenuhi persyaratan, tempat penuh, serta alasan tidak jelas lain. Ini menandakan bahwa tidak adanya keseriusan dan komitmen pemerintah terhadap pelayanan kesehatan di Indonesia.

Sebenarnya sorotan masyarakat terhadap profesi dokter merupakan satu pertanda bahwa masyarakat belum puas terhadap pelayanan dokter. Pada dasarnya, ketidakpuasan itu timbul karena harapannya tidak dapat dipenuhi oleh para dokter. Ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang didapatkan oleh pasien.

Bahaya malpraktik memang luar biasa. Tidak hanya mengakibatkan kelumpuhan atau gangguan fatal organ tubuh, tetapi juga menyebabkan kematian. Oleh karenanya, dalam menangani kasus malpraktek setidaknya diperlukan perbaikan dalam dua faktor yaitu peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan peralatan medis. Karena kedua hal tersebut adalah inti dari permasalahan pelayanan kesehatan di Indonesia. Dengan memperbaiki dua faktor tersebut diharapkan pelayanan kesehatan di Indonesia dapat meningkat.

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar