Pangan

Lonjakan Impor Ancam Kedaulatan Pangan Negara

kedaulatan pangan
Membunuh Indonesia
Ditulis oleh Membunuh Indonesia

Sebagai zamrud khatulistiwa, Indonesia memiliki tanah subur dengan curah hujan melimpah. Negara agraris yang pernah tersohor sebagai eksportir komoditi pertanian dunia, kini bertransformasi menjadi negara defisit komoditi pertanian, khususnya pangan. Tidak hanya sebatas pangan impor seperti jagung, gandum, beras, dan kedelai. Tetapi garam, buah-buahan, dan hortikultura berasal dari luar negeri.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada kuartal pertama tahun 2013 impor beras sudah mencapai 114 ribu ton atau US$62,6 juta. Kebijakan impor itu menjadi capaian yang tidak menyenangkan bagi pemerintah. Pasalnya, awal tahun Bulog sempat sesumbar tidak akan mengimpor beras.

Kebijakan serupa juga terjadi pada bahan baku pembuatan tahu, tempe, dan kecap. Akibat ketidakmampuan produksi lokal untuk memenuhi permintaan kedelai dalam negeri, hingga Maret, impor kedelai mencapai 234,9 ribu ton atau US$145,9 juta. Kebutuhan kedelai nasional mencapai 2,4 juta ton per tahun, sedangkan panen petani hanya mampu menyediakan 850 ribu ton kedelai.

Kebutuhan jagung yang terus meningkat setiap tahunnya, juga membuat pemerintah melakukan kebijakan impor. Impor jagung ini dinilai sebagai imbas pertumbuhan industri pakan ternak yang tidak disertai dengan peningkatan kuantitas perkebunan jagung. Indonesia masih mengimpor jagung sebesar 335 ribu ton dengan nilai US$102 juta.

Sebagai komoditi pangan paling krusial namun tidak bisa diproduksi di dalam negeri, impor gandum seharusnya dibatasi. Pasalnya, dengan memberikan kesepatan yang terlalu besar bagi gandum impor, dikhawatirkan akan menguras devisa negara. Pada tiga bulan pertama 2013 saja, pemerintah telah mendatangkan 1,3 juta ton gandum bernilai US$501 juta. Selain menghabiskan devisa, ketergantungan kepada gandum dinilai akan mengancam kedaulatan pangan negara.

Yang sangat memprihatinkan adalah garam impor. Sebagai negeri dengan garis pantai mencapai 95.181 kilometer, terpanjang nomor empat dunia, Indonesia seharusnya mampu memenuhi permintaan garam dalam negeri. Tapi, setelah keluar anjuran untuk menggunakan garam beryodium, dengan dalih mencerdaskan bangsa, pemerintah lebih memilih garam impor. Tercatat  impor garam Indonesia sebanyak 156 ribu ton atau senilai US$7,7 juta.

Pasar dalam negeri juga kebanjiran terigu impor mencapai 16 ribu ton senilai US$7 juta; gula pasir sebesar 3.860 ton senilai US$2,6 juta; gula tebu hingga 297 ribu ton atau seharga US$155,9 juta, bawang putih tercatat sebesar 23 ribu ton atau US$17,4 juta, serta tembakau sebesar 11 ribu ton atau senilai US$53,2 juta.

Dari semua itu, yang paling membuat miris adalah sinyalemen bahwa ketergantungan yang tinggi terhadap barang impor tersebut bukan terjadi secara kebetulan, melainkan telah dirancang sebelumnya.

Faktanya, sektor pangan dan pertanian nasional memang terpuruk sejak Indonesia melaksanakan liberalisasi perdagangan. Pemerintah yang semestinya memperkuat diri dengan memperkokoh pondasi pertanian pangan untuk menahan gempuran masuknya pangan impor, justru bersikap pragmatis atau tidak mau repot.

Pemerintah berulang kali menegaskan impor pangan bukan merupakan kebijakan utama dalam mengatasi masalah pangan. Kebijakan impor pangan merupakan alternatif terakhir manakala produksi dalam negeri tidak mencukupi target kebutuhan nasional.

Selain itu, strategi pemerintah dalam mengembangkan sektor pertanian dinilai salah sasaran. Fokus pemerintah sebagian besar pada pemberian subsidi, sementara aspek lain seperti mekanisasi dan modernisasi pertanian dan pembangunan infrastruktur pertanian terabaikan. Irigasi banyak yang rusak dan sentra-sentra produksi sulit dijangkau karena kondisi akses buruk.

Oleh karenanya, ketergantungan atas impor pangan sebisanya dihentikan secepat mungkin. Negara yang bergantung mudah ditekan oleh negara yang berkuasa. Pada tahun 2030, diperkirakan akan terjadi krisis pangan di dunia. Jika hal ini benar terjadi, semua negara akan mendahulukan kepentingan rakyatnya dahulu.

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar