Lain-Lain

Hegemoni Asing terhadap Perbankan Indonesia

bank
Membunuh Indonesia
Ditulis oleh Membunuh Indonesia

Perbankan merupakan salah satu sektor penting bagi sebuah negara dalam mendukung kebijakan perekonomian. Bank Indonesia (BI), sebagai otoritas pengawas bank, gagal dalam menjalankan kebijakan moneternya, karena saat ini masih banyak saham bank lokal yang diperjual-belikan kepada investor asing. Kebijakan moneter yang dikendalikan pihak asing akan mengacaukan perekonomian nasional.

Saat ini Indonesia sedang berhadapan dengan liberalisasi keuangan global. Dampak yang dirasakan membuat pemerintah tidak bisa sepenuhnya menahan serbuan asing. Data lembaga analisis dan publikasi data bisnis, finansial dan ekonomi Indonesia Katadata, menyebutkan sejumlah bank nasional, mayoritas kepemilikan sahamnya sudah dipegang asing, seperti bank International Indonesia (BII), 97,5 persen sahamnya dimiliki Maybank, bank terbesar dari Malaysia. Bank Niaga yang kini menjadi Bank CIMB Niaga, 97,9 persen sahamnya di miliki CIMB Group, bank terbesar kedua Malaysia.

Selain itu, Bank Ekonomi 98,94 persen sahamnya dimiliki HSBC Holdings Plc, bank terbesar ketiga dunia yang bermarkas di London. Bank NISP juga kini menjadi Bank OCBC NISP karena 85,06 persen sahamnya dimiliki OCBC Bank, bank terbesar kedua Singapura. Bank Swadesi yang kini beralih nama menjadi Bank of India Indonesia, 76 persen sahamnya dimiliki Bank of India.

Kemudian, Standard Chartered Bank pun menguasai 44,5 persen saham Bank Permata. United Overseas Bank juga tidak mau ketinggalan, bank terbesar ketiga di Singapura itu menguasai 98,99 persen saham Bank UOB Indonesia. Terakhir, bank terbesar di Timur Tengah, Qatar National Bank (QNB) Group, menguasai 69,59 persen saham Bank QNB Kesawan.

Kepemilikan bank oleh pihak asing tersebut, dipicu oleh kebijakan pemerintah yang menerbitkan Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1999 tentang pembelian Saham Bank Umum. Disebutkan bahwa untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat, efisien, tangguh, dan mampu bersaing dalam era globalisasi dan perdagangan bebas, diperlukan upaya yang dapat mendorong bank memperkuat permodalannya, dengan kemungkinan yang lebih besar bagi masyarakat untuk membeli saham bank.

Ketentuan ini berakibat pada kepemilikan asing di sektor perbankan Indonesia yang sangat dominan. Termasuk bank-bank yang telah disebutkan sebelumnya, tercatat ada 47 bank yang di bawah kepemilikan asing. Tepatnya 10 kantor cabang bank asing, 16 bank campuran, dan 21 bank nasional.

PP No.29 Tahun 1999 yang memungkinkan penguasaan saham bank hingga 99 persen oleh satu pihak, termasuk bank asing, menjadikan Indonesia sebagai satu-satunya negara yang memberikan peluang kepada asing memiliki saham sangat besar di industri perbankan. Padahal di negara-negara lain, pihak asing hanya memiiliki saham paling banyak 30 persen.

Praktik kepemilikan asing di dalam perbankan Indonesia juga didukung dengan konsep Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang dikeluarkan Bank Indonesia, 9 Januari 2004. API terdiri atas enam pilar yang secara normatif memiliki tujuan untuk membentuk sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan.

Untuk mendapatkan struktur perbankan yang efisien dan efektif tersebut, kemudian dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia No.8/16/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kepemilikan Tunggal Perbankan Indonesia atau Single Presence Policy (SPP) untuk Bank Umum. Praktik SPP yang sering terjadi adalah dengan menggunakan metode divestasi dibandingkan dengan metode merger atau pembuatan holding company. Kebijakan SPP ini pada akhirnya menimbulkan banyak pergeseran kepemilikan bank nasional kepada pihak asing.

Besarnya kepemilikan asing di sektor perbankan tidak terlepas dari program yang diberikan IMF. Program IMF dilakukan melalui Letters of Intent (LoI) dan Memorandum of Economic and Financial Policy (MEFP). Melalui LoI, Indonesia membuat sejumlah komitmen perubahan struktural sebagai syarat dikucurkannya pinjaman bagi perbaikan neraca pembayaran, termasuk restrukturisasi perbankan. Misalnya dalam MEFP yang ditandatangani pada 15 Januari 1998, pemerintah membuat sejumlah komitmen terkait dengan restrukturisasi perbankan.

Dalam MEFP, pemerintah berkomitmen melakukan amandemen dalam UU Perbankan. Amandemen ini dilakukan untuk mendukung program privatisasi secara penuh semua bank pemerintah. Batas kepemilikan swasta akan dihapus sehingga pihak swasta bisa menguasai penuh bank pemerintah. Partner asing akan diminta untuk membantu menarik investor swata lainnya agar bersedia berpartisipasi dan jadwal privatisasi ini akan dikonsultasikan dengan IMF dan Bank Dunia.

Agenda utama dari LoI tak lain adalah liberalisasi perbankan Indonesia dan privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Indonesia pun memang menjadi negara palimg liberal karena memperbolehkan pihak asing menguasai saham bank umum hingga 99 persen. Tentu hegemoni asing sangat memperhatinkan terhadap data dan jaringan perekonomian dalam negeri. Dampaknya, Indonesia semakin mudah dipenetrasi oleh pihak asing yang mengakibatkan ketegantunagn semakin kuat kepada pihak asing.

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar