Mineral

Mimpi Buruk Indonesia di Tangan MNC Minyak Asing

pencemaran minyak
Membunuh Indonesia
Ditulis oleh Membunuh Indonesia

Indonesia merupakan negeri kaya yang memiliki sumber daya alam melimpah, terutama hasil tambang seperti batu bara, minyak, dan gas bumi. Sejak Belanda pertama kali menemukan sumber minyak bumi komersial di Telaga Tunggal tahun 1871, perusahaan asing mulai banyak melirik Indonesia.

Untuk memudahkan kegiatan produksi, pengolahan, serta pemasarannya, saat itu pemerintahan Hindia Belanda membentuk perusahaan minyak Royal Dutch Company. Bersamaan dengan penemuan sumber minyak di tempat lain, menjelang abad 20 di Indonesia setidaknya terdapat 18 perusahaan minyak asing.

Sampai sekarang sumber minyak Indonesia masih dikuasai oleh asing. Dengan dalih minimnya modal dan keterbatasaan teknologi yang dimiliki Pertamina, pemerintah ‘terpaksa’ mengundang perusahaan minyak luar. Imbasnya, hampir 50 persen perusahaan pengelolaan minyak didominasi asing.

Dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi hasil tambang, banyak dari perusahaan asing itu yang tidak memperhatikan dampak lingkungan yang menyertainya. Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia, semakin hari semakin memprihatinkan. Bahkan, telah membahayakan hidup setiap makhluk hidup di sekitarnya. Termasuk kehidupan generasi mendatang.

Salah satu kasus yakni ketika perusahaan minyak dan gas asal Cina, Petrochina, tidak membuat cerobong asap hasil pembakaran sesuai dengan regulasi. Sesuai dengan standar internasional, idealnya Petrochina harus membuat pipa pembuangan setinggi 90 meter dan bukan 30 meter.

Warga yang resah atas pencemaran ini lantas melaporkan Petrochina kepada pihak yang berwenang dengan membawa bukti-bukti. Namun, sampai sekarang kasus itu masih sebatas angin lalu. Pemerintah tampak masih setengah hati dalam menegakkan hukum yang sebenarnya sudah diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pihak Petrocina sendiri berkilah bahwa semua kegiatannya telah sesuai ketentuan sehingga menolak membayar kompensasi.

Kejadian hampir serupa juga terjadi di Laut Timor, Nusa Tenggara Timur. Walau tidak berhubungan langsung dengan perusahaan minyak asing yang berada di Indonesia, namun kasus tumpahan minyak mentah akibat meledaknya ladang minyak Montara di perairan Australia Utara sejak 21 Agustus 2009 ini sampai sekarang lambat terselesaikan.

Tumpahan minyak yang masuk perairan Indonesia tersebut berdampak pada banyak hal, di antaranya terhadap kondisi lingkungan laut, biota laut, dan tentu saja berdampak pada ekonomi nelayan Indonesia yang setiap harinya beraktivitas di daerah itu.

Banyak yang menganggap bahwa pemerintah Indonesia sangat lamban dalam mengatasi masalah tersebut. Bahkan baru-baru ini muncul dugaan suap yang dilakukan oleh perusahaan pencemar PTT Exploitation and Production kepada pihak-pihak terkait di Indonesia dan Australia. Hal ini tak lain agar kasus ini dapat tertutupi.

Penegakan hukum lingkungan di Indonesia yang mengedepankan model pidana administratif ini, kerap mengalami kesulitan dalam membuktikan tindak pidana lingkungan hidup. Sanksi yang diberikan lebih ditekankan kepada penjatuhan pidana denda daripada menjatuhkan pidana penjara, atau bahkan dibebaskan tanpa penjatuhan pidana. Ini merupakan bentuk kegagalan dari pemerintah untuk menjalankan sistem hukum di bidang lingkungan.

Pemerintah harus menuntut ganti rugi yang sepadan, sekaligus melakukan pemulihan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Dan yang jauh lebih utama, nasionalisasi aset-aset strategis demi kedaulatan negara.

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar