Mineral

Dana Bagi Hasil Tambang Rugikan Negara

Tambang Grasberg di Papua, Indonesia. Merupakan tambang emas terbesar di dunia dan tambang tembaga ketiga terbesar di dunia.
Membunuh Indonesia
Ditulis oleh Membunuh Indonesia

Setelah penandatanganan Letter of Intent antara Presiden Soeharto dan IMF pada tahun 1997, liberalisasi ekonomi di Indonesia berjalan masif. Banyak sektor strategis yang diliberalisasi sebagai prasyarat pinjaman IMF. Pilihan ini diambil karena merasa tidak ada alternatif lain untuk mengatasi krisis ekonomi yang melanda Indonesia selain pinjaman dana lembaga moneter tersebut.

Tekanan ekonomi itu membuat Indonesia tidak berdaya. Sektor pertambangan maupun minyak bumi dan gas (migas) yang bernilai ekonomi tinggi pun terpaksa harus jatuh ke tangan asing. Keadaan ini sangat tidak menguntungkan negara, karena sebagian besar keuntungan usaha malah dibawa ke luar negeri.

Presiden Soeharto menandatangani Letter of Intent (LoI) pada tanggal 15 Januari 1998, diawasi Direktur Pelaksana IMF, Michel Comdessus.

Presiden Soeharto menandatangani Letter of Intent (LoI) pada tanggal 15 Januari 1998, diawasi Direktur Pelaksana IMF, Michel Comdessus.

Pada kasus PT Freeport Indonesia misalnya. Perusahaan ini mampu meraup 99 persen keuntungan dari tanah Papua yang memiliki 42 juta hektare hutan dengan keanekaragaman hayati, seperti bahan tambang, minyak dan gas bumi, dibawa ke negara asalnya. Pemerintah hanya mendapatkan satu persen dari keuntungan Freeport. Dan ini sudah berjalan sejak puluhan tahun sejak pertama kali perusahaan ini beroperasi di Papua pada tahun 1973. Dan menurut perjanjian kontrak yang baru, Freeport ini memiliki hak untuk mengeksplorasi tanah Papua sampai dengan tahun 2041

Jadilah banyak rakyat Papua hanya menjadi penonton di kampungnya sendiri. Tak hanya rakyat Papua, tapi di banyak sumber daya alam lain masyarakat hanya menjadi penonton melihat buasnya perusahaan-perusahaan asing mengeruk kekayaan alam Indonesia. Ini menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan migas tidak membawa kesejahteraan, yang ada hanya mendatangkan kesengsaraan bagi rakyat. Rakyat tetap miskin dan janji keuntungan melimpah atas eksplorasi migas tak pernah dirasakan.

Banyak kalangan menilai, hal ini terjadi karena dana bagi hasil dari eksplorasi migas yang dikelola asing terasa tidak adil. Dalam beberapa kontrak bagi hasil migas selama ini, sering kali Pemerintah Indonesia rela kehilangan bagiannya hanya untuk menarik investor. Seperti kasus kontrak bagi hasil dengan Exxon Mobil di Blok Natuna D Alpha. Kasus yang heboh pada 2008 yang lalu ini, memaksa Indonesia untuk rela mendapatkan nol persen pola bagi hasil eksplorasi, sedangkan Exxon mendapatkan 100 persen.

Kasus lainnya adalah pada Blok A Aceh. Pemerintah telah menyetujui usulan kontraktor untuk perubahan pembagian hasil antara pemerintah dan kontraktor dari 65:35 menjadi 51:49. Padahal, standardisasi pola bagi hasil yang ditetapkan adalah 85:15 untuk minyak dan gas 70:30.

Hal itu dikritik oleh para ekonom, yang menganggap pemerintah melakukan berbagai kesalahan. Akibatnya, kekayaan migas Indonesia terlalu didominasi oleh perusahaan minyak asing. Selain itu, banyaknya penggelembungan cost recovery semakin menambah kerugian negara.

Cost recovery sendiri meupakan beban atas kegiatan eksplorasi migas, yang meliputi biaya produksi pengangkatan minyak (lifting) dan biaya investasi. Biaya tersebut kemudian akan di-reimburse dengan hasil produksi minyak. Realitasnya dalam kontrak yang dibuat, tidak ada batasan cost recovery yang tegas. Akibatnya, banyak komponen biaya yang tidak terkait dengan eksplorasi migas juga dimasukkan.

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan ada 11 poin yang mestinya tidak dimasukkan ke dalam cost recovery, seperti biaya audit, biaya bunga, biaya ekspatriat, dan biaya konsultan hukum yang mencapai Rp40 triliun.

Oleh karenanya, bukan merupakan kesalahan bila ada yang menyebut pengelolaan migas di Tanah Air adalah yang terburuk di Asia dan Oceania. Hasil survei teknologi global menunjukkan dari 143 negara di Asia, pengelolaan migas di Indonesia ada di posisi 113 di Asia. Di Oceania, pengelolaan migas Indonesia bahkan lebih buruk di bawah Timor Leste. Dengan demikian, kesimpulan perekonomian Indonesia sudah dikuasai asing menjadi tidak terbantahkan.

Pengalaman Papua atas nama perusahaan Freeport dan di wilayah eksplorasi lainnya dapat menjadi pelajaran berharga di mana neo-kolonialisme dalam bentuk ekonomi telah melanda bangsa ini. Pemerintah harus tegas pada para kontraktor asing dalam kontrak pembagian hasil produksi. Transparansi pada kontrak bagi hasil juga diperlukan agar semua pihak dapat mengontrol dan menghindari terjadinya penyelewengan.

Sumber gambar: wikipedia

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar