Industri Hasil Tembakau

Kawasan Tanpa Rokok Hamburkan Uang Negara

kawasan tanpa rokok
Membunuh Indonesia
Ditulis oleh Membunuh Indonesia

Stigma rokok sebagai barang yang berbahaya mulai merambah arena publik, terutama sejak adanya penetapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Tercatat bahwa pengaturan pertama yang secara eksplisit dilakukan terhadap rokok dimulai dari PP No.81 Tahun 1999 tentang Kesehatan.

Pada PP itu, penetapan KTR diatur pada Pasal 23 Ayat 1 yang berbunyi: “Tempat umum atau tempat kerja yang secara spesifik sebagai tempat menyelenggarakan upaya kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, kegiatan ibadah, dan angkutan umum dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok.”

Kemudian, pada UU Kesehatan No.39 Tahun 2009 yang menimbulkan konroversi, di mana tembakau dimasukkan ke dalam golongan zat adiktif (Pasal 113) dan penetapan tujuh kawasan tanpa rokok (Pasal 115 Ayat 1) yang merupakan penambahan lebih rinci dari aturan pada PP No.81 Tahun 1999, serta kewajiban pemerintah daerah untuk menetapkan KTR di wiayahnya (Pasal 115 Ayat 2).

Pada UU Kesehatan tersebut, selain melarang rokok di fasilitas pelayanan kesehatan; tempat proses belajar mengajar; arena kegiatan anak; kegiatan ibadah; dan angkutan umum sebagaimana tercantum pada PP No.81 Tahun 1999, dalam UU ini ditambahkan dua kategori lain yakni di tempat kerja; dan tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Seperti yang tercantum pada Pasal 115 Ayat 2 UU Kesehatan, setiap pemda wajib menetapkan KTR di wilayahnya. Aturan tersebut kemudian memunculkan perda maupun raperda tentang kawasan tanpa rokok. Tentu dalam tahapan implementasinya, penerapan perda itu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan penegakan sanksi bagi pelanggar perda pembatasan rokok. Hal tersebut juga belum dihitung dari biaya yang dibutuhkan untuk membangun tempat khusus merokok sebagai konsekuensi logis atas diterapkannya regulasi tersebut.

Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, Pasal 9 menyebutkan bahwa biaya pembinaan dan pengawasan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah, provinsi, kabupaten/kota. Regulasi anti rokok itu juga banyak menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) yang disumbangkan industri tembakau.

Untuk DBH Cukai Hasil Tembakau tahun 2013, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp1,76 Triliun. Dana itu akan dibagi kepada kabupaten/kota di wilayah provinsi tersebut sebanyak 30% untuk provinsi dan 70% untuk kabupaten/kota. Tapi, sebagai kebijakan publik, pada fase implementasi, perda KTR sering mengalami resistensi masyarakat dan regulasi KTR ini juga merupakan bentuk pemborosan anggaran.

Dengan menggunakan uang negara, sebagian besar daerah mengandalkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai ujung tombak dalam pengawasan dan penegakkan sanksi. Di Surabaya, dibentuk Tim Pemantau Perda Anti-Rokok yang terdiri dari 32 lembaga meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pemerintah kota, termasuk Satpol PP, kalangan kampus, dan wakil dari masyarakat. Namun, dengan tim selengkap itu, setelah setahun dievaluasi, ternyata tidak memberi hasil sama sekali.

Sebagai contoh, untuk DKI Jakarta, aturan tersebut ternyata tidak berhasil membuat udara di Kawasan Dilarang Merokok (KDM) sepenuhnya bersih dari asap, karena banyaknya kendaraan bermotor. Hal yang sama dilaporkan pula di Surabaya.

Dengan demikian, sangat jelas bahwa penerapan regulasi KTR ini hanya sebagai upaya menghambur-hamburkan uang negara tanpa ada hasilnya. Terlebih lagi bahwa sebagian besar anggaran yang digunakan untuk regulasi ini berasal dari pendapatan negara dari cukai tembakau. Daripada penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau diselewengkan untuk hal-hal yang tidak semestinya, akan lebih arif bila pengalokasian DBHCHT digunakan untuk kepentingan petani. Sehingga, petani bisa merasakan apa yang mereka tanam, panen, dan olah dengan kenikmatan.

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar