Pangan

Jamu, Karya Bangsa Dibunuh Negara

jamu
Membunuh Indonesia
Ditulis oleh Membunuh Indonesia

Jamu sebagai karsa dan karya kebudayaan kesehatan Indonesia sebenarnya memiliki potensi raksasa. Tapi sikap pengurus negara ini membuat jutaan pelaku industri jamu, terutama skala rumah tangga, harus megap-megap menyesuaikan diri dengan kebijakan pemerintah di bidang kesehatan.

Dalam hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2001, tercatat sebanyak 57,7 persen penduduk Indonesia melakukan pengobatan sendiri tanpa bantuan medis, 31,7 persen di antaranya menggunakan tumbuhan obat tradisional, dan 9,8 persen memilih tata pengobatan nasional lainnya.

Pada tahun 2012, tercatat ada 2.000 perusahaan jamu di Indonesia, di mana 1.300 di antaranya sudah terdaftar sebagai anggota GP Jamu. Dalam pemasaran produknya, sebagian besar dari industri jamu sangat tergantung dengan keberadaan pedagang jamu gendong. Kemudian, nilai ekspor jamu Indonesia yang mencapai total Rp 11 triliun per tahun memungkinkan untuk menjadi sumber devisa negara.

Angka tersebut menunjukkan potensi yang dimiliki industri jamu nasional. Dengan bahan baku seluruhnya murni produksi dalam negeri, industri jamu adalah salah satu industri nasional yang terbukti tahan banting dari terjangan krisis ekonomi.

Namun demikian, otoritas kesehatan negeri ini masih memandang khasiat obat-obatan tradisional secara sebelah mata.  Otoritas kesehatan lebih menganak-emaskan sistem farmasi modern. Saat ini, obat dan pengobatan Indonesia memang masih bergantung pada obat-obatan Barat. Sebesar 90 sampai 95 persen bahan baku obat diimpor dari luar, lalu di-assembling di Indonesia.

Gabungan Pengusaha (GP) Jamu Indonesia dari dulu telah mengeluhkan keberadaan perusahaan multi-level marketing (MLM) yang tidak memiliki pabrik produksi di Indonesia. Keberadaan perusahaan MLM yang semakin marak dikhawatirkan akan mengambil pasar dari perusahaan jamu lokal.

Perusahan MLM memasarkan produk makanan dan minuman serta obat herbal. Namun, mereka hanya mengimpor produk dari industri lain dan dikemas lagi sebelum dipasarkan melalui sistem jaringan yang akan mengambil pasar jamu dan industri jamu akan terpuruk.

Pemerintah sendiri begitu mudah mengizinkan perusahaan MLM yang tidak punya pabrik untuk beroperasi di Indonesia. Sedangkan perusahaan jamu lokal yang sudah jelas kontribusinya terhadap negara justru dipersulit dengan berbagai macam aturan.

Selain itu, peraturan Kepala BPOM tentang Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) telah memberatkan industri jamu. Salah satu poin dalam regulasi tersebut mengatur soal produksi jamu yang harus dilakukan oleh mesin sehingga steril layaknya industri farmasi. Aturan yang mengacu pada standar Eropa itu jika diterapkan secara ketat akan menimbulkan banyak pabrik jamu menengah dan kecil gulung tikar.

Maklum, dana investasi yang dibutuhkan sangat besar. Pembangunan pabriknya saja membutuhkan dana minimal Rp5 miliar. Padahal, produksi jamu bungkus banyak dibuat oleh industri kecil menengah secara tradisional. Dengan berbagai aturan tentang cara pembuatan jamu itu, produsen jamu ditaksir harus memiliki modal setidaknya Rp10 miliar untuk beroperasi sesuai regulasi.

Hingga kini, jumlah perusahaan jamu lokal yang masih bertahan disinyalir hanya sekitar 10 perusahaan besar. Pasalnya, selain dihimpit jamu berbahan kimia obat dan jamu ilegal, berbagai peraturan pemerintah seperti Permenkes No.6/2012 tentang izin obat tradisional dan Permenkes No.7/2012 tentang Registrasi Obat Tradisional juga membuat industri jamu lokal dipersulit perizinannya.

Regulasi juga memasukkan jamu dalam aturan obat-obatan yang membutuhkan studi empiris. Padahal jamu itu berbeda karena didasari pada pengalaman historis, tidak bisa disatukan dengan pendekatan klinis seperti itu.

Sementara industri jamu di Indonesia ketat diawasi, dikendalikan, dan bahkan dikekang: bukan hanya dalam proses produksi, melainkan juga iklan yang harus lolos izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), iklan rumah sakit dan obat tradisional Cina bertaburan di media cetak dan elektronik. Isinya pun berupa klaim promosi yang menyesatkan konsumen, yang dilarang keras oleh BPOM untuk dilakukan industri jamu dan rumah sakit Indonesia.

Parahnya lagi, sudah menjadi rahasia umum bahwa kebanyakan dokter lebih memilih peran sebagai juru promosi dan antek-antek perusahaan farmasi multinasional. Sistem pendidikan para dokter yang berkiblat pada kaidah kedokteran barat modern, yang menuntut uji klinis yang ketat ala obat pharmaceutical. Proses ini mensyaratkan uji double-blind berkali-kali, dalam skala besar dan acak.

Padahal jamu telah terbukti kemanjurannya lewat bukti empiris. Hasil uji coba penggunaan selama berabad-abad dipandang remeh. Sementara tidak semua karya pengobatan dapat dan perlu dibuktikan lewat kaidah ilmu Barat yang tetap memiliki keterbatasan, bahkan tidak lepas dari kekeliruan.

Kemudian, adanya anggapan bahwa jamu tidak tokcer, tidak bisa langsung sembuh begitu diminum. Banyak dokter khawatir tidak dianggap ‘sakti’ jika resepnya tidak manjur. Sementara pasien, karena ketidaktahuannya menuntut obat yang cespleng. Alhasil banyak dokter yang berani meresepkan obat-obatan keras semacam kortikosteroid dan antibiotik hanya untuk infeksi flu ringan.

Walaupun sesungguhnya sudah banyak diketahui oleh kalangan medis bahwa kedua jenis obat tersebut tidak benar-benar berguna untuk membasmi infeksi virus, ketimbang jamu jamu tolak angin yang relatif lebih murah dan terjangkau masyarakat.

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar