Lain-Lain

15 Tahun Reformasi Indonesia Tanpa Perubahan Berarti

reformasi
Membunuh Indonesia
Ditulis oleh Membunuh Indonesia

Pelaksanaan agenda reformasi sejak jatuhnya rezim Soeharto tahun 1998 tampaknya tidak membawa banyak kemajuan. Perubahan yang diusung dalam reformasi belum membawa negeri ini mencapai amanat yang dicita-citakan bersama.

Reformasi memang telah memberikan ruang kebebasan yang luas di berbagai bidang. Keterbukaan yang sangat besar di bidang politik telah membuka ruang bagi munculnya elite-elite politik dan ekonomi baru yang menikmati kekuasaan, popularitas, dan juga akses-akses kekayaan. Tapi, reformasi sudah dijejali liberalisasi di segala sektor dan korupsi yang terdesentralisasi ke semua lini. Kebebasan itu hanya dinikmati oleh sebagian orang, bagi sebagian masyarakat lainnya yang dirasakan hanya efek samping dan dampak buruk.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Mei lalu, kepuasan terhadap jalannya reformasi berada pada titik terendah. Masyarakat memberi pemerintah nilai merah. Dalam selang lima tahun, dari 2008 sampai dengan 2013, kepuasaan terhadap reformasi merosot hingga 14 persen. Dari hasil survei yang dilakukan kepada 1200 responden dengan menggunakan quick poll, sebanyak 59,20 persen kurang puas dengan pelaksanaan reformasi, 31,40 persen cukup puas, tidak tahu 9,40 persen.

Hal tersebut dipicu maraknya kasus korupsi yang melibatkan politisi dan rendahnya kepuasan publik terhadap reformasi akibat perilaku elite politik yang terkesan mengedepankan kepentingan kelompok serta mengabaikan kepentingan masyarakat luas. Mayoritas masyarakat tidak merasakan ada perbaikan signifikan dalam bidang politik, pemerintahan, dan perekonomian.

Ekonom Faisal Basri menyatakan bahwa kegagalan yang paling mencolok pasca reformasi terjadi di bidang ekonomi. Pengangguran dan kemiskinan semakin tinggi meski pemerintah melansir angka pengangguran dan angka kemiskinan mengalami penurunan. Hal itu kemungkinan yang membuat rendahnya kepuasan masyarakat terhadap reformasi.

Sebagai catatan, PBB menetapkan standar internasional untuk orang miskin yaitu penduduk yang memiliki penghasilan di bawah 2 dollar AS, atau Rp18.000 per hari, sedangkan pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) hanya menggunakan standar Rp7.800 rupiah per hari. Bila dihitung dengan menggunakan standar internasional, ada 100 juta jiwa lebih atau sekitar 40 persen rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Angka ini, tiga kali lipat dari yang dirilis oleh BPS yang berkisar 12 persen atau sekitar 30 juta jiwa.

Kegagalan reformasi dalam mewujudkan perubahan yang nyata dan substansial bagi rakyat juga tidak bisa dilepaskan dari deviasi partai politik (parpol). Partai politiklah harus bertanggung jawab atas terhambatnya perubahan rakyat, mengingat parpol sejatinya merupakan instrumen politik yang memiliki posisi dan peran penting dalam demokrasi. Namun, parpol selama ini cenderung banyak berkutat dengan urusan pertarungan politik kekuasaan dan jabatan daripada memerankan diri sebagai instrumen agregasi dan artikulasi kepentingan rakyat. Fungsi sebagai alat penekan atau pengawasan pemerintah melalui anggotanya di parlemen juga tidak maksimal.

Sementara itu, banyak kasus korupsi dan suap yang melibatkan kader parpol adalah cerminan dari penyimpangan terhadap norma-norma dari parpol tersebut. Uang rakyat digerogoti bahkan sejak masih dalam pembahasan anggaran. Pejabat pemerintah dan anggota DPR kongkalikong mencuri triliunan uang negara. Persoalan ini tidak hanya terjadi di pusat, melainkan juga di daerah. Meski banyak orang-orang parpol, khususnya yang menduduki jabatan publik dan diduga terlibat dalam sejumlah kasus korupsi dan suap sudah diproses oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun penegakan hukum itu masih terjadi tebang pilih. Pasalnya, penegakan hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Seperti apa penegakan hukum di negeri ini jika koruptor malah menikmati hasil korupsinya di penjara sementara banyak rakyat kelaparan. Indonesia, yang katanya sangat demokratis tapi hukum tidak jalan dengan baik.

Oleh karenanya, ini menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah. Harapan reformasi bisa membawa manfaat buat rakyat dan demokrasi dirasakan manfaatnya oleh rakyat ada di tangan pemerintah. Jika memang peduli rakyat, buktikan negara selalu hadir melindungi warga negaranya. Pemerintahan harus betul-betul memperjuangkan kepentingan nasional, dorong pertumbuhan ekonomi di atas 10 persen dan di saat bersamaan dibarengi dengan kebijakan sosial dan penegakan hukum yang agresif dan adil.

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar