Lain-Lain

Jokowi Ada KJS, Kenapa Menkes Tak Bisa?

obat gratis
Membunuh Indonesia
Ditulis oleh Membunuh Indonesia

Sejak hari pertama Jokowi dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta, sosok bersahaja asal Solo ini langsung melakukan berbagai terobosan dan gebrakan yang fokus ke akar masalah. Sebagai salah satu janji dan menjadi poin utama kampanye Jokowi, Kartu Jakarta Sehat (KJS), langsung disosialisasikan dan dibagikan kepada yang membutuhkan.

Program KJS merupakan salah satu terobosan besar untuk sektor pelayanan medis di negeri ini. Misinya adalah memastikan seluruh warga ibu kota memiliki akses ke pelayanan kesehatan yang memadai.

“KJS akan menjadi revolusi menuju pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat di Jakarta. Untuk itu, program ini akan diterapkan dengan maksimal,” ujar Jokowi saat membagikan KJS di Puskesmas Kecamatan Koja, akhir Mei lalu.

Dengan KJS, tidak ada lagi warga Jakarta yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan karena ketiadaan biaya. KJS menggratiskan sejumlah pelayanan kesehatan, seperti rawat jalan di seluruh Puskesmas Kecamatan/Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta, Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL) di Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) tingkat II (RSUD, RS Vertikal, dan RS Swasta yang bekerja sama dengan UP Jamkesda) wajib dengan rujukan dari Puskesmas, dan rawat inap di Puskesmas dan RS yang bekerja sama dengan Unit Penyelenggara (UP) Jamkesda.

Tak bisa dipungkiri, sebagai suatu terobosan, program KJS belumlah sempurna dan masih ada kekurangan. Belum lama ini, sejumlah RS menyatakan keberatan mengikuti program KJS karena pembayaran dengan sistem Indonesia Case Based Group (INA CBGs) dianggap merugikan mereka. Sedikitnya terdapat 16 RS yang mundur dari program ini, dua di antaranya bahkan telah menghentikan layanan terhadap pasien pengguna KJS, yakni RS Thamrin dan RS Admira. Inilah RS-RS yang hanya memperhatikan profit dan keuntungan semata.

Mengatasi hal tersebut, Kementerian Kesehatan dan Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia sedang merumuskan formula penghitungan biaya pelayanan medis yang lebih cocok dengan kondisi riil di setiap RS. Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta juga harus menambah anggaran belanja sebagai pembayaran premi yang diterima oleh RS. Dengan demikian, tidak akan ada lagi rumah sakit yang mengundurkan diri sebagai peserta KJS dengan dalih ketakutan rugi.

Dengan melihat tingkat keberhasilan KJS sebagai program yang berpihak kepada rakyat, ditambah animo masyarakat DKI Jakarta yang sangat besar, sudah selayaknya KJS menjadi percontohan program kesehatan nasional. Solusi ini bisa mengatasi masalah biaya berobat yang tinggi dan problem persebaran dokter yang tidak merata, karena mau tidak mau, Dinas Kesehatan tidak bisa pilih kasih lagi.

Meski begitu, mengutip pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), bahwa penerapan KJS secara nasional memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, namun juga tidak terlalu sulit dan rumit. Yang terpenting adalah kejujuran Kementerian Kesehatan, Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS), dan Asuransi Kesehatan (Askes) untuk kembali pro terhadap rakyat.

Jika kerja sama dan sinergi di antara mereka berjalan lancar, program itu bisa segera terealisasikan secara nasional. Toh UUD 1945 hasil amandemen secara tegas menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Jadi, sudah seharusnya pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia ditingkatkan dan diprioritaskan. Salah satu caranya yakni dengan mengadaptasi program KJS ini.

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar